NERACA

Jakarta - Pengacara PT LNG Energi Utama (LNG EU), Eggi Sudjana mengatakan, pihaknya ingin segera menyelesaikan permasalahan hukum terkait pembangunan proyek pembangunan ladang gas alam cair Donggi-Senoro di Desa Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Selain itu, Eggi juga mengirimkan surat permohonan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar meninjau ulang kembali kelangsungan proyek pembangunan tersebut.

“Karena masih mengandung permasalahan hukum, proyek tersebut juga berpotensi merugikan negara apabila dilanjutkan,” kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (29/7). Eggi pun menjelaskan, sengketa ladang gas alam cair Donggi-Senoro bermula dari dugaan persekongkolan dalam penunjukan pemenang beauty contest proyek pembangunan Kilang LNG Donggi-Senoro oleh JOB Pertamina-Medco kepada Mitsubishi Corporation yang kemudian membentuk konsorsium dengan nama PT Donggi Senoro LNG (PT DSL).

“Dugaan persekongkolan yang kemudian berhasil dibuktikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor: 35/KPPU-I/2010 yang pada pokoknya menyatakan Mitsubishi Corporation, Pertamina, Medco Energi Internasional dan Medco E & P terbukti melanggar pasal 22 dan 23 UU No 5/1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berpotensi merugikan negara,” jelas Eggi.

Benturan kepentingan

Kemudian, dirinya menuturkan di antara kerugian negara dan masyarakat yang timbul akibat pembangunan proyek Kilang LNG Donggi-Senoro adalah terdapat dugaan mark-up proyek, di mana nilai biaya proyek Donggi-Senoro terlalu mahal dari harga yang sewajarnya. Hal itu disampaikan Jusuf Kalla, saat menjabat wakil presiden, dalam surat Nomor 23/WP/7/2009 yang ditujukan kepada menteri ESDM dan direktur utama Pertamina.

“Menurut dia (Jusuf Kalla), proyek Donggi-Senoro dapat dikerjakan dengan biaya US$1 miliar. Hingga tahun 2012, realisasi pembangunan Donggi-Senoro sudah mencapai US$2 miliar. Apalagi jika dibandingkan dengan nilai pekerjaan yang ditawarkan LNG EU pada saat beauty contest yang hanya sebesar US$504 juta,” ungkap Eggi.

Dia melanjutkan, terdapat dugaan kerugian akibat harga jual gas yang murah, di mana Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa potensi kerugian negara akibat rendahnya harga jual gas alam cair Donggi-Senoro sebesar US$4,589 miliar. Pendapat ICW tersebut didasarkan pada asumsi harga jual gas JCC 70 per barel dengan harga US$6,16/mmbtu. Sementara harga yang wajar menurut ICW adalah US$8,4/mmbtu.

Selain itu, terdapat dugaan transaksi benturan kepentingan, di mana skema jual beli gas yang dilakukan hanya untuk kepentingan proyek Donggi-Senoro yang dapat merugikan negara. Pada hakekatnya, JOB Pertamina-Medco sebagai Kontraktor KKS yang merupakan kuasa penjual gas bagian negara (SKK-Migas) akan menjual gas tersebut kepada pihak PT DSL yang merupakan Konsorsium Pertamina-Medco-Mitsubishi.

Tak sebanding

“Ini artinya, JOB Pertamina-Medco akan menjual gas bagian negara untuk kepentingannya sendiri atau setidaknya pada pihak yang terafiliasi dengannya,” jelas Eggi. Terdapat pula alokasi gas diduga tidak sesuai peruntukan. Oleh karena itu, berdasarkan memo Wakil Presiden Jusuf Kalla Nomor 22/MWP/6/2009, disebutkan bahwa alokasi gas Donggi-Senoro 100% ditujukan untuk domestik. Namun dalam perkembangannya, hanya 25%-30% saja yang ditujukan untuk kebutuhan domestik. Sisanya 70% diekspor.

Terkait pembangunan proyek Donggi-Senoro diduga merugikan masyarakat setempat. Nurmawati Dewi Bantilan, selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Tengah, menyatakan meskipun Mitsubishi telah memberikan program CSR, namun tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang dialami oleh lingkungan yang berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat setempat.

“Atas berbagai potensi kerugian negara dan masyarakat, saya menghimbau SBY untuk meninjau ulang kelangsungan Proyek Kilang LNG Donggi-Senoro tersebut serta mengurungkan niatnya untuk meresmikan proyek tersebut dalam waktu dekat,” kata Nurmawati. [mohar]