NERACA

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan upah minimum Provinsi (UMP) membuat pelaku usaha di sektor industri padat karya khususnya alas kaki melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 44.000 buruh.

“Kami mendapatkan laporan bahwa pelaku usaha di sektor alas kaki telah melakukan PHK kepada 44.000 buruh dari 29 perusahaan. Kenaikan UMP yang sangat berat, membuat pelaku usaha merasionalkan jumlah karyawan agar pabrik tetap berjalan,” kata Ketua Apindo, Anton Supit di Jakarta, Senin (29/7).

Industri alas kaki dan garmen, menurut Anton, merupakan sektor industri padat karya yang menyerap 4 juta tenaga kerja dan menghasilkan devisa ekspor hingga US$20 miliar atau setara Rp200 triliun per tahun.

“Pertumbuhan industri alas kaki dan garmen terhambat akibat kenaikan upah minimum pada tahun ini. Sejak 1980-an, industri ini menyerap pencari kerja berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sehingga mendominasi angkatan kerja nasional,” paparnya.

Sejak akhir 2011, lanjut Anton, pemerintah daerah menaikkan upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota lebih dari 30% untuk 2012 dan 2013. Kenaikan drastis upah minimum menekan daya saing industri padat karya yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya.

”Kondisi ini terjadi di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Industri padat karya pelan-pelan akan habis jika masalah upah minimum yang sering dipolitisasi tidak segera diatasi pemerintah,” tandasnya.

Bisnis Terpukul

Sementara itu, Ketua umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengungkap kalau industri sepatu di Indonesia kini terpukul akibat berbagai hal, diantaranya kebijakan Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK), birokrasi sampai impor ilegal.

Padahal,menurut  Eddy sebenarnya sepatu buatan warga Indonesia sama dengan buatan negara-negara lain. Masing-masing mematuhi standar internasional. “Namun ada yang mengatakan kalau kelebihan produk kita adalah lebih rapi. Tetapi kalau mengenai kerapian, sebenarnya sepatu buatan Vietnam, Cina, sampai Malaysia rapi,” ujarnya.

Mengenai tren penjualan sepatu, lanjutnya, juga terus meningkat. Ia menuturkan, tren penjualan produk sepatu buatan Indonesoa terus positif. Pada empat tahun yang lalu, penjualannya mencapai US$ 1,6 miliar, kemudian meningkat menjadi US$ 2,2 miliar, dan tahun 2012 lalu menembus angka US$ 3,3 miliar.

Untuk itu, industri sepatu Indonesia seharusnya dipertahankan. Menurutnya, pemerintah memang banyak membantu industri sepatu Indonesia, namun kendala-kendala masih dihadapi. Dia mengaku masih menghadapi kesulitan saat impor kulit, sehingga produksi sepatu kulit menjadi sulit.

Selain itu pihaknya masih harus menghadapi aktor-aktor seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Kebijakan UMK juga memukul kami,” ucapnya.

Dia menjelaskan, saat pihaknya mengambil kebijakan UMP, ternyata ada kelompok lain yang tidak setuju lalu melakukan unjuk rasa. Padahal, lanjutnya, unjuk rasa membuat negara tdak bisa maju. Akibat kebijakan UMK yang dirasa berat, sedikitnya 44 ribu karyawan industri sepatu dipecat. Mereka diberhentikan oleh para pengusaha akibat tidak diperbolehkannya kebijakan outsourcing.

Tidak hanya itu, tambahnya, akibat kenaikan harga sepatu, banyak calon pembeli membatalkan pesanannya yang akhirnya pihaknya harus memecat karyawannya. “Dengan adanya kebijakn UMK ini diperkirakan penjualan turun 10 persen,” katanya.

Dia mencontohkan produk sepatu di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat kini dibanjiri Produk dari Cina. Belum lagi, dalam jelang masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) yang sebenarnya bisa jadi peluang. Tapi, tambahnya, impor untuk industri sepatu menjadi sangat luar biasa besar. “Impor resmi pada 2012 sebesar 800 juta dolar AS, dan tahun ini diperkirakan naik 15 persen,” ucapnya.

Impor Ilegal

Sedangkan untuk impor semi legal untuk industri sepatu Indonesia, lanjutnya, diperkirakan mencapai empat kali lipat dari jumlah impor legal atau sekitar US$ 2 miliar. “Permainan impor ilegal terletak di forwarding apalagi ketika orang dalam bisa diajak. Mereka mencari pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama,” ucapnya.

Akibat impor ilegal itu, tambahnya, kerugian yang diderita negara mencapai triliunan rupiah. Kemudian, negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, sampai Myanmar kini menjadi basis baru impor sepatu. “Usaha Kecil Menengah (UKM) juga tidak dibina tapi dibinasakan. Izin untuk mendirikan sepatu juga banyak, yaitu melalui 170 tahap,” ucapnya.

Dia menginginkan pemerintah mempertahankan sekira 500 industri sepatu, bahkan terus dikembangkan. Dia berharap, pemerintah membuat batasan impor. Meski demikian, dia mengakui kalau pemerintah sudah memfasilitasi Teknologi bahan baku yang lebih baik, sampai bunga bank rendah.