Ruang Fiskal 2014 Diperuntukkan Belanja Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menuturkan jika ruang fiskal pada 2014 yang diperkirakan sebesar Rp15 triliun-Rp20 triliun akan dimanfaatkan untuk keperluan belanja infrastruktur. Pasalnya, dana tersebut merupakan dana bebas yang menurut Bambang masih dapat dialokasikan, khususnya untuk belanja modal.

Dia mengatakan, saat ini ruang fiskal sedang dalam pembahasan APBN 2014 dan dana dari kelebihan pembiayaan dikurangi belanja tersebut akan menjadi komitmen pemerintah untuk pembenahan infrastruktur dasar.

\"Ruang fiskal itu adalah berapa perkiraan di sisi penerimaan dan pembiayaan dikurangi dengan belanja komitmen. Apakah belanja ke daerah, transfer ke daerah, belanja pendidikan, kemudian belanja pegawai, belanja barang dasar, serta belanja modal yang sudah mendapat komitmen,\" jelas Bambang di Jakarta, pekan lalu.

Dengan demikian, kata Bambang, pemerintah memastikan memiliki kelonggaran fiskal yang dapat dimanfaatkan lebih efektif, terlebih pada tahun-tahun sebelumnya, ruang fiskal pemerintah terbatas akibat lambatnya penetapan kebijakan terkait subsidi.

\"Ini bisa dipakai untuk infrastruktur, atau memperbaiki angkutan umum di perkotaan, (pembenahan) ini bisa ditambahkan dari (ruang fiskal) itu,\" tukasnya. Pemerintah menetapkan tema arah kebijakan fiskal pada 2014 adalah ‘Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif’.

Langkah-langkah yang akan dilakukan terkait arah kebijakan fiskal tersebut, antara lain memberi insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, meningkatkan belanja modal secara signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan memanfaatkan utang untuk belanja produktif.

Langkah lainnya, yakni meningkatkan kinerja BUMN untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), antara lain melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk penjaminan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Dana Bergulir.

Sementara, target pertumbuhan ekonomi pada 2014 ditetapkan pada kisaran 6,4 %-6,9% dengan asumsi perekonomian global pada tahun depan menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Pada 2013, ruang fiskal pada APBN sebesar Rp1.683 triliun, atau meningkat tajam 291% apabila dibandingkan pada APBN-P 2004 yang hanya Rp430 triliun.

Staf Khusus Presiden Bidang Perekonomian, Firmanzah meyakini bahwa ruang fiskal akan terus meningkat dan 2014, dan direncanakan APBN akan mencapai Rp1.900 triliun dan pada 2015, diproyeksikan mencapai Rp2.200 triliun. Semakin besarnya ruang fiskal, lanjut Firmanzah, merupakan faktor penting penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Bambang Brodjonegoro menambahkan pemberian insentif bagi para investor untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) sedang dalam kajian. \"Ini lebih pada kompilasi insentif yang ada dan sedang kami kembangkan. Setelah itu nanti diterapkan di KEK dan ada perlakuan khusus,\" ujarnya.

Bambang mengatakan pemberian fasilitas insentif perpajakan bagi KEK tersebut, mirip dengan penerapan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang modal, namun ada perbedaan dalam penerapan jangka waktu.

\"Misalnya fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang modal dalam rangka investasi, normalnya dua tahun. Semua sama, bedanya kalau di KEK lebih dari dua tahun. Jadi ada perbedaan insentif antara di dalam dan luar KEK,\" tandasnya. [ardi]

Related posts