NERACA

Jakarta - Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi satu-satunya akses impor komoditas pangan strategis di wilayah Jakarta masih banyak masalah. Mulai dari dweling time yang berlarut-larut sampai masalah infrastruktur jalan yang masih rusak sehingga berpengaruh terhadap distribusi barang. Untuk itu, Pemerintah berharap agar Pelabuhan Lampung (Bakauheuni) dan Banten (Merak) bisa menjadi pintu masuk komoditas strategis seperti daging sapi.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa saat ini Pelabuhan Tanjung Priok telah banyak mengalami masalah sehingga dinilai tidak bisa diandalkan lagi sebagai pintu masuk perdagangan. Untuk itu, ia menyatakan bahwa di daerah tersebut sangat potensi melayani impor karena aktivitas bongkar muat tidak terlalu padat seperti di Pelabuhan Tanjung Priok.

Bahkan kata dia, untuk masalah karantina komoditas impor, pihak Kementerian Pertanian telah mengamini karena sebagai penanggungjawab proses karantina. \"Pelabuhan yang tidak terlalu berat bebannya untuk industri bisa dibangun fasilitas karantina. Lampung atau Banten sangat mungkin dipertimbangkan,\" ujar Bayu Krisnamurthi di kantornya, akhir pekan kemarin.

Namun begitu, ada persoalan pada dua pelabuhan tersebut. Sebut saja masalah sarana karantina dan lemari pendingan khususnya di Pelabuhan Bakauheuni yang belum tersedia. \"Ketika sarana diperkuat, yang boleh masuk Jawa kita masukan sana. Bisa juga semua masuk lewat Lampung yang sudah kuat untuk menampung sapi bakalan, untuk yang lain belum,\" ungkapnya.

Sebagai alternatif, Bayu mencari kemungkinan dibuatnya pulau khusus untuk karantina. Untuk itu, dia sedang berdiskusi dengan sejumlah pakar. \"Satu pulau steril yang tidak ada pemukiman, seluruh produk hewan masuk ke situ. Mungkin keluar sudah dalam bentuk potong,\" paparnya.

Sebenarnya, Kemendag mencoba mengalihkan impor produk segar ke Tanjung Perak, Surabaya. Sayangnya, pengalihan itu tidak maksimal karena ternyata Pelabuhan Tanjung Perak setali tiga uang dengan Tanjung Priok. \"Pelabuhan tersebut sama ramainya dengan Jakarta,\" katanya.

Selain memanfaatkan pelabuhan yang sudah ada, dunia usaha justru memimpikan adanya pelabuhan baru. Alhasil, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mulai membangun pelabuhan di Cilamaya, Karawang. Soalnya, pengusaha sudah tidak tahan dengan kondisi Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin memprihatinkan.

\"Jangan begini terus. Pelabuhan Cilamaya harus dibangun cepat agar tidak terjadi stagnasi seperti ini. Ini dijalanan mobil tidak bergerak sama sekali,\" kata Pengurus Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logisik Kadin Indonesia Gemilang Tarigan.

Belakangan, kondisi Tanjung Priok didominasi oleh antrean kendaraan yang mengular hingga ke jalan raya. Kondisi ini membuat pengusaha transportasi merugi hingga Rp 9 miliar per hari. \"Jangan bertahan begini terus, kalau diam saja tidak ada jalan keluarnya,\" ucap Tarigan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembangunan pelabuhan Cilamaya masih terkendala pembebasan lahan. Di sisi lain, pemerintah tidak ingin pembangunan pelabuhan tersebut dilakukan diataslahan pertanian. \"Kalau ambil lahan pertanian, kita keberatan dan cari lahan lain. Laporan sementara, ada lahan di wilayah sana dan bukan lahan pertanian,\" ujar Hatta.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Wijayanta menuturkan setidaknya ada tiga masalah di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini, yakni banyaknya peti kemas yang menumpuk lama, lamanya pemeriksaan pabean (custom clearance) jalur merah dan belum optimalnya pemanfaatan waktu operasional 7 hari per pekan dan 24 jam per hari.

Ia mengemukakan masalah itu antara lain terjadi karena tidak terpenuhinya izin larangan/pembatasan (lartas). “Ada kesalahan dalam pemberian izin lartas, seperti kode HS (harmonized system),” katanya.