Masalah Perijinan Ganggu Bisnis Gas - Pasokan, Infrastruktur dan Pasar Gas Tak Sinkron

NERACA

Jakarta - Gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang sedang naik daun di Indonesia belakangan ini. Namun agar pengembangan dan pemanfaatannya dapat optimal bagi pasokan energi di dalam energi, harus ada sinkronisasi antara besarnya pasokan, infrastruktur, dan kondisi pasar.

Menurut Head of Corporate Secretary PT PGN (Persero) Tbk, Ridha Ababil, PGN saat ini mampu memegang kendali pada sisi pasokan dan infrastruktur. Namun tidak pada pasar. “Pada sisi pasokan, kita memegang kendali karena bisa melakukan negosiasi dengan produsen gas di hulu. Pembangunan infrastruktur juga masih dapat kami kontrol. Yang sulit dikontrol adalah pasar. Saat ini terjadi keterlambatan dalam pengembangan pasar gas di Indonesia,” ujarnya akhir pekan lalu.

PGN sendiri, imbuh Ridha, sudah melihat adanya pasar gas di dalam negeri yang potensial, yakni pembangkit listrik dan kalangan industri. Untuk industri, potensi pasar yang saat ini paling menarik adalah di Jawa Tengah, sehingga PGN ancang-ancang untuk membangun infrastruktur di sana. “Namun uoaya itu terganjal perizinan, mengingat jalur pipa yang akan dibangun melewati pemukiman, jalan umum, dan sebagainya,” jelasnya.

Ridha mengakui, tidak sinkronnya antara pasokan dan infrastruktur bakal membuat pasar gas di dalam negeri tidak berkembang. Contoh yang paling rawan adalah Medan, yang saat ini industrinya mengalami krisis gas teramat parah. Padahal PGN mempunyai infrastruktur di sana, yakni pipa gas sepanjang 600 kilometer, namun jumlah gas yang bisa dijual ke pelanggan di Medan cuma 7 juta kaki kubik.

Kondisi ini, lanjutnya sudah diprediksi PGN sejak 5 – 6 tahun lalu. Untuk menambah pasokan gas ke Medan, ungkap Ridha, harus didatangkan dari luar dalam bentuk LNG. Maka dari itu, sudah sempat direncanakan pembangunan fasilitas Floating Storage Regasification Unit (RSFU) atau fasilitas terapung regasifikasi LNG di Medan. Namun entah mengapa, pemerintah mengalihkan pembangunan RSFU itu ke Lampung. Akibatnya, Medan tidak mendapatkan gas.

“Medan sudah dua bulan (Juni – Juli 2013) mengalami krisis gas. Dari sekitar 50-an pelanggan kami, delapan sampai sembilan diantaranya sudah gulung tikar alias tutup, ratusan karyawannya di-PHK, menyusul terhentinya operasi perusahaan akibat tidak mendapatkan gas,” tukasnya.

Kondisi memang cukup ironis, mengingat Sumatera merupakan salah satu pula yang banyak mengandung sumber daya gas bumi. Puluhan kontraktor kontrak kerjsama (KKKS) migas beroperasi di sana terutama Sumatera Selatan untuk memproduksi gas, namun tidak bisa dialirkan ke Sumatera Utara terutama ke Medan.

Menurut Ridha, persoalan awalnya adalah tidak adanya infrastruktur berupa jalur pipa, yang dapat mentransport gas dari belahan wilayah lain di Sumatera ke Medan. Maka dari itu, PGN sempat merencanakan pembangunan jalur pipa “Duri – Dumai – Medan Project”. Namun proyek itu tak kunjung dapat dilaksanakan, karena belum jelas pasokan gasnya dari mana.

Memang ada potensi pasokan dari dari salah satu KKKS migas di Sumatera, yang jumlah produksinya cukup besar. Namun produksi gas dari KKKS itu, sudah terlanjur dialokasikan untuk mensuplai negara tetangga Singapura. Ekspor gas ke Singapura dianggap lebih menarik, karena harganya USD 17 per MMBTU. Sedangkan untuk dalam negeri hanya USD 5 – 6 per MMBTU. Gas dari ConocoPhillips ke Chevron di Duri (gas swap) pun sejauh ini diprioritaskan untuk mendorong produksi minyak.

“PGN tidak mungkin memulai “Duri – Dumai – Medan Projest” tanpa adanya kepastian pasokan gas. Kalau pipa sudah terbangun, apa yang mau disalurkan? Harus ada kontrak gas dalam jangka panjang dengan volume 200 – 300 juta kaki kubik, baru bisa proyek itu dimulai,” tandasnya.

Sejauh ini, ujar Ridha, upaya konkrit untuk mengatasi krisis gas di Medan, masih menemui jalan buntu. PGN sendiri, terangnya, akan tetap mempertahankan pasarnya di Medan, yang telah dibentuk sejak lama dengan pembangunan jalur pipa sepanjang 600 kilometer. Sementara anak perusahaan yang dibentuk PGN, yakni PT Transportasi Gas Indonesia, sudah dipatok tugasnya untuk menyalurkan gas dari Duri, Riau, ke Singapura.

Sedihnya lagi, sambung Dia, akibat tidak memperoleh pasokan gas yang memadai, berbagai barang produksi dari Medan dilibas oleh barang-barang produksi industri Malaysia. Kalangan industri di Medan, harus membeli gas dengan harga USD 10 per MMBTU. Sedangkan industri di Malaysia mendapatkan harga gas hanya USD 4,5 per MMBTU karena harga gasnya disubsidi. “Kalau sudah begitu, mana mungkin industri kita bersaing dengan Malaysia?,” ucapnya.

BERITA TERKAIT

KKP Permudah Pelayanan Perijinan Pakan dan Obat Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) percepat pelayanan perijinan pakan dan obat ikan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan…

Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya Dipacu

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penyediaan infrastruktur  bidang…

Optimalkan Tiga Lini Bisnis Baru - Mitra Investindo Siapkan Capex US$ 3 Juta

NERACA Jakarta – Menjaga keberlangsungan usaha pasca bisnis utama terhenti pada akhir tahun lalu, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) bakal…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

AMMDes Pacu Produktivitas, Siap Rambah Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

KKP Permudah Pelayanan Perijinan Pakan dan Obat Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) percepat pelayanan perijinan pakan dan obat ikan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan…

INDI 4.0 Untuk Ukur Kesiapan Sektor Manufaktur

NERACA Jakarta – Memasuki satu tahun implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah melaksanakan beberapa agenda yang tertuang dalam…