NERACA

Jakarta - Masalah pasokan gas untuk industri seakan tidak pernah ada habisnya. Padahal, gas merupakan elemen yang paling dibutuhkan industri untuk berproduksi. Namun kondisi yang ada, pelaku industri hingga kini, masih kesulitan mendapatkan pasokan gas. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan, sudah pasti akan menghambat pertumbuhan dan menghambat daya saing produk industri dalam negeri.

“Pertumbuhan industri nasional menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dengan melihat realitas yang ada, target pertumbuhan industri masih diatas pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan di kisaran 6,5% sampai akhir tahun. Target pertumbuhan industri baru bisa dicapai apabila didukung oleh kebijakan kementerian lainnya. Seperti halnya kebijakan pasokan gas. Sudah seharusnya industri nasional mendapatkan prioritas yang utama untuk pasokan gas,\" jelas Menteri Perindustrian, Mohamad S Hidayat usai melakukan pelantikan pejabat eselon I di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia juga memaparkan untuk mendukung daya saing sektor industri diperlukan jaminan kepastian alokasi gas agar industri dapat beroperasi secara optimal dan mendukung rencana pengembangan industri tersebut untuk kedepannya.Karena sektor industri memiliki peranan strategis sebagai motor untuk pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak.

Menperin juga memprioritaskan program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam sebagai upaya mengakselerasi pembangunan industri nasional.\"Prioritas tersebut akan difokuskan pada dua kelompok industri seperti hilirisasi industri berbasis agro, dan hilirisasi industri berbasis migas dan bahan tambang mineral,\" kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Hidayat, peningkatan daya saing untuk kedua kelompok industri tersebut merupakan lingkup kerja Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Direktorat Jenderal Industri Agro.\"Saya meminta pejabat eselon I yang baru saja dilantik, sebagai unsur pimpinan di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk membangun kerja sama dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga lain guna meningkatkan daya saing industri nasional,\" kata Hidayat.

Pelantikan pejabat eselon I tersebut adalah Panggah Susanto yang menjabat Direktur Jenderal Industri Agro, dari yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM).Sementara Benny Wachjudi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Industri Agro dilantik menjadi Dirjen BIM.

Hidayat menjelaskan, selain itu, disamping pelaksanaan tugas yang menyangkut pembinaan dan pengembangan industri, pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik perlu dilakukan guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.\"Yang harus dilakukan adalah terus melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap kinerja aparatur, tata kelola keuangan, akuntabilitas, sistem pengawasan, serta pemberian remunerasi yang seuai,\" kata Hidayat.

Hentikan Ekspor

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani  meminta ekspor gas dihentikan karena pasokan bagi industri dalam negeri masih terbatas dan infrastruktur yang ada masih sangat minim.“Ekspor gas sangat merugikan karena pasokan ke industri dalam negeri tidak sesuai dengan komitmen dan infrastuktur penyalur gas juga masih minim. Pemerintah diharapkan mencontoh Thailand yang memanfaatkan 70% dari seluruh cadangan gasnya untuk keperluan dalam negeri,”  kata Franky.

Menurut Franky, saat ini harga gas di dalam negeri lebih mahal dibandingkan harga gas negara Asean dan China maupun India.“Saat ini, harga gas nasional yang ditetapkan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebesar US$8 sampai dengan US$9 per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU). Sedangkan di Malaysia, harga gasnya mencapai US$4,47 sampai US$5,35 per MMBTU, untuk harga gas di China menyentuh US$4,55 per MMBTU dan harga gas di India sebesar US$5,42 per MMBTU,” paparnya.

Pemangku kebijakan energi dan sumber daya mineral (ESDM), lanjut Franky, harus menempatkan kekayaan gas sebagai potensi meningkatkan daya saing industri dalam negeri. “Ekspor gas adalah tindakan memperkuat industri asing dan berpotensi menurunkan daya saing industri dalam negeri. Hal ini berdampak pada terbatasnya pasokan energi nasional dan berpotensi menurunkan investasi,” ujarnya.