Kebijakan Menaikkan BI Rate Kekeliruan Besar - TIDAK MAMPU PENGARUHI LAJU INFLASI

Jakarta - Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 6,5% dalam jangka waktu dua bulan dinilai sebagai rekayasa moneter belaka. Pasalnya, kenaikan BI Rate bukan sebagai “obat mujarab” untuk menekan inflasi, melainkan menjadi “racun” bagi sektor riil. Selain itu, kalangan perbankan umumnya selalu berharap BI Rate terus tinggi, karena sebagai “alat” untuk menaikkan suku bunga kredit. Alhasil, daya beli masyarakat pun semakin terperosok melemah.

NERACA

Menurut pengamat perbankan EC-Think Iman Sugema, jika BI Rate kini mencapai 6,5% itu merupakan kebijakan salah besar. Pasalnya, hasil semua riset yang ada di BI dan lembaga-lembaga keuangan lainnya terlalu gegabah bila menaikkan suku bunga adalah hanya untuk menekan inflasi.

“Menaikkan suku bunga, dengan dalih menekan inflasi suatu tindakan yang percuma. Kita harus melihat realisasi yang terjadi saat ini. Bukti konkret kalau BI menaikkan suku bunga maka inflasi semakin meningkat, rupiah semakin tenggelam,” tegas Iman kepada Neraca, kemarin. Karena itu, Iman meminta BI jangan terlalu banyak mendengar analis-analis tertentu yang hanya ingin menaikkan suku bunga.

Akan tetapi harus dikaji dan belajar bagaimana mengambil kebijakan yang efektif untuk menekan inflasi tanpa harus menaikkan suku bunga. “Saya tekankan lagi kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan adalah salah besar,\" ujarnya.

Secara terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyatakan, dengan hanya menaikkan BI Rate bukanlah cara yang tepat untuk menekan inflasi. “Kenaikan BI Rate hanya mampu menekan inflasi inti. Padahal penyebab terbesar inflasi Indonesia itu dari volatile food,” ujarnya, Kamis (25/7).

Karena pengaruh terbesar inflasi berasal dari volatile food, lanjut Eko, maka yang seharusnya ditekankan untuk mengatasi tingginya inflasi adalah dengan menjaga agar pasokan bahan-bahan makanan cukup di pasaran, sehingga tidak terjadi gejolak harga.

“Impor memang bisa mengatasi masalah pasokan dalam jangka pendek. Tapi, ya, harus juga dibenahi inti penyebab inflasi dalam jangka panjang, yaitu bahwa produksi kita kurang. Kementerian teknis penting sekali menggenjot agar produksi meningkat. Jadi tidak impor lagi impor lagi. Inflasi tinggi lagi akibat volatile food,” jelasnya.

Selain membenahi akar permasalahan dalam jangka panjang,lanjut Eko, inflasi juga dapat ditekan dengan mengimbangi kenaikan BI Rate dengan kebijakan fiskal yang ekspansif. Misalnya saja dengan mempercepat proses penyerapan anggaran.

“Kalau suku bunga naik, sektor riil naik, dia akan mengurangi pinjam uang ke bank. Akibatnya produksi berkurang. Kalau fiskal bagus maka serapan pemerintah baik. Ini akan mendorong permintaan. Jadi pasokan yang berkurang, bisa diimbangi dengan permintaan yang meningkat,” kata dia.

Yang menjadi permasalahan adalah serapan pemerintah yang selama ini minim sekali. Anggaran baru terserap maksimal selalu di akhir tahun. Belum lagi kalau bicara tentang kualitas serapan yang kurang berkualitas.

Berapa Lama?

Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter, Hariyadi Sukamdani, menuturkan kalau kenaikan BI Rate bertujuan untuk menghadang laju inflasi dan pelemahan rupiah masih dapat dipahami dalam kondisi saat ini. Namun yang menjadi pertanyaan, kata dia, sampai berapa lama kondisi ini berlangsung.

“Karena memang inflasi sudah naik, ditambah rupiah melemah sehingga bisa diterima BI mengambil kebijakan itu. Pertanyaannya, berapa lama ini?” tambahnya. Menurut dia, yang paling penting adalah pemerintah dapat menjamin kelancaran lalu lintas barang yang kerap tertahan di pelabuhan.

“Kita tidak mau menyalahkan pemerintah sehingga membuat pasar semakin panik kemudian dimainkan spekulan. Tapi harus ada kelancaran lalu lintas barang di Pelabuhan seperti Tanjung Priok, yang menyebabkan barang menumpuk dan banyak tertahan di sana.” jelasnya.

Meski demikian, dia mengharapkan agar kenaikan BI Rate tidak lebih dari tiga bulan ke depan sehingga dampak yang ditimbulkannya tidak bertambah buruk. “Efek kenaikannya maksimal empat bulan terjadi equilibrium (keseimbangan) baru dan kondisinya bisa kembali stabil,” ujarnya.

Selain itu, jangan sampai terjadi kenaikan lagi karena daya saing industri Indonesia akan semakin rendah. Pasalnya, kenaikan BI Rate yang mendorong kenaikan suku bunga akan berdampak pada pinjaman perbankan yang akan menambah beban biaya perusahaan. Oleh karena itu, kata Haryadi, sejauh ini Kadin masih dapat menerima. Asalkan, harus ada upaya serius untuk menekan kenaikan tersebut.

“Kami tekankan arus barang di Tanjung priok jangan dibiarkan menumpuk dan dapat segera dibenahi. Selain itu pemerintah juga harus bisa mendorong agar eksportir menguangkan dolarnya ke rupiah, bukan justru menahannya.” tandasnya.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan jika laju inflasi pada Juli 2013 diperkirakan bisa mencapai angka 2,7%. “Pemerintah telah mencanangkan inflasi itu di kisaran 7,2% (year on year/yoy). Saya melihat bahwa dalam survei BI inflasi Juli month on month (mom) sebesar 2,7%,\" katanya, usai rakor bersama Menko Perekonomian, Mendag, Menkeu dan Menperin, kemarin.

Sebelumnya Agus Marto yang didampingi Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, menegaskan suku bunga BI Rate yang sekarang 6,5% diharapkan dapat bertahan hingga akhir 2013, asalkan pemerintah tidak latah menaikkan harga-harga (administrated price) yang mendorong inflasi.

“Dari kondisi Juli terlihat capital account mulai membaik, yang diharapkan mampu mendukung rupiah menuju equilibrium baru sehingga suku bunga acuan bisa tetap bertahan, bahkan kalau neraca perdagangan Indonesia mulai membaik, tak tertutup kemungkinan bunga BI Rate dapat diturunkan kembali,” ujar Agus saat berpuka puasa bersama pemred media massa di Jakarta, Rabu malam.

Agus mengakui pelemahan rupiah pekan ini yang sempat diperdagangkan di kisaran Rp10.120–10.265 dan ditutup pada Rp10.180/Rp10.220 per US$ terjadi karena penguatan mata uang AS. Pelemahan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan valas oleh nasabah korporasi atau ritel termasuk untuk repatriasi dividen dan hasil investasi. ”Dibandingkan dengan posisi awal tahun 2013 (year to date), nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 5,71% yang masih searah dengan depresiasi mata uang negara-negara lain di kawasan,” ujarnya.

Jangan Panik

Dia juga mengatakan pihaknya memandang inflasi sebagai isu ekonomi yang paling harus diperhatikan karena akan berdampak pada nilai tukar rupiah. Terkait perkembangan nilai tukar rupiah, Agus menilai hal itu sangat terkait dangan perkembangan ekonomi dunia dan kawasan. Namun, secara umum kondisi ekonomi Indonesia tidaklah lebih buruk dari kondisi ekonomi kawasan Asia.

Dia meyakinkan publik agar tidak perlu panik, karena jika dilihat sejak 2001, 2005 dan 2008, nilai tukar rupiah pernah menyentuh Rp12 ribu per US$. \"Kalau sekarang di atas Rp10 ribu, namun kini kami lihat ada pergerakan, yakni pergerakan menuju ke equilibrium baru dan sudah terjadi satu konvergensi dan ini mencerminkan fundamental ekonomi,\" kata Agus.

Dia juga mengklaim kalau bank sentral melihat gairah pasar sehat di mana supplier dan eksportir sudah aktif ini indikasi kondisi yang mencerminkan fundamental ekonomi. \"Masih ada negara-negara yang keadaan ekonominya lebih buruk dari kita, tetapi kita memang harus menyimak laporan inflasi dan current account deficit (defisit transaksi berjalan) yang mungkin masih akan kita alami pada 2013,\" katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyatakan keyakinannya bahwa laju inflasi pada 2013 akan terkendali sekitar 7,2% dengan pengimplementasian beberapa kebijakan dan strategi. Menurut Agus, BI akan terus melakukan survei perkembangan harga setiap pekan di 20 kota yang merupakan langkah pengawasan terkait dengan pengendalian inflasi.

\"Kami melihat bahwa sampai dengan pekan ketiga, inflasi bisa mencapai titik tertinggi pada 8% yoy. Namun, kita masih ada waktu satu minggu untuk melihat kondisi dan berupaya mengendalikan inflasi itu,\" ujarnya. agus/nurul/lia/sylke/iqbal/ardhi

Related posts