BI: Bank Harus Pertimbangkan Kemampuan Konsumen - Kartu Kredit

Jakarta - Bagi perbankan, bisnis kartu kredit memang amat menggiurkan. Lihat saja, pertumbuhan pengguna kartu kredit di Indonesia diprediksi akan tumbuh sekitar 20-30% pada 2011 ini. Meski begitu, Bank Indonesia (BI) menegaskan kepada bank-bank agar jangan terlalu mudah menerbitkan kartu kredit kepada konsumen tanpa mempertimbangkan latar belakang dan kemampuan si konsumen. "Peraturan mengenai kartu kredit ini juga nantinya akan membatasi penerbitan kartu kredit dengan iming-iming promosi yang berlebihan. Supaya jangan terlalu longgar menggoda-goda konsumen," ujar Gubernur BI, Darmin Nasution, kepada wartawan di sela perayaan ulang tahun BI ke-58 di Jakarta, Jumat.

Darmin menambahkan, pengaturan kartu kredit ini nantinya juga akan mendorong produsen kartu kredit untuk lebih transparan dalam menjelaskan kartu kredit itu, apakah itu dalam bentuk bunga, pembayaran dan sebagainya. "Harus lebih transparan, terutama risiko dari kartu kredit tersebut, terutama untuk bunga," imbuh dia.

Dalam peraturan ini juga nantinya akan diatur dari sisi konsumen agar tidak lepas kendali dalam menggunakan kartu kredit. "Kita masih godok bersama dengan AKKI, juga salah satunya mengatur dari sisi konsumen," kata Darmin.

Namun Darmin juga menjelaskan saat ini BI belum bisa memastikan kapan PBI mengenai kartu kredit ini akan dikeluarkan. "Belum tahu kapan, karena masih banyak yang harus kita kaji lagi," tutupnya.

Sebelumnya, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) menegaskan bahwa tidak ada nasabah yang bisa melakukan “gali lubang tutup lubang” menggunakan kartu kredit. AKKI akan menerapkan skema pemblokiran di seluruh kartu kredit yang dimiliki nasabah ketika ada salah satu kartu yang menunggak. "AKKI akan mencatat dan dimasukkan ke negative list internal jika ada nasabah yang menunggak. Jadi kalau ada satu kartu kredit nasabah yang macet di satu penerbit. Dan di tempat lainnya masih lancar maka otomatis kartu kreditnya tidak akan bisa dipakai," ujar Dewan AKKI Dodit W Probojakti di Jakarta, beberapa waktu lalu.

.Menurut Dodit, skema seperti ini telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Korea dan Australia. Saat ini di negativ list AKKI ada sekitar 250 sampai 350 ribu dari 14 juta nasabah masuk daftar tersebut. Namun, setelah tunggakan dibayarkan maka bisa nasabah bisa keluar dari negative list tersebut.

BERITA TERKAIT

Pemkot Tangerang Tingkatkan Kemampuan Pemuda Berwirausaha

Pemkot Tangerang Tingkatkan Kemampuan Pemuda Berwirausaha NERACA Tangerang - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berupaya meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para…

KNPI Harus Menjadi Inspirator Implementasi Pancasila dan UUD '45 - Bupati Sukabumi

KNPI Harus Menjadi Inspirator Implementasi Pancasila dan UUD '45 Bupati Sukabumi NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami meminta Komite…

Puspayoga: "Pertumbuhan Pariwisata Harus Menjaga Kearifan Lokal"

Puspayoga: "Pertumbuhan Pariwisata Harus Menjaga Kearifan Lokal" NERACA Denpasar - Dalam pengembangan sektor pariwisata takkan pernah bisa lepas dari kaitan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Taspen Raih Laba Bersih Rp721 miliar

      NERACA   Jakarta - PT Taspen (Persero) sepanjang tahun 2017 mencatat laba bersih sebesar Rp721,73 miliar, tumbuh…

Naik 15,5%, BTN Cetak Laba Rp3,02 triliun

      NERACA   Jakarta - Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menunjukan hasil positif sepanjang 2017 dengan…

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…