NERACA

Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan bahwa baiknya investasi yang masuk ke Indonesia bukanlah karena peran pemerintah. “Kalau dilihat dari polanya, memang dominasi kebijakan pemerintah kecil terhadap investasi yang masuk. Kalau dilihat, pemerintahnya mengalami gejolak politik seperti apapun, swasta tetap jalan. Bahkan, tahun 2008 ketika krisis global, pertumbuhan kita masih bisa 4,5%. Porsi swasta besar sekali, juga ada permintaan masyarakat yang besar,” jelas Eko kepada Neraca, Kamis (25/7).

Pernyataan Eko tersebut menanggapi komentar Menteri Keuangan Chatib Basri yang sebelumnya mengatakan optimis Indonesia masih menjadi daya tarik bagi investor asing. \"Kita diuntungkan oleh dua hal, penduduk dan karena pertumbuhan ekonomi kita yang masih relatif strong,\" klaim Chatib. Ketertarikan pemerintah dan investor negara maju dunia untuk berinvestasi di Indonesia, kata Chatib, masih tinggi.

\"Dari hasil beberapa kali pertemuan investor dan Pemerintah Jepang, mereka memang masih menunjukkan minat yang tinggi kepada Indonesia. Selain itu, ada perusahaan China juga akan melanjutkan masa penjajakan pada semester II 2013, untuk melakukan investasi di Papua. Jadi memang perhatian mereka (pemerintah dan investor asing) terhadap Indonesia itu sampai sekarang masih besar sekali,\" kata dia.

Sayangnya, kedua hal yang menjadi daya tarik investor asing untuk masuk Indonesia seperti yang disebut Chatib -penduduk dan pertumbuhan ekonomi- bukanlah hasil kerja keras pemerintah. Menurut Eko, kadang-kadang malah pemerintah menjadi semacam penghambat ketika investasi asing mau masuk ke Indonesia. Investor asing sudah tertarik dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik dan jumlah penduduknya yang besar, tetapi ketika ingin berinvestasi, mereka dihadapkan dengan kerumitan birokrasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemerintah.

“Pemerintah malah menambah sulit investasi dengan birokrasi yang rumit. Bisa jadi justru kehadiran pemerintah malah tidak optimal. Faktanya, daya saing kita terbukti terhamat di tiga hal besar, yaitu birokrasi yang rumit, korupsi yang merajalela, dan minimnya infra. Ini kan domain pemerintah semua,” kata Eko.

Pemerintah berkali-kali mengatakan akan mempersingkat perizinan investasi, tapi sampai sekarang para pengusaha masih mengeluh tentang kerumitan birokrasi untuk mengurus perizinan. Sistem perizinan bisa jadi sudah berubah menjadi satu pintu, tetapi banyak meja. Pada akhirnya sama saja, sama-sama membuat investor kesulitan.

“Kadang-kadang kehadiran pemerintah lebih banyak menggerecoki. Belum lagi ketika eksekusi di daerah. Banyak sekali hambatannya. Izin dari pemerintah daerah itu sulit sekali keluar dan lama,” imbuhnya.

Namun demikian, Menkeu tetap realistis menyusul perkembangan ekonomi global yang hingga kini masih melambat. Pihaknya mengungkapkan, Bank Dunia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari 6,2% menjadi 5,9%. Revisi tersebut dilakukan dengan mengacu pada dampak perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Menurut Chatib, dengan menurunnya proyeksi Penanaman Modal Asing (PMA), perlu extra effort untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar 6,3%.

Sementara menurut Eko, sebaiknya pemerintah segera berbenah untuk mendasarkan pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi. Selama ini, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi domestik. “Konsumsi domestik yang tinggi itu memang potensi, tapi ini tidak kekal karena itu konsumsi bukan produksi. Yang paling bagus itu ya dari sisi investasi, artinya produksi. Ini lebih kekal. Pemerintah sebaiknya berbenah,” pungkas Eko. [iqbal]