Wagub DKI Ancam Mutasi Pegawai Dinas Pajak DKI - Terbukti Penyimpangan Pajak

NERACA

Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub DKI) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau bisa disapa Ahok, mengancam untuk mutasi pegawai Dinas Pelayanan Pajak DKI yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penerapan sistem pembayaran pajak secara online.

\"Saya sudah menerima sejumlah laporan bahwa ada beberapa pegawai yang melakukan penyimpangan dalam sistem online ini. Pegawai-pegawai yang seperti ini akan kita mutasikan ke tempat lain,\" katanya di Balai Kota, Kamis (25/7).

Menurut Ahok, laporan itu menyebutkan sejumlah oknum pegawai pajak mengajak para pengusaha untuk kembali ke sistem pembayaran pajak secara manual. \"Ternyata jika dilihat lagi, sistem pembayaran pajak secara online ini malah membuat sejumlah pegawai pajak jadi tidak nyaman, jadinya dicoba untuk dikembalikan ke sistem awal, sistem manual,\" ujar Ahok.

Dari laporan sama, Ahok ketahui beberapa oknum petugas pajak menyiasati pembayaran pajak secara online, khususnya bagi para pengusaha. \"Jadi, di tempat yang seharusnya sudah bisa melakukan cash register secara online, justru malah diminta untuk melakukannya secara manual. Saya tahu ada praktik seperti ini dari beberapa teman saya yang berprofesi sebagai pengusaha,\" tuturnya.

Ahok juga mengungkapkan sistem pembayaran pajak secara online dapat mengevaluasi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh para pengusaha, sehingga jumlahnya bisa berkali-kali lipat. \"Karena jumlahnya yang berkali-kali lipat itulah akhirnya mengakibatkan sejumlah pengusaha yang ingin menghindar dari kewajibannya, sehingga meminta petugas pajak untuk tidak menerapkan sistem online dan menggunakan sistem manual,\" ungkapnya.

Akhirnya, Ahok pun mengancam pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan tersebut akan dimutasi ke sejumlah dinas lain, diantaranya Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kebersihan atau Pemadam Kebakaran.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem online dalam memungut pajak. Dengan sistem online itu, maka akan mempermudah warga DKI yang hendak membayar pajak. Pemerintah juga tidak memerlukan banyak orang di kantor. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak bisa dikurangi.Penerapan pajak online ini sedang dipersiapkan.

“Biasanya melayani pajak bertemu muka. Jika online, kalau sistemnya sudah jalan mestinya banyak yang dikurangi orangnya,\" kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

Tetapi, lanjut Joko Widodo, sistem pajak online itu memerlukan waktu lama agar menjadi familiar bagi warga. Butuh waktu untuk mengajak orang mengunakan sistem online. Kemudian, sitemnya juga perlu disiapkan.

\"Ya itu butuh waktu lah, kalau mengajak orang ke sebuah pola baru itu. Ke sistem baru itu tidak mudah. Kalau sistem tinggal disiapin langsung siap. Tapi mengajak orang memang butuh waktu,\" ujarnya. [mohar]

BERITA TERKAIT

Ribuan Kendaraan Dinas di Banten Nunggak Pajak

Ribuan Kendaraan Dinas di Banten Nunggak Pajak NERACA Serang - Sekitar 7.500 kendaraan dinas baik milik Pemprov Banten dan juga…

Depok Lakukan Penyimpangan Standar Pelayanan Perizinan - Pengamat Kebijakan Publik

Depok Lakukan Penyimpangan Standar Pelayanan Perizinan Pengamat Kebijakan Publik NERACA Depok - Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan kewajibannya untuk pelayanan…

Wagub Jabar: "Gerbang Desa" Jurus Atasi Kemiskinan

Wagub Jabar: "Gerbang Desa" Jurus Atasi Kemiskinan NERACA Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Founder KahmiPreneur Raih Sertifikasi Internasional

  NERACA Jakarta - Pemerintah saat ini tengah gencar mencanangkan kebijakan industri nasional sebagai negara industri maju baru dan menargetkan…

PII Dorong Insinyur Bersertifikat

    NERACA   Jakarta – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong para insinyur Indonesia untuk tersertifikasi. Ketua Umum PII Hermanto…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5253 Triliun

    NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2018 naik 4,2 persen (tahun…