Dimonopoli Pelindo, Layanan Logistik Pelabuhan Sangat Buruk - Penilaian Kadin

NERACA

Jakarta - Pengurus Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Gemilang Tarigan menilai kualitas pelayanan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lainnya di Indonesia sangatlah buruk. Hal itu terjadi karena tidak adanya kompetitor pengelola pelabuhan selain PT Pelindo sehingga membuat Pelindo tidak bersemangat untuk meningkatkan pelayanan.

Padahal UU No 17/2008 tentang pelayaran menegaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia memuat penghapusan monopoli, memisahkan regulator dan operator serta melibatkan pemerintah daerah dan swasta. \"Tapi selama 5 tahun UU tersebut penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia tidak mengalami perubahan di mana PT Pelindo tetap memonopoli sehingga tidak sesuai dengan UU pelayaran itu sendiri,\" ucap Tarigan di Jakarta, Kamis (25/7).

Menurut dia, penjelasan umum UU Pelayaran tersebut menegaskan bahwa pengaturan bidang kepelabuhan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggara pelabuhan. Namun demikian, Kadin mencatat dari 25 pelabuhan di Indonesia yang tercatat di Kementerian Perhubungan belum ada satupun yang dikelola oleh swasta. \"Sementara pemerintah daerah, dalam hal ini Otorita Batam memiliki 1 Pelabuhan Batam,\" katanya.

Tarigan mengatakan, selama masih di monopoli, mustahil akan tercipta layanan logistik yang efisien di pelabuhan. Akibatnya, ketika biaya logistik tidak efisien dan mahal, pemilik barang tidak memiliki pilihan. \"Selama masih di monopoli, kualitas layanan logistik pelabuhan tidak akan pernah efisien,\" katanya.

Menurut dia, indikator ketidakefisien itu dapat dilihat dari tingginya tingkat antrean kapal di berbagai pelabuhan di Indonesia. Lamanya waktu tunggu kapal yang tinggi, lamanya waktu bongkar muat (dwelling time) hingga ketidak pastian biaya logistik dan waktu barang di pelabuhan. \"Contohnya, kondisi Pelabuhan Tanjung Priok cukup mencerminkan dampak monopoli penyelenggaraan pelabuhan serta kombinasi ketidakmampuan Pelindo II dalam mengelola dan mengantisipasi pertumbuhan arus barang,\" jelas Gemilang.

Peningkatan Logistik

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin DKI Bidang Transportasi, Logistik dan Kepelabuhanan menambahkan Pelindo II seharusnya sudah memprediksi adanya peningkatan arus logistik menjelang puasa, lebaran, natal dan tahun baru. \"Ini kan sudah rutin, kenapa tidak diantisipasi,\" kata dia.

Untuk itu Sjafirizal menghimbau pemerintah harus menata kembali penyelenggaraan pelabuhan Indonesia dengan mengacu UU Nomor 17 Tahun 2008, yang menghapus monopoli dan memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta sebagai bagian penyelenggara pelabuhan di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino membantah adanya monopoli angkutan usaha di pelabuhan yang bisa mematikan usaha pendukung kegiatan kepelabuhanan. \"Anak perusahaan kami bukan bergerak di jasa angkutan pelabuhan. Sebab, anak perusahaan tersebut hanya menyediakan jasa layanan kapal tunda dan kapal pandu,\" kata Lino.

Lino menambahkan, Pelindo II memiliki anak usaha, yaitu PT Jasa Armada Indonesia yang banyak dikatakan bergerak di bidang pengangkutan darat. Namun, sebenarnya anak perusahaan ini hanya menyediakan jasa layanan kapal tunda dan pandu. Dua layanan jasa itu, kata Lino, sejak lama menjadi tanggung jawab Pelindo sebagai operator terminal yang kini statusnya ditingkatkan dari sekadar divisi menjadi sebuah anak perusahaan agar lebih efisien.

Sementara itu, anak usaha Pelindo II yang diisukan melakukan monopoli layanan angkutan dari dan ke pelabuhan, PT Indonesia Kendaraan Terminal, sebenarnya adalah operator Tanjung Priok Car Terminal yang merupakan terminal khusus bagi kegiatan ekspor impor mobil dan kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok dan beroperasi sejak tahun 2009.

Terkait dengan jasa layanan kepelabuhanan, Pelindo bersama otoritas pelabuhan pun sudah beberapa kali duduk bersama dan menyamakan pikiran dengan para asosiasi, antara lain INSA, GINSI, Gafeksi, Organda, serta beberapa perusahaan pelayaran. \"Kami juga sudah mengklarifikasi kepada otoritas terkait secara tertulis bahwa anak usaha Pelindo bukan bergerak di jasa angkutan kepelabuhanan sehingga aksi mogok yang dilakukan hari ini sangat disesalkan,\" lanjutnya.

Operasional Normal

Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok ataupun pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo II hari ini tetap berjalan normal seperti biasa. Begitu juga dengan pelabuhan-pelabuhan lain di luar Tanjung Priok, aktivitas bongkar muat berjalan seperti biasa. \"Kegiatan bongkar muat tetap berjalan seperti biasa. Isu pelabuhan di Indonesia yang dapat terkena black list internasional tidak akan terjadi karena Pelindo tetap melakukan pelayanan seperti biasa,\" ujar Direktur Operasional Pelindo II Dana Amin.

Saat ini, traffic bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok meningkat dari hanya 3,2 juta TEU pada 2009 menjadi 6,2 jutaTEU pada akhir 2012. Lonjakan traffic peti kemas ini dapat dicapai melalui penambahan alat, perbaikan infrastruktur pelabuhan, hingga peningkatan produktivitas.

Related posts