NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyatakan dukungannya agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau konsorsium BUMN yang menjadi pembeli 7% saham sisa divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), bukan dilakukan Pemerintah Pusat lewat APBN. \"Terlepas dari perdebatan kewenangan Pemerintah Pusat menurut perundang-undangan, saya lebih setuju dilakukan hak pengambilan saham atas divestasi Newmont tersebut oleh BUMN/konsorsium BUMN sehingga tidak membebani APBN,\" katanya, Rabu (24/07).

Sedangkan, pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan, lanjut Ecky, sebagai bendahara umum negara bisa mengawasinya melalui mekanisme RUPS. Terkait keinginan Pemerintah Daerah untuk mengambil hak itu, menurutnya, saat ini kepemilikan Pemda juga bukan langsung, melainkan melalui perusahaan yang di dalamnya ada swasta yang mendominasi. \"Artinya, Pemda tidak memiliki kemampuan secara keuangan dan teknis operasional. Buktinya, \'haknya\' diserahkan ke swasta,\" ujarnya.

Menurut dia, terkait divestasi Newmont, pmerintah pusat menyatakan keseriusannya untuk melakukan pembelian sahamnya. Eeksekusi saham Newmont dengan meminta persetujuan DPR terlebih dahulu setelah reses nanti. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana jika pemerintah akan menggunakan dana dari APBN harus seizin DPR. “Seusai DPR reses, Menteri Keuangan Chatib Basri akan meminta izin DPR menggunakan dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP),” tandasnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR RI Alimin Abdullah meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang masa perpanjangan perjanjian jual beli (sales and purchase agreement/SPA) akan segera berakhir pada Agustus 2013 ini.

Dirinya mengatakan tidak mempermasalahkan siapa pun yang akan melakukan divestasi tersebut, apakah pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN. Bagi Alimin, divestasi itu harus dilakukan karena itu amanah UU. Karena itu, dia berharap kepada pemerintah untuk memastikan keberadaan dananya.

\"Pastikan siapa yang punya uang, mau pusat, BUMN, Pemda adalah bangsa kita. Pasalnya, itu hak dan wewenang bangsa kita,\" imbuhnya. Kemudian dirinya meminta langkah konkrit pemerintah untuk divestasi Newmont ini tanpa adanya keributan. Namun secara pribadi, Alimin berpendapat saham Newmont ini harus diambil pemda jika memiliki kemampuan dana untuk berinvestasi. \\\"Jika saya pribadi, jika ada daerah ada dana pemda harus ambil,\" ungkapnya.

Sementara itu, kepala PIP Soritaon Siregar mengatakan pemerintah harus tenemui DPR guna meminta persetujuan izin pembelian sebab sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pembelian saham Newmont harus mendapat persetujuan dari legisalatif. Pada minggu ini, pihaknya akan ajukan perpanjangan surat keputusan pembelian saham Newmont itu dan mengajukan persetujuan izin pembelian.

\"SK-nya akan kita perpanjang dalam satu minggu ini minimal untuk tiga bulan dan kita usahakan selesai dalam enam bulan,\" tuturnya. Dia memaparkan, seusai masa reses DPR berakhir, pihaknya akan menghadap DPR untuk ajukan izin pembelian. \"Nah, dalam proses ini kita minta izin ke DPR untuk diperkenankan membeli. Kemungkinan kita menghadap DPR setelah tanggal 17 Agustuslah,\" tegasnya.

Semisalnya pada proses itu DPR mengizinkan, Soritaon mengatakan pihaknya akan menganalisa lebih mendalam apa yang terbaik dari berbagai aspek terkait dengan siapa yang akan beli saham Newmont tersebut apakah akan diambil alih oleh pemerintah pusat, Pemerintah daerah atau bahkan BUMN.

\"Setelah itu baru kita putuskan. Kemungkinan yang akan mengambil itu bisa sendiri, bisa bersama-sama, makanya akan kita kaji tapi izin ditangan dulu untuk memenuhi permintaan MK,\" tukasnya.

Kemudian dirinya memaparkan, pihaknya telah miliki dana ketika nantinya akan membeli 7% saham divestasi itu. \"Sebanyak 7% itu US$246 juta atau sekitar Rp2,5 triliun. Dananya itu sudah ada. Kita di PIP udah alokasikan itu sejak tahun 2010,\" tambah Soritaon. [mohar]