NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari, mengkritisi pembangunan infrastruktur jalan nasional yang dinilainya tidak melihat visi ke depan. Hal ini terlihat dari proyek perbaikan “abadi” jalur pantai utara (Pantura) yang kerap terjadi tiap tahun. Dia pun menyetujui agar anggaran proyek perbaikan jalan, terutama jalur Pantura, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kucuran anggaran proyek.

\"Memang kita ingin adanya perbaikan jalan. Apalagi mengingat di sepanjang Jawa Barat dan Jawa Tengah, kondisinya sangat luar biasa buruk dan tidak ada penyelesaiannya. Karena setiap menjelang lebaran baru dilakukan perbaikan yang bersifat tambal sulam. Tidak ada penyelesaian yang komprehensif. Harusnya, perbaikan jalan tidak menunggu momen lebaran,” keluh Hajriyanto di Jakarta, Rabu (24/7).

Terkait tidak adanya visi, Hajriyanto menuturkan bahwa selama ini jalur Pantura tidak didesain untuk tahan lama lantaran sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, jalur tersebut merupakan urat nadi perekonomian lima provinsi, yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Pemerintah tidak punya visi ke depan dalam pembangunan infrastruktur jalan raya. Contohnya tidak ada highway, jadinya susah investor berinvestasi,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya menyatakan, bahan baku produk juga tidak bisa ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang akibat tidak adanya highway. Dia mencontohkan, jarak Semarang-Pekalongan yang awalnya hanya ditempuh satu setengah jam, kini durasinya bisa mencapai tiga setengah jam. Oleh karena itu, Hajriyanto sangat setuju bila anggaran proyek perbaikan jalan tersebut diawasi BPK dan KPK.

“Mulai dari eksekusinya di lapangan yang tidak sesuai, termasuk peran KPK untuk mengawasi kemana mengalirnya anggaran proyek. Karena dibutuhkan langkah hukum yang tepat. Terus terang saja, masyarakat Jawa Tengah sepanjang hidupnya tidak pernah puas karena jalan Pantura tidak ada perbaikan,” tegas dia.

Maksimal 10 ton

Di tempat terpisah, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Laurens Bahang Dama, justru menyalahkan banyaknya kendaraan muatan  berlebih yang melalui jalur Pantura, khususnya Jawa Barat menuju Jawa Tengah, menjadi salah satu penyebab rusaknya jalan. Muatan berlebih, lanjut dia, terbukti menjadi faktor dominan rusaknya beberapa titik di ruas jalur Pantura.

“Tidak bisa dipungkiri lagi. Kita semua melihat kendaraan yang masuk (ke jalur Pantura) semuanya bermuatan rata-rata di atas 20 ton,\" ujarnya, ketika memimpin rombongan Kunker Spesifik Jalur Lebaran usai inspeksi ke Jembatan Timbang Losarang, Indramayu, Jawa Barat, kemarin. Muatan sebesar ini sangatlah berlebih, karena kekuatan maksimal konstruksi jalur Pantura hanya untuk menahan beban maksimal 10 ton.

Dengan kelebihan muatan tersebut, dapat dipastikan membuat jalan cepat rusak. Laurens pun mengimbau seluruh instansi terkait duduk bersama menyelesaikan problem yang sudah karut-marut ini, dengan segera menghentikan penyimpangan aturan yang selama ini terus saja berlangsung. Menurut dia, pemerintah sudah mengalokasikan dana cukup besar hanya untuk perbaikan jalan.

Dana ini, imbuh Laurens, menjadi mubazir bila kerusakan yang terjadi terus berulang terjadi. “Kami bersama rombongan komisi V ingin mengetahui langsung, adakah kendala di lapangan dan sejauh mana kerja sama antarinstansi selama ini. Kami menginginkan ke depan tidak  ada lagi muatan overload yang menyebabkan kerusakan jalan,” kata Laurens. [iqbal/mohar]