Iuran IPF, BEI Pungut Rp 100 Juta Tiap Broker

NERACA

Jakarta – Proses alot soal pengutan atau iuran dana operasinal lembaga perlindungan investor atau investor protection fund akhirnya menemui titik temu. Pasalnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengenakan pungutan kepada anggota bursa sebesar Rp100 juta per broker.

Kata Direktur Pengembangan BEI Friderica Widyasari Dewi mengatakan, iuran keanggotaan yang dikenakan akan ditentukan dengan besaran beberapa persen dari aset yang dikelolanya, “Untuk tahap awal biaya awal keanggotaan (joining fee) dari setiap anggota bursa dikenakan sebesar Rp100 juta per broker dan ditanggung oleh ketiga lembaga penyelenggara pasar modal,”ujarnya di Jakarta kemarin.

Dia menuturkan, pungutan ini akan diberlakukan pada tahun 2016 dan saat ini lembaga PT Perlindungan Investor Efek Indonesia (PIEI atau Investor Protection Fund/IPF) telah memiliki pengurus dan tinggal melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di OJK.

Sebelumnya, BEI menargetkan operasional PIEI pada kuartal ketiga 2013. Saat itu Friderica mengatakan tengah melakukan negosiasi dengan anggota bursa terkait biaya operasional PIEI yang didalamnya juga berisi biaya perlindungan bagi investasi setiap nasabah sekuritas. Namun, broker merasa keberatan dengan biaya penjaminan dari lembaga ini. “Untuk kantor PIEI nantinya akan berlokasi di Gedung BEI lantai 2,” kata Friderica.

Adapun modal awal yang disiapkan BEI bersama dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk pembentukan PIEI sekitar Rp100 miliar.

Friderica pernah mengatakan bahwa kemungkinan dana investor yang ditanggung IPF ini adalah Rp50 juta, di mana jumlah tersebut mengacu kepada lembaga serupa di perbankan (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) yang jumlah dana jaminannya Rp100 juta untuk setiap bank.

Kepala Eksekutif OJK untuk Pasar Modal, Nurhaida pernah bilang, selain perlindungan pemodal melalui pembentukan IPF, OJK juga akan menerapkan identitas tunggal investor (single investor identification/SID) bagi investor reksa dana yang ditargetkan dapat berjalan pada awal 2014.

Langkah ini diharapkan dapat memudahkan pengawasan sekaligus mendukung pengembangan basis investor yang tengah diupayakan pihak regulator. “Pemegang penyertaan unit reksa dana juga perlu dimasukkan ke SID karena juga merupakan investor. Ini perlu dalam rangka pengawasan supaya pada saat terjadi transaksi, kita bisa memantau dan mengawasi.” ucapnya.

Kebijakan ini, lanjut dia, tentu juga akan memberikan rasa aman bagi investor reksa dana. Saat ini pihaknya tengah menyusun struktur kode SID dan melakukan sinkronisasi data investor reksa dana dari bank kustodian, agen penjual reksadana (APERD), dan manajer investasi (MI).

Penerapan identitas tunggal kepada investor reksa dana, kata dia, yang dilakukan seiring pengembangan basis investor ritel juga dibarengi dengan upaya memperluas agen penjual reksa dana, selain perbankan. Untuk memudahkan pengawasan aset investor reksa dana oleh MI, investor juga akan mendapatkan kartu Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) seperti investor saham. “Mereka juga bisa melihat unit penyertaan mereka yang dititipkan di MI.” ujarnya.

Ke depan, penerapan SID ini juga akan diberlakukan bagi investor surat utang dan sukuk. Namun, untuk saat ini, pihaknya masih dalam tahap uji coba untuk merealisasikan kebijakan mengenai hal tersebut. “Untuk obligasi ada ketentuannya sendiri. Kita akan lakukan secara bertahap.” imbuhnya. (bani)

Related posts