NERACA

Jakarta - Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional IV (BBPJN), Bambang Hartadi menampik bila penanganan jalur Pantura bukanlah proyek lebaran. Kalau pun ada proyek, kata dia, hal itu bukanlah proyek khusus lebaran melainkan sudah ditender sejak Oktober tahun lalu. Namun, klaim dia, baru sekitar awal Februari 2013 masuk kontrak dan langsung dikerjakan hingga menjelang lebaran.

“Apabila Jalan Tol Cikampek-Palimanan selesai tahun 2015 mendatang, maka beban jalur Pantura dipastikan akan banyak berkurang sehingga tingkat kerusakannya pun kemungkinan menjadi lebih ringan,” ujar Bambang, kemarin. Lebih lanjut dia mengatakan, tahun ini pihaknya menganggarkan sekitar Rp4,2 triliun untuk penanganan jalan di wilayah kerjanya, yaitu Lintas Jabar Selatan, Pantura Jabar dan Lintas Tengah. Porsi ini cukup besar atau senilai Rp1 triliun dikucurkan untuk penanganan Lintas Jabar Selatan.

Dia melanjutkan, jalur Pantura Jabar meliputi Karawang - Lohbener - Cirebon sampai Losari (perbatasan Jabar-Jateng). Sisa dana digunakan antara lain untuk mengerjakan tujuh buah jembatan. Dua jalur di Indramayu, dan lima jalur di Losari. Bambang pun mengakui bahwa belum seluruh proyek tersebut selesai. “Misalnya di jalur Pantura, masih perlu pekerjaan tambahan seperti marka jalan berikut asesoris jalan lainnya. Pekerjaan itu masih terus dilanjutkan pasca lebaran,” kata Bambang.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendorong KPK secepatnya mengambil tindakan untuk menelusuri dugaan korupsi dalam proyek “abadi” Pantura tersebut. Pasalnya, ada dugaan selama ini Kementerian Pekerjaan Umum menjadi sarang korupsi. Selama ini sistem tender proyek jalur Pantura dilakukan dengan cara arisan.

“Kemudian, yang menjadi sorotan adalah alasan mengapa jalan tersebut menjadi langganan untuk diperbaiki dan bagaimana kualitas bahan-bahan infrastruktur jalan tersebut, serta berapa anggaran yang dikeluarkan,” jelasnya. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menambahkan proyek pembangunan jalan selama ini berpotensi dijadikan lahan korupsi.

Dia menjelaskan, modus korupsi proyek jalan yang sering terjadi pertama dengan mark-up nilai proyek dan volume pekerjaan dikurangi dari yang seharusnya dalam kontrak, misalnya, tebal jalan dikurangi. Kemudian mengurangi kualitas material proyek dan pajak denda keterlambatan pekerjaan tidak dipungut oleh pemerintah. Serta yang terakhir adanya lebih bayar dari pengguna anggaran kepada rekanan, meskipun pekerjaan tidak sesuai kontrak.

\"Itu terjadi karena ada kongkalikong antara rekanan, pengawas proyek dan pengguna anggaran,\" tambahnya. Roy juga berpendapat, pengawasan terhadap proyek perbaikan jalan Pantura sangat lemah sehingga penyelewengan dan korupsi sulit dihindari. Untuk itu perlu ada audit khusus untuk proyek pembangunan dan rehabilitasi jalur Pantura.

Proyek pembangunan atau rehabilitasi jalan baru dilaksanakan menjelang arus mudik meningkat. Otomatis jalan yang dihasilkan kurang berkualitas dan akan cepat rusak. Perbaikan jalan menjadi tidak efektif. “Jalan yang baru direhabilitasi sudah dilalui arus kendaraan dengan intensitas tinggi. Kerusakan semakin bertambah, apanbila kualitas perbaikan yang dihasilkan sangat rendah, terutama baik sisi material jalan yang dipakai,” tukas Roy.

Siap masuk

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengendus adanya praktik korupsi dalam pembangunan jalur Pantura jelang musim mudik lebaran 2013. KPK mengaku akan melakukan analisa dan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan tersebut. Menindaklanjuti temuan tersebut, kini KPK tengah melakukan analisis temuan itu, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan dan penyidikan.

\"Baru dapat laporan dan baru dianalisis,\" ungkap Ketua KPK Abraham Samad, awal pekan ini. Dia mengatakan, KPK mendapat banyak laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk perbaikan jalur Pantura. Renovasi jalur Pantura selalu dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum setiap jelang lebaran dengan anggaran triliunan rupiah.

\"Kita mendapat laporan dari elemen-elemen masyarakat (korupsi jalur Pantura). Kita memverifikasi dulu keabsahan laporan itu. Itu yang pertama kita lakukan,\" ujarnya. Selain itu, KPK masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan dalam proyek jalan di sepanjang Pantura.

Menurut Samad, selama ini KPK telah membuat program Indonesia Memantau yang memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyampaikan progres jalan-jalan nasional. Dia menambahkan, dalam program ini pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dengan mendapat akses informasi dan masyarakat bisa memberikan masukan terkait pembangunan jalan. [iqbal]