NERACA

Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat melalui Millenium Challenge Corporation (MCC) memberikan hibah senilai US$600 juta kepada Pemerintah Indonesia untuk tiga proyek dengan Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity Project/PKH) sebagai proyek yang mendapatkan alokasi terbesar, yaitu 65% dari seluruh nilai hibah tersebut. Demikian disampaikan Direktur Green Prosperity Project Budi Kuncoro di Jakarta, Rabu (24/7).

“Dari US$600 juta itu, sebanyak 65% nya digunakan untuk Proyek Kemakmuran Hijau, kemudian 25% untuk Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Anak Pendek, dan sisanya 10% untuk Proyek Modernisasi Pengadaan,” kata Budi.

Sebanyak US$90 juta dari alokasi untuk PKH, lanjut Budi, digunakan untuk technical assistance. Sedangkan sisanya, yang merupakan mayoritas dana, digunakan untuk pembiayaan program-program yang berfokus pada energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sebanyak 40% dana pembiayaan yang akan digulirkan tersebut bersifat hibah, sementara 60% lagi berupa kredit komersial dengan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank yang sudah lama menangani kredit di bidang pertanian. “BRI juga dipilih karena aksesnya yang sampai ke pelosok,” kata Budi.

Direktur Eksekutif PKH JW Saputro menambahkan, ada suatu masa nanti ketika PKH meminta proposal-proposal dari masyarakat untuk kemudian dikaji dan diputuskan apakah program tersebut layak untuk dibiayai. “Agak mirip dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat),” kata Saputro. Namun dalam PKH ini terdapat beberapa kriteria yang selektif, terutama dari sudut pandang lingkungan, sosial, dan gender.

PKH ini, lanjut Saputro, sudah dimulai di empat Kabupaten. Dua di Jambi, yaitu Merangin dan Muaro Jambi, dan dua lagi di Sulawesi Barat, yaitu Mamasa dan Mamuju. “Ini semacam satrter untuk belajar metodenya. Sebelum masuk daerah itu, kami buat MoU dengan gubernurnya. Kami tidak mau masuk kalau daerahnya tidak mau komitmen menjaga. Kami mau masuk investasi, tapi kami harap daerah juga melakukan hal-hal yang tidak bisa kami lakukan, misalnya proyek kami bukan untuk membangun infrastruktur jalan raya,” jelas Saputro.

Dia mencontohkan, misalnya PKH membuat mini hydro, lantas untuk membuat percepatan perekonomian di tempat yang sudah dibuatkan mini hydro tersebut dibutuhkan jalan. Maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuatkan jalan ke tempat mini hydro dibangun.

Budi menjelaskan, salah satu tolak ukur suksesnya adalah harus menghasilkan peningkatan produktivitas dan pendapatan. “Kalau hanya membangun energi terbarukan memang bagus, tetapi belum tentu produktif. Misalnya setelah listrik hidup, lantas dipakai untuk menonton TV, itu tidak produktif, makanya kita gandeng BRI. Jadi dipertimbangkan listriknya itu agar bisa lebih produktif, mungkin dimanfaatkan di sektor pertanian dengan bikin pengering kopi atau pengering padi,” jelas Budi.

Dia menjelaskan, ke depannya, sedang dilakukan evaluasi terhadap 12 provinsi yang menjadi arahan dari Pemerintah. “Ada 5 provinsi di Sumatera, 2 di Kalimantan, 3 di Sulawesi, dan 2 di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Penyelamatan ekonomi lokal sekaligus konservasi lingkungan. Pendekatan bentang alam. Di lokasi-lokasi tersebut apa bentang alam yang penting, misalnya di Sumatera bagian tengah ada Taman Nasional Kerinci Seblat, itu rain forest terbesar di sumatera,” kata Budi.

Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo menyambut baik adanya PKH ini. “Green economy bukan lagi suatu pilihan, tapi keharusan. Tidak bisa lagi dengan langkah inisiatif-inisiatif kecil, harus inisiatif masif yang dilakukan bersama. Ini sexy but scary buat perbankan krn ada cost risiko di situ. Tapi juga menghasilkan return yang besar kalau berhasil. Di jangka pendek memang ada biaya agar prudent, tapi di jangka panjangnya saya yakin baik,” kata Lukita.

Pengawasan dari Berbagai Arah

Pengawasan program-program PKH yang nantinya akan berjalan akan disoroti oleh banyak pihak. Di empat kabupaten yang sudah dimasuki, dibentuk multi stakeholders forum. Isinya ada dari pemerintah dan dinas unit terkait serta perwakilan masyarakat, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau kelompok tani.

“Di multi stakeholders forum ini kita galakkan untuk dua hal, yaitu gali ide dan masukan proyek apa yang bisa kita lakukan di situ. Tujuan kedua kita harapkan nanti mereka akan mengawal, mengawasi program-program di daerah,” kata Budi.

Dari sisi administrasi keuangan ketat sekali, kata dia. Sebelum dimulai, telah dilakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Juga sudah dilakukan pertemuan dengan Inspektorat Jenderal Bappenas.

“Kami juga diaudit setahun dua kali dari independen auditor. Selain itu, salah satu komite Majelis Wali Amanat ada komite auditnya. Di dalam kami sendiri ada audit internal yang lapor ke Majelis Wali Amanat. Jadi diawasi dari depan belakang kiri kanan,” pungkas Budi. [iqbal]