Bunga Bank Tinggi = Konsensus Washington?

Di tengah pelemahan nilai rupiah belakangan ini, Bank Indonesia (BI) kembali membuat kejutan dengan menaikkan suku bunga acuan BI Rate dalam 2 bulan berturut-turut dari 5,75% menjadi 6,5%. Jelas, kebijakan ini membuat trigger bagi perbankan yang menaikkan tingkat bunga simpanan maupun kredit dalam waktu singkat. Sebaliknya bila BI Rate turun, perbankan tidak secepatnya menurunkan suku bunga dengan dalih perlu jeda waktu. Aneh bukan perilaku perbankan di negeri ini?

Padahal, pengalaman Indonesia meningkatkan suku bunga dan mempertahankan suku bunga tinggi untuk menopang kestabilan rupiah selama ini harus diakui belum sepenuhnya teruji kemanjurannya. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan suku bunga tidak selalu efektif untuk mempertahankan nilai tukar mata uang. Ini memang membuat kebijakan moneter menjadi dilematis.

Pola pikirnya konservatif, bahwa masyarakat memerlukan rupiah untuk membeli US$. Karena itu untuk mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dorongan membeli US$ dikurangi dengan mempertahankan suku bunga tinggi, atau memperketat likuiditas rupiah di pasar uang.

Di sisi lain, mempertahankan suku bunga tinggi dalam kurun waktu yang lama berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Suku bunga tinggi membatasi pengeluaran untuk investasi dan konsumsi, karena itu kondisi ekonomi bisa mandek dan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari.

Dilema yang timbul bukan karena tidak efektifnya kebijakan moneter ketat. Akan tetapi langkah meningkatkan suku bunga untuk menstabilkan nilai tukar, kalaupun efektif nampaknya terbatas hanya bersifat jangka pendek saja. Untuk jangka panjang suku bunga yang tinggi langsung mempengaruhi secara negatif pertumbuhan ekonomi. Karena ekonomi negara yang sekuat apapun tidak tahan terhadap suku bunga yang sangat tinggi.

Masalah yang dihadapi di negeri ini, adalah bagaimana agar instrumen jangka pendek ini tidak mengganggu sasaran jangka panjang. Kestabilan nilai tukar dalam jangka panjangnya tergantung kepada fundamental ekonomi dan kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap funamental tersebut.

Suku bunga yang tinggi dapat efektif mempertahankan nilai tukar mata uang hanya dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang basis kestabilan nilai tukar lebih mengacu ke pada kekuatan lain, kepercayaan pasar terhadap fundamental dan kemampuan pemerintah mengelola ekonomi makro. Suku bunga tinggi yang berlangsung lama bertentangan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Apabila upaya penurunan suku bunga sulit dilaksanakan, apakah bisa diganti dengan peningkatan pengeluaran anggaran, mengingat peningkatan pengeluaran anggaran akan mendorong kegiatan ekonomi? Masalahnya, cara ini juga menghadapi kendala yang rumit. APBN sekarang sudah mempunyai defisit yang cukup besar. Jadi peningkatan pengeluaran akan lebih membesarkan defisit lagi. Dampak peningkatan defisit pada perkembangan harga-harga atau laju inflasi tentu harus dijaga.

Namun sebenarnya defisit APBN yang terjadi, bukan karena pengeluaran yang mendorong ekspansi kegiatan ekonomi. Tetapi karena pendanaan pembayaran kembali utang yang sangat besar. Karena itu peningkatan pengeluaran yang akan menambah besarnya defisit APBN mungkin tidak harus membahayakan kestabilan harga. Akan tetapi besarnya defisit APBN pemerintah juga dibatasi oleh kesepakatan dengan International Monetary Fund.

Dari gambaran tersebut, instrumen moneter dan fiskal yang ada di dalam pendekatan ekonomi untuk kestabilan dan pertumbuhan tampaknya tidak tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam kondisi saat ini. Ruang gerak kebijakan pemerintah Indonesia sangat sempit karena menghadapi kendala yang mengikat. Ini merupakan problem yang perlu disadari IMF yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat itu.

Related posts