NERACA

Jakarta – Kalangan DPR, pengamat, produsen, hingga pedagang pasar kompak menyalahkan kebijakan pemerintah menghapus kuota impor daging yang sudah pasti bakal membuat importasi terhadap produk tersebut semakin deras dan liar. Selain kontraproduktif dengan upaya mencapai swasembada daging di 2014, bobolnya keran impor daging ini mereka yakini akan semakin menyengsarakan para peternak lantaran tak mampu bersaing melawan produk impor.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan pemerintah semestinya tidak seenaknya membuka keran impor daging sehingga barang pangan impor begitu merajalela di pasar komoditas. “Membuka kran impor daging merupakan solusi untuk menanggulangi pasokan daging di Indonesia tetapi tidak akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, bahkan merugikan masyarakat dan peternak,” kata Firman kepada Neraca, Senin (22/7).

Dia menegaskan kebijakan pemerintah dalam membuka keran impor daging merupakan kebijakan instan untuk mengatasi permasalahan daging, padahal sebenarnya pemerintah tidak mempunyai perencanaan yang matang dalam atasi permasalahan tersebut. “Pemerintah itu tidak menyadari bahwa dengan membuka keran impor ini maka telah menyengsarakan rakyat dan merugikan pengusaha atau peternak lokal,” ujarnya.

Dia mencontohkan kebijakan pemerintah dalam membuka ekran barang impor ini sudah terjadi setiap tahunnya. Tahun lalu pemerintah membuka kran impor kedelai, dan tahun ini untuk impor daging, serta mungkin saja tahun depan akan membuka kran impor beras. Hal ini selalu dilakukan oleh pemerintah dan ketergantungan terhadap barang impor sangatlah tinggi dan tidak mementingkan produk komoditas pangan dalam negeri.

Senada dengan pendapat Firman, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Ngadiran, menilai, kebijakan pemerintah untuk membuka keran impor daging merupakan kebijakan banci. Alasannya, dengan membuka kran impor membuat Indonesia makin liberal dan lemahnya daya saing produk pertanian nasional.

Menurut dia, sapi lokal bisa memenuhi kebutuhan nasional, sehingga tidak perlu mengimpor, terlebih pemerintah mencanangkan swasembada pada 2014. \"Diizinkannya impor, maka yang senang itu para pengusaha-pengusaha besar (importir), bukan para pedagang daging sapi. Dalam jangka pendek memang bisa menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana dengan jangka panjang. Sampai kapanpun negara ini tidak bisa mencapai swasembada pangan,” sebutnya.

Adapun pengamat ekonomi Sri Adiningsih berpendapat pemerintah tidak menyiapkan kebijakan dengan baik lantaran kembali membuka keran impor daging. Padahal tahun lalu, kata Sri, Pemerintah baru saja membuat aturan untuk membatasi impor daging sapi karena ingin memberdayakan peternak dalam negeri.

\"Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah tidak disiapkan dengan baik. Seharusnya ketika ingin memperketat impor, maka pastikan dahulu pasokan daging aman dan distribusi lancar. Ketika semua sudah siap, maka baru bisa diterapkan,\" katanya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Joni Liano mengungkapkan bahwa telah menghitung kebutuhan daging nasional mencapai 549 ribu ton pertahun. Untuk impor mencapai 120 ribu ton dan sisanya dipasok dari daging lokal. Namun, kata dia, ada perbedaan pendapat antara Pemerintah dengan pengusaha yaitu mengenai besaran impor.

Menurut dia, komposisi impor yang pas adalah 79% dari daging sapi lokal sementara 21% dari impor. Akan tetapi, Pemerintah justru merasa mampu dengan komposisi 85% lokal dan 15%. \"Dari tahun lalu, kami telah menghimbau kepada Pemerintah. Kita bisa lihat hasilnya sekarang, justru Pemerintah membuka keran impor daging. Itu karena pasokan di dalam negeri belum cukup menghadapai kebutuhan yang meningkat,\" katanya.

Guna memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri, pihaknya mengaku akan mengimpor sebanyak 45 ribu ekor sapi siap potong setiap bulannya. Dalam aturan pengetatan impor daging sapi, Pemerintah hanya memberi jatah 80 ribu ton dengan rincian 32 ribu ton daging sapi beku dan 267 ribu ekor sapi atau setara dengan 48 ribu ton. \"Dari 267 ribu ekor pertahun, maka kami hanya mengimpor 22 ribu ekor perbulan. Padahal setiap bulannya kebutuhan daging mencapai 45 ribu ekor perbulan. Maka dari itu, mulai dari Agustus sampai akhir tahun, kami akan mengimpor 45 ribu ekor perbulan,\" tuturnya.

bari/iwan/mohar/munib