NERACA

Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia perlu mencontoh Swedia dalam hal pengelolaan hutan yakni dengan memenuhi seluruh lahan kosong dengan pohon. Menurut dia, di Swedia seluruh daratannya tidak ada yang tidak tertanami dengan baik. “Kalau di Indonesia walaupun teorinya pemotongan kayu itu tebang pilih, tapi (kenyataannya) tebangnya terus, tanamnya tidak,\" kata dia di Jakarta, Senin.

Zulkifli juga menjelaskan, di Swedia, produksi kayu mampu mencapai 110 juta kubik per tahun, atau hampir tiga kali lebih banyak dari produksi kayu nasional yang sebesar 40 juta kubik per tahun. Padahal, imbuhnya, luas hutan di Swedia lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Dari sisi penghasilan, penghasilan Swedia dari kayu sekitar Rp1.000 triliun, sedangkan Indonesia penerimaan negara bukan pajak dari produksi kayu Rp4 triliun. “Kan sedikit sekali dari potensi yang seharusnya besar. Kalau kita rajin menanam, kita bisa,\" tambah Menhut.

Lebih jauh Zulkifli mengatakan, sektor kehutanan bisa kembali menjadi andalan bagi penerimaan negara, apabila seluruh pihak mau memanfaatkan dan mengelola hutan dengan baik. \"Sektor kehutanan bisa jadi andalan lagi, makanya harus kita galakkan kebiasaan menanam pohon,\" tandasnya.

Peran Pemda

Menhut juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah merupakan penanggung jawab terdepan kehutanan nasional. Alasannya, mayoritas kewenangan pengelolaan hutan berada di tangan otoritas daerah. Dari kawasan hutan nasional yang seluas 130,68 juta hektar, sebanyak 80 persennya merupakan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang pengelolaannya menjadi otoritas pemda, sedangkan sisanya merupakan otoritas pemerintah pusat.

Menteri Zulkifli menilai pemda harus paham betul peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga dan mengelola hutan nasional. Sebab peran pemda akan menentukan bagus atau tidaknya kondisi hutan nasional, khususnya wilayah hutan produksi. \"Pengelolaan hutan tergantung kinerja pemda. Ini harus kita sadari bersama. Kuncinya terletak pada kebijakan kelembagaan dan SDM kehutanan itu sendiri,\" tegas Zulkifli.

Namun, menurut dia, tidak sedikit pemerintah daerah yang belum mengerti peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola hutan. Dia mencontohkan bahwa di Aceh, pernah ada unjuk rasa mengkritisi perizinan perkebunan kelapa sawit di kawasan Nagan Raya, Rawa Tripa, yang berdampak negatif bagi habitat orang utan.

Itu sebabnya, menurut Menhut, pemerintah daerah perlu diberikan pemahaman atas tanggung jawabnya di sektor kehutanan, melalui Rapat Koordinasi Kediklatan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

Selain itu, dia menyampaikan pengembangan kapasitas pemda di bidang kehutanan mencakup tiga aspek utama yakni kebijakan, kelembagaan dan SDM kehutanan, sebagaimana diamanahkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2012. \"Ketiga aspek tersebut tidak terpisahkan satu sama lain dan berpengaruh kuat terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam pengelolaan hutan,\" ujar dia.

Sebagai negara berkembang, sebut Zulkifli, Indonesia memiliki keinginan kuat mencapai angka pertumbuhan ekonomi tinggi, untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat lebih baik. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan sumber daya alam hutan.