NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengaku sangat kecewa atas penanganan terhadap 100 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) overstay di Arab Saudi yang berjalan lambat. Menurut Marzuki, lambatnya penanganan kasus TKI overstay ini, lantaran tidak satu suaranya antarkementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Padahal, kata dia, sudah ada perjanjian untuk memperpanjang penyelesaian masalah tersebut dengan Pemerintah Arab Saudi, dari semula 3 Oktober 2013 menjadi 3 November 2013. \"Saya telah menerima laporan soal penanganan TKI di Timur Tengah dari Menlu, Menakertrans, dan Menkumham. Segera laksanakan rapat koordinasi agar ada satu bahasa, karena di lapangan mereka ini selalu miss communication,” keluh Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/7).

Dia juga mengkritik sikap pemerintah yang masih terbelah satu sama lain. Menurut Marzuki, tanpa ada kesamaan langkah dan sikap, mustahil penanganan persoalan TKI overstay di Arab Saudi bakal berlangsung optimal. “Dalam situasi seperti ini, koordinasi antar instansi pemerintah harus sejalan agar bisa menyelamatkan TKI overstay kita yang mencapai 100 ribu orang di Arab Saudi,” jelasnya.

Namun sayang, Marzuki menolak menjelaskan lebih jauh pangkal perbedaan pandangan antar instansi pemerintah tersebut. \"Jika sudah rapat bersama dan menyepakati apa langkah yang dilakukan, jangan diubah tiba-tiba. Apabila diubah, berkoordinasilah terlebih dahulu dengan yang lain,\" tutur dia. Kemudian, dirinya mendesak pemerintah segera menangani persoalan ini dengan memanfaatkan masa waktu yang tersisa. Sehingga, saat batas waktu yang telah ditentukan, tidak ada lagi kasus TKI di Arab Saudi yang bermasalah.

\"Saya minta masalah ini segera dibereskan. Mereka janji secepatnya menyelesaikan persoalan TKI overstay di Arab Saudi ini,” tambahnya. Untuk memastikan hal itu, lanjut Marzuki, DPR akan mengirim delegasi ke Arab Saudi. Jika memungkinkan, Marzuki mengatakan kalau dirinya yang akan memimpin delegasi tersebut. \"Kemarin sudah ada perpanjangan untuk pengurusan TKI overstay sampai tanggal 3 November. Kalau tidak diurus secepatnya juga secara benar, itu tidak ada gunanya juga,\" tegas Marzuki.

Mengenai waktu pengiriman delegasi DPR, Marzuki menjelaskan masih menunggu kesepakatan antarmenteri. Pasalnya, antarmenteri terkait yang memiliki kewenangan penanganan TKI ini, sampai saat ini belum satu kata. Dia menuturkan satu dengan yang lainnya masih saling menyalahkan dalam persoalan penanganan TKI ini. Hal itu tadi kelihatan dalam rapat konsultasi.

\"Pertamanya ngomongnya bagus, setelah saya buka datanya, baru kelihatan keroknya di antara mereka saling menyalahkan. Menakertransnya begini, Menlunya begini. Jadi implementasi di lapangan belum sejalan,\" ungkap dia.

Klaim sudah antisipasi

Sedangkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mengatakan perwakilan pemerintah telah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penanganan TKI di Arab Saudi. \"Ini tadi koordinasi dan melaporkan mengenai penanganan TKI di Arab Saudi, terkait dokumen-dokumen,\" imbuhnya.

Denny juga mengatakan bahwa pemerintah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi perpanjangan kebijakan pemutihan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi, yang kemarin diperpanjang dari tanggal 3 Oktober menjadi 3 November 2013. \"Kita pastikan bahwa di lapangan itu terlaksana dengan baik, dalam memberikan pelayanan dan memanfaatkan waktu perpanjangan pemutihan dokumen TKI di Arab Saudi tersebut, dengan segera melakukan identifikasi segala permasalahan yang terjadi selama ini di sana,\" kata dia.

Dalam kesempatan ini, dia menjelaskan bahwa Pimpinan DPR berharap agar pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dalam menangani persoalan TKI overstay di Arab Saudi. \"Diharapkan ada penyempurnaan-penyempurnaan dalam pelayanan dan penanganan dokumen TKI di Arab Saudi. Tetapi koordinasi dan konsolidasi penyempurnaan tetap dilakukan,\" tandas Denny. Sekadar informasi, Pemerintah Arab Saudi melakukan kebijakan pemutihan terhadap TKI overstay.

Kesempatan langka ini langsung direspon dengan antusias oleh beribu-ribu TKI overstay di Arab Saudi. Akibatnya, pelayanan administrasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah membludak. Akibat membludaknya antrian TKI Overstay, pelayanan di KJRI Jeddah merasa kewalahan. Kondisi ini berujung meletusnya kerusuhan di KJRI Jeddah pada 9 Juni 2013 lalu. [mohar]