Ecogreen Oleochemical Terpaksa Stop Produksi - Gara-gara Pasokan Gas Mampet

NERACA

Jakarta - Masalah seretnya pasokan gas masih menjadi topik hangat di kalangan industri. Padahal masalah seperti ini telah berjalan cukup lama. Banyak para pelaku industri meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ikut membantu penanganan berhentinya pasokan gas yang membuat perusahaan terpaksa berhenti beroperasi.

\"Mereka tidak mendapat pasokan ada beberapa bulan lalu, dampaknya jadi berhenti produksi sejak 1 bulan lalu,\" ujarnya Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi usai menerima perwakilan dari PT PT Ecogreen Oleochemical, di Gedung Kementerian Perindustrian, Senin (22/7).

Perusahaan penghasil fatty alcohol ini menjajaki kemungkinan untuk mendapatkan pasokan dari Sumur Benggala, Langkat, Sumatera Utara. Dari lokasi tersebut diperkirakan terdapat pasokan gas yang mampu menghasilkan 4-6 million standart cubic feet per day (MMSCFD) gas sedangkan kebutuhan Ecogreen sendiri hanya sebesar 1 MMSCFD.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto menambahkan perusahaan selama ini mendapatkan pasokan gas yang berasal dari dua ladang Miga. Namun karena dianggap sudah tidak ekonomis, ladang gas tersebut diputuskan untuk ditutup.

Kemenperin berjanji akan menyampaikan keluhan perusahaan ini kepada SKK Migas dan juga Kementerian Energi Sumber Daya Minerak (ESDM) agar perusahaan yang berbahan baku gas ini menjadi prioritas. Dukungan diberikan karena hal tersebut juga terkait program hilirisasi yang tengah digalakkan oleh Kemenperin untuk meningkatkan nilai tambah.

\"Gas ini kan sebagai bahan baku bukan bahan bakar, kalau bahan bakar bisa menggunakan alternatif seperti biomass atau batubara, tetapi jika bahan baku tidak dapat disubstitusi sehingga untuk menyelamatkan investasi itu harus mendapatkan prioritas, penekanannya disitu,\" jelasnya.

Dia juga menambahkan, PT Ecogreen Oleochemical ini sendiri sebenarnya dalam posisi yang bagus karena menjadi satu-satunya perusahaan yang tidak terkena anti dumping yang diterapkan Eropa baru-baru ini.

Pasokan Seret

Di tempat berbeda, pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, permasalahan pasokan gas yang seret untuk industri merupakan dampak dari pengelolaan energi gas yang buruk sejak awal. Menurut dia, pengalokasian gas bukan hal yang susah bila ada infrastuktur di sisi hilir atau penerimanya.“Sebenarnya pasokan gas kita di hulu itu terhitung cukup dan banyak tetapi karena infrastuktur penerima tidak ada maka tidak bisa dimanfaatkan di hilir. Mau dipaksakan juga tidak bakal bisa,” kata Pri Agung.

Direktur Eksekutif ReforMiner itu juga menegaskan, persoalan utama di sisi hilir itu adalah pemerintah yang bekerja lamban dan bukan karena faktor teknologi atau anggaran. “Sebenarnya tidak ada kesulitan. Bahkan dari sepuluh tahun lalu sudah diusulkan tapi belum juga direalisasikan,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Pri Agung, pasokan gas tersendat karena struktur pasar domestik juga tidak sehat. Selama ini, harga jual gas di kepala sumur terlalu rendah yaitu hanya US$ 2 per mmbtu. Menurut dia, seharusnya harga jual di hulu minimal US$ 5 per mmbtu untuk pasar domestik, dikarenakan untuk ekspor mencapai US$ 15 per mmbtu. “Tapi tetap saja harga konsumen akhirnya di domestik tinggi juga. Karena itu, mereka jadi lebih pilih ekspor,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambung dia, langkah konkretnya adalah dengan menaikkan LNG di kepala sumur disebabkan konsumen dalam negeri sebenarnya berani membeli di harga US$6-US$7 per mmbtu. “Karena itu, harusnya di kisaran US$4-US$5 per mmbtu,” imbuhnya.

Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) mencatat masih ada 326 pabrik dari 22 sektor industri yang masih kekurangan gas. Hingga kini para industri itu tidak mendapatkan kepastian pasokan gas untuk produksi maupun meningkatkan produksinya.

\"Tercatat ada 326 pabrik dari 22 sektor industri yang membutuhkan suplai gas. Pabrik-pabrik tadi tersebar di 15 provinsi. Dengan kebutuhan 2.798-3.283 juta kaki kubik per hari (mmscfd) per tahun sampai 2015,\" kata Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani.

Menurut dia, selama ini hanya Kemenperin yang menampung keluhan pengusaha. “Tetapi secara keseluruhan, kami melihat pemerintah tidak memberikan prioritas kepada masalah ini,\" kata Franky. Sebaliknya, pemerintah dinilai lebih mengutamakan peningkatan ekspor gas gas ke luar negeri terutama Jepang. Dia mencatat, tuntutan pengusaha sudah digulirkan sejak 3 tahun namun belum mendapat kepastian pasokan.

FIBG juga mencatat, lebih dari 50% gas Indonesia mengalir ke pasar ekspor. Total kebutuhan gas nasional dalam negeri di 2010 mencapai 2.900 mmscfd namun pasokan melalui pipa PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) hanya sebanyak 1.500 mmscfd. “Itupun alokasi untuk perusahaan BUMN mencapai 800-1.000 mmscfd. Sisanya yang sekitar 500-700 mmscfd,” papar Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Saifun beberapa waktu lalu.

Related posts