Ironis, terjadi indikasi derajat korupsi tinggi di Pemprov  DKI Jakarta.  Menurut data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), DKI Jakarta menempati urutan keempat teratas di Indonesia sebagai provinsi yang menyumbang kerugian negara. \"Ya, benar, memang benar itu,\" kata Gubernur DKI Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7).  

Kendati demikian, Jokowi mengatakan data tingginya tingkat korupsi itu terjadi pada periode 2008-2012. Sedangkan, dia baru memerintah akhir 2012. Sebagai pemimpin yang baru memerintah di Ibu Kota sekitar 9 bulan itu, Jokowi enggan disalahkan atas tingginya angka korupsi di Jakarta.

Saat ini, Jokowi mengaku sedang mengupayakan meminimalisir tindak korupsi di dalam tubuh Pemprov DKI. Mulai dari transparansi anggaran hingga pembayaran menggunakan sistem online.  Selain telah menerapkan pajak online restoran dan hiburan, DKI juga akan menerapkan sistem pembayaran online penagihan rumah sakit atas klaim Kartu Jakarta Sehat (KJS). Di samping itu, poster-poster APBD DKI 2013 pun telah terpampang di kantor Kelurahan hingga Wali Kota.

BPK mencatat provinsi DKI Jakarta menempati urutan keempat teratas di Indonesia sebagai provinsi yang menyumbang kerugian negara. Data itu terangkum dalam publikasi IHP (Ikhtiar Hasil Pemeriksaan) semester II-2012. Di dalam laporan itu, anggaran 33 provinsi yang tersebar di nusantara telah merugikan negara Rp 4,1 triliun dengan 9.312 kasus untuk 2008 - 2012.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 207,39 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 967 jenis. Peringkat pertama ditempati provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kerugian negara Rp 400,1 miliar. Selanjutnya provinsi Aceh mencatat kerugian Rp 308,3 miliar dan di posisi ketiga, Provinsi Papua Barat yang mencatatkan kerugian hingga Rp 207,3 miliar.

Sebelumnya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) melaporkan Pemprov DKI Jakarta berada di peringkat pertama dalam dugaan tindak pidana korupsi dengan 46,7%. Terkait korupsi di Pemprov DKI itu,  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mencatat ada tiga masalah yang dibidik KPK,  yaitu soal penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta masalah pelayanan publik.

Bahkan KPK sudah menerima laporan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan Fauzi Bowo (gubernur lama). Lembaga antikorupsi itu sedang mendalami bukti-bukti dan keterangan yang dilaporkan terkait dugaan korupsi tersebut.

KPK melakukan pengumpulan barang bukti setelah ada laporan dari sejumlah LSM diantaranya dari Solidaritas Nasional Antikorupsi dan Antimafia Kasus (Senat Markus) dan Nasional Corruption Watch (NCW).  Bahkan Wakil Gubernur DKI (lama) Prijanto sudah menyampaikan buku karangannya berjudul \"Andaikan Saya atau Anda Jadi Gubernur Kepala Daerah\" dan buku berjudul \"Alasan Saya Mundur\". Buku tersebut berisi tentang dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Buku itu pun disertakan sebagai alat bukti ke KPK.

Dugaan korupsi menurut NCW, antara lain pembangunan terminal bus Pulo Gebang telah menelan biaya lebih dari Rp. 340 miliar lebih. Walau sudah menelan biaya sebesar itu, proyek Dishub DKI itu masih akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sebab, ada indikasi penyimpangan pada realisasi anggaran 2011 sebesar Rp 268 miliar lebih  yang tidak melalui mekanisme lelang. Jadi, wajar bila KPK segera mengusut kasus korupsi tersebut.