Usut Korupsi di Pemprov DKI

Ironis, terjadi indikasi derajat korupsi tinggi di Pemprov DKI Jakarta. Menurut data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), DKI Jakarta menempati urutan keempat teratas di Indonesia sebagai provinsi yang menyumbang kerugian negara. \"Ya, benar, memang benar itu,\" kata Gubernur DKI Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7).

Kendati demikian, Jokowi mengatakan data tingginya tingkat korupsi itu terjadi pada periode 2008-2012. Sedangkan, dia baru memerintah akhir 2012. Sebagai pemimpin yang baru memerintah di Ibu Kota sekitar 9 bulan itu, Jokowi enggan disalahkan atas tingginya angka korupsi di Jakarta.

Saat ini, Jokowi mengaku sedang mengupayakan meminimalisir tindak korupsi di dalam tubuh Pemprov DKI. Mulai dari transparansi anggaran hingga pembayaran menggunakan sistem online. Selain telah menerapkan pajak online restoran dan hiburan, DKI juga akan menerapkan sistem pembayaran online penagihan rumah sakit atas klaim Kartu Jakarta Sehat (KJS). Di samping itu, poster-poster APBD DKI 2013 pun telah terpampang di kantor Kelurahan hingga Wali Kota.

BPK mencatat provinsi DKI Jakarta menempati urutan keempat teratas di Indonesia sebagai provinsi yang menyumbang kerugian negara. Data itu terangkum dalam publikasi IHP (Ikhtiar Hasil Pemeriksaan) semester II-2012. Di dalam laporan itu, anggaran 33 provinsi yang tersebar di nusantara telah merugikan negara Rp 4,1 triliun dengan 9.312 kasus untuk 2008 - 2012.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 207,39 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 967 jenis. Peringkat pertama ditempati provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kerugian negara Rp 400,1 miliar. Selanjutnya provinsi Aceh mencatat kerugian Rp 308,3 miliar dan di posisi ketiga, Provinsi Papua Barat yang mencatatkan kerugian hingga Rp 207,3 miliar.

Sebelumnya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) melaporkan Pemprov DKI Jakarta berada di peringkat pertama dalam dugaan tindak pidana korupsi dengan 46,7%. Terkait korupsi di Pemprov DKI itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mencatat ada tiga masalah yang dibidik KPK, yaitu soal penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta masalah pelayanan publik.

Bahkan KPK sudah menerima laporan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan Fauzi Bowo (gubernur lama). Lembaga antikorupsi itu sedang mendalami bukti-bukti dan keterangan yang dilaporkan terkait dugaan korupsi tersebut.

KPK melakukan pengumpulan barang bukti setelah ada laporan dari sejumlah LSM diantaranya dari Solidaritas Nasional Antikorupsi dan Antimafia Kasus (Senat Markus) dan Nasional Corruption Watch (NCW). Bahkan Wakil Gubernur DKI (lama) Prijanto sudah menyampaikan buku karangannya berjudul \"Andaikan Saya atau Anda Jadi Gubernur Kepala Daerah\" dan buku berjudul \"Alasan Saya Mundur\". Buku tersebut berisi tentang dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Buku itu pun disertakan sebagai alat bukti ke KPK.

Dugaan korupsi menurut NCW, antara lain pembangunan terminal bus Pulo Gebang telah menelan biaya lebih dari Rp. 340 miliar lebih. Walau sudah menelan biaya sebesar itu, proyek Dishub DKI itu masih akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sebab, ada indikasi penyimpangan pada realisasi anggaran 2011 sebesar Rp 268 miliar lebih yang tidak melalui mekanisme lelang. Jadi, wajar bila KPK segera mengusut kasus korupsi tersebut.

BERITA TERKAIT

KPK Bertemu Pemprov DKI Jakarta Bahas Opsi Penghentian Privatisasi Air

KPK Bertemu Pemprov DKI Jakarta Bahas Opsi Penghentian Privatisasi Air NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bertemu kembali…

LAYANAN KAS KELILING BANK DKI

Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Priagung Suprapto (kiri) didampingi Pemimpin Grup Pengembangan Jaringan Bank DKI, Romy Wijayanto (kedua kiri)…

Pemprov DKI Kembali Raih Opini WTP

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Jangan Percaya Hoaks

Pada era globalisasi saat ini teknologi berkembang sangat pesat. Sebagian besar individu telah mengenal smartphone dan komputer yang terhubung dengan…

Mari Bersatu Kembali

Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebelum digelarnya Pemilihan Umum 2019 kemarin begitu menyerap banyak tenaga dan pikiran. Dalam masa kampanye…

Waspadai Hoaks Soal KPU

Menghadapi pelaksanaan hasil Pemilu yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 tentu akan menjadi perhatian aparat keamanan, khususnya TNI-Polri.…