NERACA

Jakarta – Di tengah polemik harga dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, bergulir desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Pertamina membuka data struktur produksi BBM bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR, Satya Wira Yudha mendesak Pertamina untuk transparan memaparkan biaya produksi bahan bakar bersubsidi. Pasalnya, keterbukaan itu demi menentukan seberapa tingkat margin yang diberikan pada BUMN migas itu. Selain itu untuk memperhitungkan berapa subsidi negara yang bisa digelontorkan.

”Selama ini Pertamina belum terbuka. Seharusnya mereka memberi informasi lengkap karena untuk kepentingan mereka sendiri dalam mendapat margin atau alpha. Ini juga kepentingan publik untuk mengetahuinya,” kata Satya kepada Neraca, Kamis (30/6).

Menurut dia, perhitungan harga BBM bersubsidi berdasarkan tingkat harga Mean of Platts Singapore (MOPS) ditambah margin yang ditentukan oleh Panita Anggaran DPR. Saat ini margin yang diberikan sebesar Rp 659 per liter, naik dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 556 per liter.

Sebaliknya, struktur perhitungan harga Pertamax yang tidak disubsidi, Satya menilai wajar jika Pertamina tidak membuka informasi karena hal itu terkait rahasia perusahaan. ”Pertamax merupakan komoditi komersial dan Pertamina bersaing dengan produk dari SPBU asing. Tapi untuk BBM bersubsidi, mereka harus terbuka karena ada subsidi negara di situ,” papar Satya.

Dihubungi terpisah, pengamat energi dari Pascasarjana Unversitas Indonesia, Kurtubi mengatakan harga jual premium bersubsidi seharusnya dibandingkan dengan harga MOPS yang termasuk acuan internasional. Jika dikonversi, harga MOPS saat ini sekitar Rp 8000 per liter.

”Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina seharusnya bisa terbuka tentang subsidi BBM, sebenarnya seberapa besar biaya produksi premium subsidi dan bagaimana mekanisme perhitungannya,” katanya.

Kurtubi menilai tarik ulur yang masih berkutat pada penentuan, revisi harga dan pembatasan distribusi menunjukkan pemerintah belum mampu lepas dari ketergantungan pada BBM fosil. Sebaliknya, dia mengingatkan, kebijakan energi nasional mesti lebih fokus pada konversi minyak ke gas. ”Ini terutama untuk diterapkan pada sektor transportasi publik dan pribadi yang paling banyak mengonsumsi BBM dan menyerap subsidi paling banyak,” ujar dia.

Jika lantas ada kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan margin keuntungan dari penjualan bahan bakar khusus yang nonsubsidi, maka pendapatan negara yang dihimpun digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi umum. ”Sehingga masyarakat memiliki pilihan dan tidak seperti sekarang menggunakan kendaraan pribadi karena sarana publik buruk. Selain itu, dana negara untuk memperbesar kapasitas kilang gas,” ulas Kurtubi.

Terkait keterbukaan biaya produksi BBM bersubsidi, Pertamina mengaku bersedia memberberkan data jika diminta DPR. Namun, menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun, informasi tersebut bersifat terbatas dan bukan untuk konsumsi publik.

”Kami siap memberikan data sekaligus menjelaskan detilnya. Berapa tingkat MOPS dan margin atau alpha serta perhitungan komponen distribusi jika DPR menghendaki. Selama ini Pertamina selalu terbuka,” ujar Harun ketika dihubungi Neraca, kemarin.

Selain itu, dia juga menegaskan alasan informasi biaya produksi BBM tidak bisa disampaikan pada publik. Pasalnya, bahan baku minyak untuk BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang bermerk Pertamax berasal dari sumber yang sama. “Jika kami beberkan ke publik, berarti kompetitor Pertamax dari perusahaan lain bisa mengetahui biaya produksi kami. Tapi khusus untuk DPR, kami siap,” kata Harun.

Kenaikan harga

Sementara itu terkait harga BBM, pengamat ekonomi Pande Radja Silalahi mendesak pemerintah sebaiknya tak perlu khawatir dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebaliknya, dia memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi malah menyelamatkan rakyat miskin.

“Namun pengurangan atau malah pencabutan subsidi itu perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. Sehingga ada dampaknya riilnya kepada masyarakat,” katanya dalam diskusi energi di DPR, kemarin.

Dia juga menilai acuan harga BBM domestik mengikuti harga internasional yang sekitar Rp7500/liter merupakan langkah standar yang dilakukan dalam penentuan banderol harga. ”Namun memang sebaiknya kenaikan secara bertahap, karena ini pilihan yang paling moderat. Ketimbang menaikan secara ekstrem,” ulasnya.

Ketika ditanya berapa idealnya kenaikan BBM bersubsidi ini, Pande mengaku sulit menentukan. Tapi perkiraan moderatnya sekitar Rp5000-Rp6000/liter.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut dia, selain menyelamatkan beban APBN, juga diimbangi dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan kenaikkan Rp5000-Rp6000/liter, maka akan ada penghematan subsidi sekitar Rp 30 triliun. ”Namun dana sebesar itu harus bisa dimanfaatkan guna menyelamatkan orang miskin tersebut, misalnya saja untuk BPJS, sebagai jaminan sosial. Hanya saja harus benar-benar dilaksanakan dengan tepat. Di negara maju pun, dikenal juga sistem seperti Bantuan Tunai Langsung,” jelas Pande. Sebaliknya, jika pemerintah berkeras melakukan pembatasan BBM bersubsidi, pelaksanaannya di lapangan malah lebih sulit.

Kuota BBM bersubsidi pada 2011 ini sebelumnya telah ditetapkan sejumlah 38,6 juta kl. Padahal hingga per 31 Mei 2011 konsumsi BBM bersubsidi telah melebihi kuota yang ditetapkan 63,54 ribu kl per hari, sedangkan yang terealisir mencapai 66,16 ribu kl per hari.

Dari sisi nilai nominal, total subsidi dalam APBN 2011 mencapai Rp 187,6 triliun terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 136,6 triliun yang terdiri dari subsidi listrik Rp 40,7 triliun dan subsidi BBM Rp 96 triliun, serta subsidi non energi Rp 51,0 triliun.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan besaran belanja jika diterapkan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 1.000 per liter sehingga belanja negara menjadi Rp 1.316,8 triliun.

Jika tidak adanya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, maka belanja subsidi akan melambung menjadi Rp 253,35 triliun dari sebelum dalam APBN 2011 Rp 187,6 triliun. Sebaliknya jika harga BBM dinaikkan Rp 500 per liter, subsidi akan menjadi Rp 241,38 triliun dan dengan kenaikan Rp 1000 per liter menjadi Rp 237,38 triliun.