NERACA

Jakarta - Sektor pangan Indonesia diduga sudah dimainkan oleh sekelompok oknum. Maka tak ayal, banyak menduga telah terjadi kartel yang menurut penilaian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) nilainya mencapai Rp11,34 triliun. Maka dari itu, Kementerian Perdagangan menggandeng Badan Intelejen Negara (BIN) untuk membuktikan kebenaran kartel telah bermain dalam melonjaknya harga pangan.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menjelaskan bahwa untuk mengungkap kartel pangan harus membutuhkan banyak orang yang mengerti kondisi di lapangan. \"Untuk memastikan pembentukan kartel oleh beberapa kelompok tidak bisa dari Kemendag saja. Ini bisa dibantu oleh orang-orang yang mengerti di lapangan seperti apa,\" ujar Gita di kantornya, Jumat (19/7).

Namun begitu, Gita bersikukuh bahwa mahalnya harga beberapa komoditas seperti daging, bawang dan cabai merah bukan karena kartel melainkan kurangnya pasokan. Atas dasar itu, dia menepis kecurigaan sebagian pihak bahwa usaha penggemukan sapi (feedlotter) sengaja menahan pasokan akselerasi 109 ribu sapi saat ini.

\"Terlalu awal untuk menyimpulkan adanya kartel di feedlotter. Secara keseluruhan kebutuhan indonesia jauh di atas 109 ribu sapi. Dan, supply and demand termasuk dari luar dan dalam negeri memang masih sangat kurang,\" ungkap mendag.

Sementara itu, Kepala BIN Marciano Norman menuturkan bahwa pihaknya telah siap untuk menulusuri kemungkinan terjadinya pengusaha yang bersekongkol mengurangi pasokan agar pangan menjadi mahal. Diakuinya, situasi jelang Lebaran rawan dimanfaatkan sebagian orang buat mencari untung berlebihan.

\"Bagi BIN, kami harus meyakinkan bahwa tidak ada kelompok yang mengambil keuntungan di luar aturan. Sehingga pada akhirnya merugikan dengan mereka mempermainkan harga, atau mereka mengeluarkan pasokan yang diatur terbatas,\" kata Marciano.

Secara umum, kerja sama Keduanya tidak hanya untuk mengungkap indikasi kartel. Intelijen diharapkan dapat memasok informasi kepada kementerian Perdagangan terkait barang selundupan, penimbunan, serta penyebab gangguan pada pasokan barang.

Praktik Kartel

Wakil Ketua Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansur menduga telah terjadi praktek kartel pada 6 komoditas pangan dengan total nilai mencapai Rp11,34 triliun. Ke 6 komoditas tersebut antara lain  daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung dan beras nilainya mencapai Rp. 11,34 triliyun. “Nilai potensi kartel ini belum termasuk dengan komoditas lainnya yang juga berpengaruh pada tata niaga pangan,\" ujar Natsir.

Bila dirinci, perkiraan kebutuhan konsumsi nasional dengan nilai potensi kartel bisa diperkirakan, kebutuhan daging sapi yang mencapai 340 ribu ton nilai kartelnya diperkirakan mencapai Rp 340 miliar, daging ayam 1,4 juta ton mencapai Rp 1,4 triliun, gula 4,6 juta ton mencapai Rp 4,6 triliun, kedelai 1,6 juta ton mencapai Rp 1,6 triliun,  jagung 2,2 juta ton mencapai Rp 2,2 triliun dan beras impor 1,2 juta ton kartelnya diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.

Menurut Natsir, gambaran seperti itu diakibatkan karena penataan managemen pangan nasional yang sangat lemah dari aspek produksi,distribusi dan perdagangannya. Pengelolaan kebijakan pangan oleh pemerintah dinilai masih sangat sentralistik dimana Kemendag, Kementan dan Kemenperin tidak ikhlas menyerahkan kebijakan tata niaga pangan ke pemerintah daerah yang sebenarnya lebih tahu akan kebutuhan daerahnya.

“Kontrol DPR terhadap pangan ini juga lemah, sehingga perlu DPR memberikan sanksi kepada Kementrian yang tidak dapat menjaga kenaikan pangan yang berdampak ke rakyat. Sanksinya bisa berupa pengurangan anggaran di Kementrian itu,” kata Natsir.

Selain itu, kata dia, tidak adanya logistik pangan ikut menyebabkan persoalan pangan nasional sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan Kemendag dan Kementan cenderung  spekulatif dan pada gilirannya data pangan tidak bisa tepat dan akurat.  “Jadi wajar kalau presiden kita marah terhadap Kemendag dan Kementan karena tidak mampu mengatur pangan nasional yang juga kerap kali terjadi kelangkaan,” ungkap Natsir yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti).

Pihaknya berharap agar Menkoperekonomian bisa merombak tata niaga pangan ke arah yang  tepat, terutama komoditas pangan yang strategis seperti gula komsumsi/rafinasi yang perlu dibuka pabrik-pabrik baru, kedelai,  jagung, daging sapi, ayam, hingga bawang putih.

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU masih mendalami hasil proses penyelidikan dugaan kartel pangan. KPPU membutuhkan waktu sekitar dua pekan atau akhir Juli ini untuk memaparkan hasil penyelidikan. \"Tim pengawas masih menyelidiki fenomena penaikan harga beberapa bahan pangan, seperti cabai, bawang merah, daging ayam, dan sapi. Hingga saat ini belum ada hasil,\" terang Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU, Junaidi.

Menurut Junaidi, ada informasi yang tidak linier terkait soal pangan. Pemerintah mengklaim pasokan pangan, khususnya yang bersifat strategis, cukup selama Ramadan. Yang terjadi harga pangan naik. Ini biasa terjadi saat ada kelangkaan.

Di Jawa Barat, informasi awal menyebutkan terjadi kenaikan harga daging ayam ras sampai 50%. \"Makanya dilakukan penyelidikan, apakah ini memang alamiah atau ada pihak yang sengaja menahan distribusi. Kalau memang ada unsur kesengajaan agar harga naik, itu sudah bisa disebut kartel,\" terang Junaidi.