NERACA

Jakarta - Kalangan dunia usaha menilai setidaknya harus ada 10 pelabuhan di Pulau Jawa, agar dapat menampung dan memperlancar arus barang ekspor-impor yang selama mengalami kemacetan. \"Minimal harus ada 10 pelabuhan di Pulau Jawa. Kalau kurang dari 10 maka hanya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi seperti inflasi meningkat, nilai tukar naik,\" kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Sofjan, perekonomian nasional sangat tergantung pada ekspor impor, terutama di Pulau Jawa yang paling besar dalam sektor manufaktur. Ia mengusulkan pembangunan pelabuhan agar juga direalisasikan di kawasan Selatan Jawa untuk menampung produksi barang-barang dari wilayah itu.

\"Di Pantura (Pantai Utara Jawa) lebih banyak pelabuhan, tetapi perlu juga di Selatan karena selama ini belum ada. Kalau di Amerika Serikat setiap 100 kilometer ada pelabuhan,\" katanya.

Sofjan menjelaskan keterhambatan di pelabuhan merupakan faktor terbesar bagi para pengusaha yang menimbulkan inefisiensi miliaran rupiah.

\"Bayangkan saja, barang tidak bisa keluar berbulan-bulan, ternyata macetnya di sana (pelabuhan). Paling banyak 100 kontainer yang bongkar muat per hari, kalau ada 400 kontainer berarti butuh waktu 40 hari. Ini yang membuat macet total dan kerugiannya cukup banyak,\" katanya.

Sofjan yang juga \"Aktivis 66\" ini, menambahkan faktor-faktor yang menyebabkan kontainer tidak bisa keluar di antaranya masalah di Bea Cukai, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sehingga barang sering tertimbun dan rusak.

\"Ada barang-barang yang sudah busuk, importirnya \'lari\' ke luar negeri dan mau dibuang ke laut juga tidak bisa, di bakar juga tidak bisa karena harus mengeluarkan biaya. Ini jadi masalah,\" tegasnya.

Sofjan juga menyoroti adanya \"permainan\" di pelabuhan yang menyebabkan masalah distribusi tidak terkoordinasi. \"Kalau saya lihat, itu tidak terkoordinasi karena ada 16 sampai 18 pemain utama yang maunya sendiri-sendiri, akhirnya macet,\" katanya.

Pembangunan Pelabuhan

Sementara itu kondisi pembangunan pelabuhan di Indonesia jalan di tempat. Sedangkan negara lain sudah ekspansi membangun pelabuhan internasional hub port, Indonesia malah masih berjibaku dalam perebutan hak pengelolaan pelabuhan. Kondisi ini diperparah dengan belum profesionalnya operator pelabuhan nasional, dalam hal ini Pelindo.

Sebanyak 57 kabupaten/kota berusaha memperebutkan pengelolaan pelabuhan dari PT Pelindo, menyusul gugatan uji materiil (judicial review) terhadap PP No 69/2001 tentang pelaksanaan teknis kepelabuhanan,yang dikabulkan MA. Puncak konflik terjadi dengan dikeluarkannya Kepmendagri No 112/2003 tentang pembatalan Perda No 1/2001; tentang Kepelabuhanan Kota Cilegon dan Kepmendagri No 53/2003 tentang pembatalan Perda No 1/2001; tentang Kepelabuhan Cilacap.

Di sisi lain, karena desentralisasi sudah menjadi komitmen nasional, maka upaya revisi UU No 22/1999 yang mengarah pada resentralisasi tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks sengketa kepelabuhanan ini, hanya ada dua alternatif kebijakan yang layak dikembangkan, yakni revisi UU No 22/1999 secara tulus dengan prinsip win-win solution; atau melanjutkan proses desentralisasi dan menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada daerah, disertai dengan pembinaan teknis. Di antara kedua alternatif di atas, opsi kedua tampaknya menjadi pilihan yang paling rasional.

Selain perebutan pengelolaan pelabuhan masalah teknis yang perlu dibenahi adalah amburadulnya pelayanan operator pelabuhan, Seperti kasus antrean ribuan truk pengangkut bahan pangan di Pelabuhan Merak, Banten, pemerintah telah gagal melakukan pembenahan di bidang transportasi laut. Tidak dikelolanya pelabuhan dengan baik mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Bahkan menyebabkan perekonomian mandul alias tidak produktif.

Antrean ribuan truk pengangkut bahan pangan dan sembako dari pulau Jawa menuju Sumatera, baru-baru ini, telah menimbulkan inflasi. Hal ini akibat  barang yang dibutuhkan masyarakat terlambat, sehingga harga barang melambung tinggi. Efek lainnya, sejumlah pemilik kendaraan truk di Sumatera mulai menghentikan pengoperasian kendaraannya ke pulau Jawa karena takut rugi akibat membengkaknya biaya transportasi di pelabuhan Merak. Alhasil gerak perekonomian terhambat.

Gara-gara manajemen kacau dalam dua minggu, potensi kerugian yang dialami pengusaha dan sopir di Pelabuhan Merak sangat besar. Kerugiannya mencapai Rp 1,7 triliun. Inilah yang menimbulkan inflasi.