NERACA

Jakarta - Kenaikan harga bahan-bahan dinilai dapat menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi yang diperkirakan akan mencapai 9% atau lebih dalam tahun ini.  Kenaikan harga-harga pangan tersebut dipicu oleh kenaikan harga BBM yang diberlakukan beberapa minggu yang lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dalam keterangan pers yang diterima Neraca, akhir pekan kemarin.

Menurut Suryo, kenaikan harga pangan yang berimbas pada kenaikan inflasi itu juga tidak terlepas dari faktor cuaca. “Cuaca yang tidak menentu ini menyebabkan sisi supply bahan-bahan pangan seperti padi, cabai, bawang merah, buah, sayur mayur dan hasil pertanian lain mengalami kekacauan masa tanam dan masa panen. Selain itu juga banyak tanaman yang rusak di lahan,” ungkap dia.

Suryo mengatakan, sebenarnya masalah supply pangan tidak muncul pada tahun ini saja, tetapi sejak lama sudah menjadi masalah strukural dalam penyediaan pangan di Indonesia. “Sayangnya, selama ini permasalahan pangan hanya diatasi secara ad hock, antara lain dengan impor, intervensi pasar dan bahkan dengan menyelenggarakan pasar murah dan sejenisnya,\" ujarnya.

Pihaknya yakin bahwa dengan input pendanaan yang lebih terjangkau maka masalah ketergantungan pada cuaca dan musim  akan teratasi. “Yang diperlukan mencari solusi mendasar  agar proses produksi pertanian oleh petani kecil tidak terlalu tergantung pada cuaca dan musim, salah satunya dengan dengan input pendanaan yang terjangkau,” kata Suryo.

Indonesia, lanjut Suryo, bisa mengambil referensi dari China, Thailand dan Taiwan serta beberapa negara tropis di Amerika Latin yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan penerapan teknologi melalui skema financing yang terjangkau oleh petani.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komite Inovasi Nasional Bustanul Arifin mengatakan, masalah struktural dari pembiayaan pertanian adalah rendahnya informasi dan sistem komunikasi antara lembaga perbankan dan sektor pertanian. Hal lainnya adalah masih adanya dualisme pandangan terhadap kesenjangan antara modern-agribisnis skala besar dengan tradisional - pertanian skala kecil.

Menurut Bustanul, pengadaan infrastruktur pembiayaan untuk pertanian harus terus dikembangkan, misalkan dengan sistem informasi kredit, mobile banking dan e-money, sampai pada dukungan regulasi untuk bank branching dan akses pasar baru. Pihaknya juga merekomendasikan, pembangunan infrastruktur fisik pertanian seperti perbaikan jalan, pelabuhan, irigasi, fasilitas gudang penyimpanan dan stasiun cuaca merupakan hal yang harus diperhatikan.

Selain itu, penyuluhan/konsultasi pertanian serta R&D harus terus dilakukan sebagai bagian dari pengalokasian pembiayaan. “Memang diperlukan jalur keuangan pertanian yang lebih baik. Skema-skema baru yang cocok bisa diterapkan misalnya dengan resi gudang atau inovasi pembiayaan melalui lembaga non bank yang khusus ke pertanian. Kedepan perlu juga adanya sinergitas antara kebijakan makro dengan praktik-praktik usaha mikro,” tukas Bustanul.

Bank Pertanian

Sementara itu, Ketua Umum Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan bahwa perbankan tidak banyak memfasilitasi penyaluran kredit ke sektor pertanian. Akibatnya, banyak petani susah mendapatkan kredit lantaran perbankan menyiapkan sederet mekanisme yang menyulitkan petani di pedesaan.

“Kredit untuk pertanian itu penting karena jika tidak ada modal, maka petani tidak bisa memproduksi lagi. Oleh karena itu, perlu ada perbankan khusus yang menangani sektor pertanian,” ungkap Winarno.

Dia memaparkan, bahwa pembentukan bank khusus pertanian akan menjadi jalan keluar lantaran perbankan yang sekarang belum bisa memberikan kredit yang diinginkan oleh para petani.

“Perbankan sekarang belum maksimal memberikan kucuran kredit untuk petani. Alasannya jaminan tidak ada, resiko pertanian tinggi, potensi gagal panen, pola tanam yang bervariasi dan fluktuasi harga. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dengan pembentukan bank khusus pertanian maka hal tersebut bukanlah masalah,” tandas Dia.

Winarno menyatakan, pengembalian kredit yang dibayarkan tiap bulan juga memberatkan petani. Hal itu mengingat, para petani mengantungkan penghasilan bergantung musim panen. “Panen itukan tidak bisa sebulan sekali. Rata-rata panen sekitar 5-6 bulan maka dari itu, Bank Pertanian dipandang sebagai langkah strategi kebuntuan sistem perbankan yang selama ini menurut petani justru menyulitkan,” jelasnya.