Korupsi Mengganggu Target Pertumbuhan Ekonomi

NERACA

Kupang - Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Thomas Ola Langoday, mengatakan korupsi yang telah \"menggurita\" di Indonesia, ikut memberi andil dalam mengganggu upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2013. \"Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan semakin melambat bukan saja akibat dari kenaikan harga BBM dan pengaruh ekonomi dunia, tetapi juga pengaruh korupsi yang telah menggurita di negeri ini,\" katanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/7) pekan lalu.

Dekan Fakultas Ekonomi Unika Widya Mandira Kupang itu menambahkan persoalan korupsi di Indonesia sangat mempengaruhi investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri untuk mendokrak pertumbuhan ekonomi nasional.

\"Jika penanganan korupsi di Indonesia tanpa tebang pilih, investor asing akan bergairan untuk menanamkan modalnya di Indonesia,\" katanya menanggapi faktor penyebab adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi seperti dipatok Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 hanya 5,8%, padahal BI mematok pertumbuhan antara 5,8%-6,2%.

Dia menyebut upaya pemerintah untuk membuat para pelaku korupsi dari waktu ke waktu menunjukkan perbaikan, namun perlu juga dijaga keinginan investor asing untuk berinvestasi dengan aman melalui kepastian hukum, terutama hukum bisnis dan investasi, sehingga memberi semangat bagi mereka.

Thomas juga mengatakan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas kasus PT Indosat Mega Media (IM2), bisa menyebabkan para investor pasar modal khawatir karena ketidakjelasan regulasi bisnis di Tanah Air. \"Investor yang akan menanam modal menjadi ragu-ragu apakah dana investasi bisa kembali atau tidak, saat perusahaannya tiba-tiba terjerat kasus. Jelas, keraguan ini mengancam investasi secara keseluruhan,\" katanya.

Dia menegaskan investor memerlukan kepastian hukum, karena hal tersebut yang membuat aturan-aturan industri menjadi jelas, sehingga menjamin perkembangan industri itu selanjutnya. Meski demikian, menurut dia, aliran dana asing diperkirakan kembali masuk ke pasar modal domestik menyusul kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate menjadi 6,5%.

Saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menaikkan suku bunga di tengah kondisi ekonomi dunia sedang melambat, yang diprediksi akan mendorong aliran dana investor asing kembali ke pasar modal Indonesia di semester II 2013. Peluang dana investor asing kembali ke pasar modal Indonesia cukup besar karena sampai saat ini suku bunga di AS hanya sebesar 0,25%.

Thomas menambahkan, apabila penekanan terhadap pelaku korupsi semakin gencar dan penyediaan aturan yang memberi kepastian hukum bagi investor dijamin tersedia dengan baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perubahan yang signifikan. Sebab jika tidak, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai asumsi APBNP akan stagnan dan dengan demikian pencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 di atas enam persen, tidak tercapai. [ant]

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…