Jakarta - Pengalaman Indonesia meningkatkan suku bunga dan mempertahankan suku bunga tinggi untuk menopang kestabilan rupiah selama ini harus diakui belum sepenuhnya teruji kemanjurannya. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan suku bunga tidak selalu efektif untuk mempertahankan nilai tukar mata uang.

Ini memang membuat kebijakan moneter menjadi dilematis. Alur pemikirannya jelas bahwa masyarakat memerlukan rupiah untuk membeli dolar. Karena itu untuk mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar, dorongan membeli US$ dikurangi dengan mempertahankan suku bunga tinggi, atau memperketat likuiditas rupiah.

Namun di sisi lain, mempertahankan suku bunga tinggi dalam kurun waktu yang lama berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Suku bunga tinggi membatasi pengeluaran untuk investasi dan konsumsi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi, bahkan kondisi ekonomi bisa stagnan yang menimbulkan banyak masalah di kemudian hari.

Dilema yang timbul bukan karena tidak efektifnya kebijakan moneter ketat. Akan tetapi langkah meningkatkan suku bunga untuk menstabilkan nilai tukar, kalaupun efektif nampaknya terbatas hanya dalam jangka pendek saja. Dalam jangka panjang suku bunga yang tinggi langsung mempengaruhi secara negatif pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, ekonomi yang sekuat apapun tidak tahan terhadap suku bunga yang sangat tinggi.

Langkah Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan BI Rate dalam 2 bulan berturut-turut dari 5,75% menjadi 6% (Juni) dan 6,5% pada bulan ini, ternyata memberi peluang bagi perbankan nasional turut serta menaikkan bunga simpanan dan bunga kreditnya. Terbukti tiga bank besar: BCA, Mandiri dan BTN sudah siap menaikkan tingkat bunga KPR maupun simpanan (deposito) dalam waktu yang relatif singkat.  

Adapun alasan klasik yang disampaikan Gubernur BI Agus Martowardojo, bahwa kenaikan BI Rate adalah untuk membendung laju inflasi dan memperbaiki kinerja rupiah yang belakangan ini kian terdepresiasi terhadap dolar AS.

Menurut pengamat ekonomi Iman Sugema, lonjakan inflasi bukan hanya karena tingginya permintaan, melainkan kompleksitas permasalahan yang muncul di dalam negeri. Sumber kenaikan inflasi yang pertama yaitu disebabkan kegagalan menteri perdagangan dan pertanian. \"Inflasi sekarang kompleks. Pertama, karena kegagalan dari kinerja menteri perdagangan dan pertanian dalam mengurusi masalah pangan dan impor,\" ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Sumber inflasi kedua, sambung dia, karena peningkatan permintaan dan telah masuknya tahun ajaran baru sehingga mendorong harga-harga naik. Pasokan dalam negeri pun saat ini tidak dapat mencukupi akibat cuaca yang tidak mendukung produksi palawija.  \"Sekarang masuk musim hujan yang berkepanjangan dan menyebabkan banyak yang busuk sehingga harga-harganya naik karena pasokannya berkurang. Jadi ini juga karena faktor alam. \" ungkapnya.

Selain itu, penyebab kenaikan harga BBM adalah dari kebijakan pemerintah. Karena itu, Iman  sangat menyayangkan kebijakan yang diambil oleh Gubernur BI yang menaikkan BI Rate dengan dalih menghadang laju inflasi dan depresiasi rupiah. \"Salah juga dengan menaikkan BI Rate, tidak ada hubungannya dengan depresiasi rupiah. Efektivitasnya dimana? Bohong saja itu, buktinya sekarang rupiahnya menggantung sampai Rp10.000.\" jelasnya.

Kurang Tepat

Pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih mengakui, akibat tingginya inflasi saat ini, pemerintah mengambil langkah menaikkan BI Rate guna menekan laju inflasi tersebut.  Namun, jika mengatasi inflasi dengan menaikkan BI Rate  adalah kurang tepat,  karena seharusnya pemerintah memperbaiki suplai barang di pasar. Akibatnya rupiah melemah dan harga barang impor semakin mahal.

“Sedangkan dalam neraca perdagangan lebih kompleks, kita harus menaikkan daya saing internasional agar produk ekspor kita dapat diterima dan berdaya saing. Pemerintah harus perbaiki infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan perizinan yang prosesnya tidak rumit sehingga tidak membebani dunia usaha”, jelas dia.

Menurut peneliti utama LIPI Latief Adam, upaya pemerintah menaikkan suku bunga acuan BI Rate untuk menjaga nilai rupiah dan menekan inflasi tampaknya belum terlihat. Seharusnya pemerintah melakukan perbaikan dari sisi perdagangan luar negeri.

\"Seharusnya pemerintah melakukan diversifikasi ekspor ke berbagai negara di dunia. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi di Eropa dan AS sedang mengalami krisis ekonomi,\" ujarnya, Sabtu.

Lebih jauh lagi Latief menilai, kontribusi penguatan rupiah cukup besar dalam menekan laju inflasi. Penguatan rupiah sangat besar pengaruhnya untuk menekan imported inflation. Pasalnya, 70%-80%  barang modal dan bahan baku yang diimpor untuk sektor industri. 

Namun,  penguatan nilai rupiah bukanlah faktor terpenting yang mendominasi tekanan inflasi. Ketersediaan stok pangan merupakan bobot yang cukup besar untuk menekan laju inflasi. Yang terpenting dan memberikan kontribusi terbesar dari tekanan inflasi adalah pangan. “Penguatan rupiah tidak cukup mengendalikan inflasi kalau tidak dibarengi dengan manajemen stok pangan yang bagus,” tandasnya. nurul/lia/iwan/fb