Setelah Bank Central Asia (BCA), kini menyusul dua bank BUMN yaitu Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN) bersiap menaikkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) pada awal Agustus mendatang. Ini pertanda genderang perang suku bunga antarbank mulai berbunyi, sebagai dampak lanjutan kenaikan bunga BI Rate dalam 2 bulan berturut-turut.

Bank Mandiri dan BTN disebut-sebut siap menaikkan tingkat bunga KPR bagi debitur baru sekitar 0,5%-0,75% dari yang berlaku saat ini. Namun dalam waktu yang bersamaan bunga simpanan bank juga meningkat untuk berlomba menarik dana nasabah.

Padahal, perbankan seharusnya tidak perlu latah menaikkan suku bunga secepat itu, mengingat kinerja perbankan nasional hingga akhir Mei 2013 mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 42,69 triliun, atau naik 17,4% dari periode yang sama 2012 Rp 36,35 triliun.

Berdasarkan data publikasi Bank Indonesia (BI), terlihat pendapatan bunga bersih perbankan pada Mei 2013 mencapai Rp 94,69 triliun atau tumbuh Rp 80,05 triliun. Sedangkan total kredit yang disalurkan mencapai Rp 2.909,08 triliun atau naik 21,02% dari Mei 2012 Rp 2.403,65 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun pada periode yang sama tercatat Rp 3.349,66 triliun atau naik 15,15% dari Mei 2012 Rp 2.908,95 triliun.

Dari gambaran tersebut, kinerja perbankan yang masih kinclong itu sebaiknya tetap mempertahankan tingkat bunga yang ada sekarang, mengingat cost of fund bank belum terlalu terpengaruh akibat kenaikan BI Rate, sehingga masyarakat dapat menikmati pembiayaan bank dengan suku bunga kredit yang berlaku saat ini pun masih terasa cukup tinggi, termasuk suku bunga kartu kredit yang dipatok maksimal 2,95% per bulan.

Bagaimanapun, dunia perbankan lazimnya tidak bisa dilepaskan dari faktor kepercayaan dan prudential banking. Dua hal ini bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi bumerang bagi dunia perbankan. Bagaimanapun, modal kepercayaan sangatlah penting untuk mengelola dana dari masyarakat. Bagaimana masyarakat akan percaya bila perbankan tidak bisa mengelola dana masyarakat dengan baik.

Prinsip prudential banking juga tidak bisa lepas dari unsur kepercayaan masyarakat. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat hendaknya dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga ketika dana tersebut disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman yang tidak berubah menjadi kredit bermasalah (non performing loan-NPL). Prinsip ini hendaknya tetap mengacu pada kriteria dalam pengucuran pinjaman sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang.

Kelangsungan hidup bisnis perbankan memang tidak bisa lepas dari kegiatan menghimpun dana dan penyaluran kredit. Sehingga tidaklah mengherankan jika beberapa waktu lalu terjadi perang suku bunga antarbank, baik bank jangkar maupun bank yang bermodal pas-pasan.

Meski BI dan pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi krisis global dengan menaikkan BI Rate, kalangan pelaku usaha menganggap kebijakan yang diberikan pemerintah belum maksimal. Sebab, bila perang suku bunga antarbank nantinya sulit dikendalikan dan lilkuiditas dana dibiarkan terus mengering, industri properti akan ikut terganggu dan bisa mati secara perlahan. Hal itu tidak bermasalah kalau bunga KPR tetap dipertahankan seperti saat ini untuk menjaga stabilitas industri properti.  

Akan tetapi, kalau kenaikan suku bunga pinjaman saat ini sudah mencapai 17% – 18% per tahun, sudah susah bagi dunia usaha untuk bisa menjalankan bisnisnya. Pilihannya sekarang apakah BI mau tetap mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi untuk menahan laju inflasi, atau mau mengorbankan dunia usaha serta masyarakat yang membutuhkan KPR untuk membeli rumah.

Jika BI tetap memilih mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi, pemulihan dari keterpurukan sektor riil nanti membutuhkan waktu lama. Kalau kegiatan usaha terganggu, maka ujung – ujungnya akan memicu terjadinya gelombang PHK. Apalagi, industri properti termasuk sektor usaha padat karya.