Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan perkembangan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hasilnya, jumlah penduduk miskin per Maret 2013 menurun dibandingkan September tahun lalu. Jumlah orang miskin per Maret ini adalah 28,07 juta orang atau turun 520.000 dibandingkan pada September 2012 sebanyak 28,59 juta orang. Angka itu setara dengan 11, 37 persen penduduk Indonesia. Data BPS menyatakan selama September 2012-Maret 2013, jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang 180 ribu atau dari 10,51 juta orang menjadi 10,33 juta orang.

Sedangkan di pedesaan berkurang 350.000 dari 18,09 juta orang menjadi 17,74 juta orang. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun dari 8,6 persen menjadi 8,39 persen. Di pedesaan menurun dari 14,7 persen menjadi 14,32 persen. Menurut informasi, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut dikarenakan inflasi umum yang relatif rendah periode September 2012-Maret 2013, yaitu sebesar 3,2 persen.

Di sisi lain, upah harian buruh tani serta buruh bangunan meningkat masing-masing sebesar 2,08 persen dan 9,96 persen. Dengan demikian daya beli masyarakat pun naik. Kemampuan pemerintah menahan gejolak harga pangan khususnya beras membuat pendapatan masyarakat miskin tidak terkuras. Seperti dipahami, pendapatan warga miskin banyak digunakan untuk pangan.

Jika harga pangan melonjak, mereka merasakan dampak terparah. Sebagai catatan, secara nasional harga beras naik sedikit. September 2012 harganya Rp10.414 per kg dan Maret 2013 menjadi Rp10.718/kg. Sedangkan harga komoditas minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu mengalami penurunan. Katanya penurunan jumlah penduduk miskin versi BPS ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh pada Triwulan I 2013 dibandingkan dengan Triwulan IV 2012. Tingkat pengangguran terbuka pun menurun. Pada Februari 2013 mencapai 5,92 persen sedangkan Agustus 2012 tercatat 6,14 persen. Berbagai usaha untuk menurunkan angka kemiskinan memang harus terus dilakukan.

Apalagi, pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan berdampak kepada warga miskin. Mereka harus diselamatkan dengan bantuan langsung maupun dengan peningkatan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Bulan puasa dan lebaran yang biasanya akan meningkatkan inflasi perlu diwaspadai. Koordinasi antar lembaga dan kementerian harus terus dilakukan supaya gejolak harga yang mungkin timbul akibat kenaikan BBM, puasa dan lebaran tetap terkendali.

Kekacauan Data

Sesungguhnya adakah yang terasa aneh dari rilis data kemiskinan versi BPS itu?. Setiap kali bicara tentang kemiskinan, selalu terjadi kekacauan data. Perbedaan persepsi, kriteria, parameter, hingga fisolosofi tentang kemiskinan menjadi sumber ketidaksinkronan antarpemangku kepentingan. Perbedaan itu pula yang menjadi pemicu kekacauan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang meluas hingga ke sejumlah daerah. Persoalannya klise, dan terus terulang dari tahun ke tahun; data penerima bantuan tidak sinkron dengan fakta di lapangan. Warga yang benar-benar miskin justru tidak mendapat bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Niat pemerintah mengurangi subsidi dan mengalihkan ke warga miskin sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM, lagi-lagi tidak tepat sasaran. Dulu BBM bersubsidi dinikmati oleh warga kelas menengah ke atas, kini BLSM juga tidak dinikmati sepenuhnya oleh warga miskin.

Kasus-kasus tidak tepat sasaran yang berulang bersumber dari problem akut data kemiskinan. Tahun ini muncul masalah dalam penentuan 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), atau 25 persen rumah tangga dengan status sosial terendah. Pemerintah mengaku penentuan RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, dan hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh masyarakat desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.

Masyarakat mestinya tahu persis kondisi warga, sehingga tak ada yang tercecer. Selama ini, setiap beda kepentingan beda pula data. Beda “proyek” beda pula pemangkunya. Untuk pencitraan pemerintah, data kemiskinan dibuat menurun, namun untuk kepentingan tertentu angkanya berbeda pula.

Bisa dimaklumi jika kita tidak mempunyai database sebagai patokan dengan satu parameter tentang kemiskinan. BLSM sejatinya membutuhkan akurasi data untuk kepentingan membantu mempertahankan daya beli warga miskin dan yang rentan dari dampak kenaikan BBM. Kekacauan data tidak bisa dianggap remeh.

Bisa berpotensi kisruh, mengingat data ini pula yang digunakan sebagai dasar pemberian subsidi beras miskin, bantuan siswa miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bagi warga miskin, dana Rp 150.000 per bulan sangat dibutuhkan untuk biaya keseharian, obat-obatan, pendidikan, transportasi, dan keperluan lain.

Dalam jangka pendek, warga miskin diharapkan tidak menjual aset, berhenti sekolah dan mengurangi makanan bergizi. Tarik ulur kenaikan harga BBM berdampak pada terlalu mepetnya penyiapan program BLSM. Langkah pemerintah pusat yang tidak melibatkan pemda kini berimbas pada keengganan, bahkan penolakan aparat desa terlibat langsung dalam penyaluran BLSM.

Kini patut dipertanyakan apakah ada kesengajaan untuk menyesatkan data itu dengan tujuan tertentu ataukah ada sebab lain? Pemerintah harus bertanggung jawab akan masalah ini. Uang rakyat triliunan rupiah telah digelontorkan untuk keperluan sensus penduduk, sensus ekonomi, pembuatan e-KTP, pemutakhiran data, dan sebagainya secara rutin. Lalu apa hasilnya? Jika bentuknya hanya semacam laporan angka-angka yang dibuat hanya untuk memuaskan beberapa pihak, pasti biaya besar itu mubazir. Di lapangan, kisruh data selalu berulang dan berulang. Kita ingat menjelang Pemilu 2009 digelar.

Tensi politik nasional memanas gara-gara kisruh soal daftar pemilih tetap (DPT). Lagi-lagi data yang menjadi sumber keributan, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan warga yang memiliki KTP boleh mencoblos meskipun tidak masuk DPT. Akankah Pemilu 2014 akan menghadapi masalah yang sama, kisruh DPT lagi? Kalau itu terulang kembali alangkah mendasarnya problem bangsa yang harus kita hadapi. Pembuatan e-KTP adalah megaproyek yang digadang-gadang bisa menjawab problem dasar tentang data kependudukan yang superpenting itu. Tapi mengapa untuk BLSM masih perlu kartu baru lagi.

Bukankah ini pemborosan anggaran? Bukankah e-KTP yang katanya canggih itu sudah bisa merekam semua data-data penting penduduk yang bersangkutan? Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sangat lemah, minim koordinasi, dan tidak sistemik. Pasti akan banyak penyelewengan dan kebocoran dalam situasi itu. Pasti rakyat lagi yang menjadi korban. Solusinya, semua pemangku kepentingan perlu mengambil langkah cepat mensinkronkan data untuk menata ulang setiap penyaluran bantuan seperti BLSM. (analisadaily.com)