Urusan Gas, Pengusaha Dibohongi Pemerintah - HARGA TERUS NAIK, PASOKAN MAKIN SERET

NERACA

Jakarta – Janji manis pemerintah untuk menambah pasokan gas bagi industri dalam negeri ternyata hanya berakhir dusta. Janji yang sempat terlontar di saat pemerintah menetapkan kenaikan harga gas sebesar 50% pada 2012 tersebut tidak pernah direalisasikan. Ironisnya, pemerintah lebih doyan mengekspor gas ketimbang mencukupi pasokan untuk industri domestik. Akibat janji palsu tersebut, pelaku usaha kini semakin megap-megap lantaran kekurangan gas untuk berproduksi.

Ekonom Indef Ina Primiana mengatakan pemerintah memang tidak tepati janji untuk memenuhi kebutuhan gas industri. “Banyak sekali janji yang tidak dipenuhi, karena masalah energi itu kan nomor satu. Jadi kalau itu masalah, bagaimana kita memaksa industri itu tetap tingkatkan daya saing,” ujar Ina saat dihubungi Neraca, Kamis (18/7).

Yang aneh, lanjut Ina, di saat kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, Indonesia malah getol melakukan ekspor gas. “Pemerintah perlu untuk membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebagai tujuan ekspor gas Indonesia. Harusnya lebih mendorong industri dalam negeri. Tapi itu jarang sekali dilakukan pemerintah,” kata dia.

Pemerintah memang berencana menaikkan harga gas dalam negeri sebesar 40% dari US$5,8 per MMBtu menjadi US$8 per MMBtu sehingga industri hulu migas tidak terlalu banyak mengeluarkan subsidi untuk pasar domestik. Padahal, kenaikan gas sudah terjadi pada 2012 sebesar 50%.

Itu sebabnya, Sekretaris Jenderal Forum Industri Pengguna gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja menyatakan pihaknya merasa keberatan dengan rencana kenaikan tersebut. “Pada 2012 lalu, kenaikan harga gas mencapai 50%. Lalu sekarang mau dinaikkan sampai 40%, artinya kurang dari 1 tahun pemerintah menaikkan harga gas hampir 100%. Pada saat kenaikan gas 50% di 2012, pemerintah menjanjikan akan membenahi pasokan gas untuk industri, nyatanya sampai saat ini pasokan gas juga masih seret,\" ungkap Widjaja.

Dia menuturkan, selama ini pemerintah memang tidak serius memperhatikan masalah pasokan. \"Selama tiga tahun terakhir pasokan tidak pernah bertambah. Mereka lebih fokus mengurusi masalah harga,\" keluhnya.

Kasus Klasik

Sementara itu, pengamat migas Kurtubi menilai kebijakan pemerintah terus mengekspor gas ke China di tengah seretnya pasokan gas untuk industri lokal merupakan lagu lama. “Kasus ini kisah klasik. Sudah terjadi bertahun-tahun lamanya di mana kalangan industri pertokimia, keramik, dan lainnya terus mengeluh. Tapi pemerintah justru memasok harga murah ke luar negeri,” ujarnya.

Kepada pengusaha, Kurtubi menghimbau agar terus bersabar saja. “Pemerintahan ini sudah gagal. Harapannya hanya terletak pada perubahan konstitusi dan perubahan birokrasi. Tidak mungkin oleh pemerintahan yang sekarang berkuasa kan. Harap sabar hingga 2014,” tutur Kurtubi.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menolak tegas kenaikan harga gas untuk industri. \"Saya bingung, apa yang ada di benak pemerintah untuk menaikan harga gas tersebut. Tahun kemarin sudah naik, sekarang mau naik lagi. Pasokan saja belum pernah beres,\" ujar Sofjan.

Lebih jauh lagi Sofjan memaparkan, sebaiknya pemerintah memikirkan lagi rencana kenaikan harga gas untuk industri. Karena dengan kebijakan ini, lanjut Sofjan, sama saja dengan pemerintah membunuh industri dalam negeri. \"Pemerintah harus meninjau kembali untuk menaikan harga, dan kami meminta jaminan pasokannya jelas,\" ujarnya. iqbal/bari/agus/lulus/iwan/munib

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

IPO DIVA Oversubscribe mencapai 5,6 kali - Patok Harga Rp 2.950 Per Saham

NERACA Jakarta - PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) telah menetapkan pelaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

YLKI Terima 200 Aduan Korban Pinjaman Fintech

NERACA Jakarta-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan, sepanjang tahun ini telah menerima 200 aduan dari masyarakat yang menjadi nasabah dari…

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) KE-16 - Kepemilikan Asing Boleh 100% di 54 Sektor Usaha

Jakarta-Pemerintah kini terbuka mengizinkan pihak asing untuk memiliki 100% saham di 54 sektor usaha setelah dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi…

INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN - NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…