KKP Minta Nelayan Tak Khawatir Pasokan Solar - Jatah BBM Bakal Ditambah

NERACA

Pekalongan – Pemerintah tengah berupaya membantu nelayan untuk mendapat pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan koordinasi dengan Kemnetrian ESDM, BPH Migas dan Pertamina untuk menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan serta mengusulkan nomenklatur khusus BBM bersubsidi untuk nelayan.

Naiknya harga BBM bersubsidi membawa dampak bagi para nelayan. Apalagi BBM merupakan komponen terbesar dengan volume konsumsi sebanyak 60% sekali nelayan pergi melaut. KKP berkoordinasi dengan institusi terkait untuk mengijinkan nelayan membeli BBM di SPBU. Kebijakan ini merupakan solusi bagi nelayan yang kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

“Angin segar telah datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang rencananya akan mendorong pasokan BBM bersubsidi untuk petani dan nelayan sebanyak tiga kali lipat dari kebutuhan yang diajukan. Sejauh ini, KKP menilai kebutuhan yang dibutuhkan oleh nelayan sebanyak 2,5 juta kilo liter. Saya himbau para nelayan jangan khawatir. Kami (pemerintah) sedang membahas kemudahan memperoleh BBM untuk para nelayan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif C Sutardjo pada acara Safari Ramadhan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (17/7).

Selain itu, Sharif menjelaskan KKP juga tengah berkoordinasi dengan institusi terkait untuk mengizinkan nelayan membeli BBM di SPBU. Kebijakan ini merupakan solusi bagi nelayan yang kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kebijakan lain, KKP juga akan memfasilitasi konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) bagi kapal-kapal perikanan termasuk kerjasama pemanfaatan flare gas untuk kapal-kapal perikanan bekerjasama dengan Pertamina.

“KKP juga telah memberi bantuan kapal perikanan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan serta fresh money untuk mendukung usaha melalui progam PUMP (Pengembangan Usaha Mina Perdesaan),” ungkap Sharif.

Sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga nelayan, Sharif menegaskan KKP juga telah mengambil langkah berkoordinasi dengan Kemenko Kesra dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan nelayan miskin terdampak memperoleh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Namun baginya BLSM jangan dianggap sebagai kebijakan KKP semata.

Dia menilai KKP hanya berusaha memastikan bahwa para nelayan yang kurang mampu betul-betul merasakan BLSM. “Jadi dengan BLSM, semoga untuk sementara kebutuhan para keluarga nelayan dapat tercukupi dan bisa pergi melaut,” ungkapnya.

Kemudian KKP juga telah merumuskan beberapa program internal untuk kesejahteraan nelayan. Seperti meningkatkan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan nilai tambah produk. Kedua, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketertelusuran (traceability) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku ikan untuk konsumsi dan industri. Ketiga, mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta meningkatkan penguatan iptek kelautan dan perikanan.

KKP juga konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat pesisir lainnya. “Untuk konservasi dan pengawasan, KKP telah melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya KP serta pengelolaan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana dan perubahan iklim serta memperkuat pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan,” tambah Sharif.

Meski begitu, bukan berarti program ini tidak memiliki kendala. Sharif melihat ada beberapa hal yang menjadi tantangan pembangunan sector Kelautan dan Perikanan ke depannya. Seperti masih ada kemiskinan pada sebagian masyarakat pesisir. Keterbatasan akses permodalan. Konflik antar pelaku usaha dan keterbatasan penguasaan teknologi. Kemudian persoalan daya saing industri dalam negeri dinilai masih lemah. Serta degradasi lingkungan pesisir dan lautan rawan bencana alam.

“Berbagai permasalahan tersebut justru harus menjadi pemacu untuk semakin menjalin harmoni, sinergi dan bekerja keras. Saya harapkan Pemerintah Daerah, HNSI, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat terus bahu membahsi agar nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan semakin maju dan sejahtera,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

Menunggu Kepastian Hasil Pilpres - Pelaku Pasar Diminta Tidak Terlalu Khawatir

NERACA Jakarta – Pasca pemilihan umum (Pemilu) baik itu legislatif maupun presiden yang berjalan damai dan aman, masih menyisakan masalah…

Dewan Kayu Indonesia Bakal Dibentuk Demi Tingkatkan Ekspor

NERACA Jakarta – Sedulur Kayu dan Mebel (Sekabel) Jokowi siap membentuk Dewan Kayu Indonesia atau Indonesia Timber Council (ITC) sebagai…

Penyaluran KUR di NTT Tak Capai Target

  NERACA   Kupang - Kepala Sub Pengawasan Bank, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suryanto Nur…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Separuh Pelaku Kreatif Ditargetkan Daftar HKI

NERACA Jakarta – Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menargetkan sebanyak 50 persen dari 8,2 juta unit usaha ekonomi kreatif yang tercatat…

Pasar Besar - Industri Kaca Alat Farmasi dan Kesehatan Tambah Kapasitas Produksi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri kaca untuk alat-alat farmasi dan kesehatan. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri…

IKM Itu Penggerak Ekonomi Berbasis Kerakyatan

NERACA Jakarta – Industri kecil dan menengah merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Hal ini lantaran para…