NERACA

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan bahwa seandainya pemerintah tetap melakukan aksi menaikkan gas di hulu yang sebesar 40% maka seharusnya pasokan gas untuk sektor industri bisa terpenuhi dan jangan sampai persediaan gas kosong.

Suryo menambahkan bila kenaikan harga gas tetap dilancarkan oleh pemerintah, biasanya sektor industri akan menentang yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam menaikkan harga gas hulu di dalam negeri. Namun pihaknya akan jauh lebih keras menentang bila harga gas di hulu itu meningkat namun tidak dibarengi dengan ketersediaan pasokan energi tersebut. \"Industri akan menjerit kalau harga gas naik. Tapi jauh lebih menjerit lagi, jika pasokannya sendiri tidak dipastikan oleh pemerintah,\" kata Suryo di Jakarta, Kamis.

Suryo mengungkapkan, bila melihat pengalaman tahun sebelumnya, Kadin menganggap bahwa seringkali kalangan industri dianaktirikan karena ketersediaan pasokan gas yang tidak memadai seiring kebutuhan gas yang meningkat tiap tahunnya. Padahal sejak 2012 lalu pun, pemerintah melakukan kenaikan harga gas sebesar 50% secara tiga tahap. \"Sebenarnya kalau dinaikkan ya apa boleh buat. Cuma diharapkan jaminan pasokan gasnya juga harus jelas. Itu yang kalangan industri harapkan,\" tutur Suryo.

Meskipun Suryo mengakui, bila kini harga gas global memang telah mengalami kenaikan. Namun untuk skala prioritas dalam upaya menaikan harga gas ini patut dipikirkan secara cermat. Ia juga mengatakan bahwa selama ini ekspor gas yang dilakukan oleh perusahaan hulu di dalam negeri masih terbilang murah. Padahal, secara umum harga gas global hingga kini juga mengalami kenaikan cukup signifikan akibat tren ekonomi global.

\"Kami sendiri bukan tidak menyetujui tapi kalau dilihat dari ekspor gas Liqufied Natural Gas (LNG) yang murah ke luar negeri terus, kalau di sini mahal kan cukup aneh,\" kata Suryo. Dengan ekspor LNG yang sangat murah tersebut, ungkap Suryo, maka pihaknya kurang setuju kalau harga gas di dalam negeri menjadi lebih mahal. Untuk itu, pihaknya minta pemerintah untuk mengoreksi harga gas di dalam negeri.

Suryo beralasan, meski akan memacu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk terus melakukan eksplorasi, namun potensi kenaikan tersebut perlu melihat skala prioritasnya. Dan seharusnya pemerintah lebih untuk melakukan koreksi ekspor harga LNG yang kini masih cukup murah. \"Pemerintah perlu koreksi hal itu. Masa kami pakai harga keekonomian tapi ekspor LNG saja murah,\" tutur Suryo.

Tidak hanya kalangan dunia usaha saja yang menolak kenaikan gas, namun juga berdampak pada Perusahaan BUMN seperti PT PLN (Persero). Pasalnya, jika terjadi kenaikan harga gas hulu sebesar 40%, maka akan berpengaruh terhadap biaya produksi listrik di pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Dengan kenaikan itu, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik dari PLTG akan meningkatg yang semula Rp. 1210.35 per kilowatthour (kWh) akan menjadi Rp. 1455.1 per kWh. \"Berpotensi menaikkan kebutuhan subsidi listrik sebesar Rp 8 triliun per tahun,\" kata Suryadi.

Suryadi juga menilai keputusan kenaikan gas domestik yang ditujukan untuk memperkecil disparitas harga gas ekspor ke Singapura yang sebesar US$ 15.63 per mmbtu, kurang tepat. \"Hal ini karena berapapun harga gas ke Singapura, mungkin akan dipertimbangkan tetap dibeli karena tidak ada pilihan lain berhubung Singapura tidak memiliki sumber gas,\" tukasnya.

Rencana Kenaikan

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini menjelaskan lembaga yang dipimpinnya itu menginginkan harga gas domestik naik sebesar 40% dari US$5,8 per MMBtu menjadi US$8 per MMBtu sehingga industri hulu migas tidak terlalu banyak mengeluarkan subsidi untuk pasar domestik.

Menurut Rudi, dengan harga gas domestik sebesar US$8 per juta Btu, industri domestik sebenarnya memperoleh subsidi sekitar 95% atau mencapai US$7 per juta Btu dari per usahaan hulu migas. \"Dengan harga rata-rata ekspor gas melalui pipa yang mencapai US$15,63 per juta Btu, berarti produsen gas di dalam negeri memberikan subsidi untuk industri domestik hampir US$10 per juta Btu. Itu besar sekali subsidinya,\" ungkapnya.

Rencana ini ternyata berdampak besar pada subsidi listrik. Kepala Divisi Gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) PLN Suryadi Mardjoek mengaku bahwa subsidi listrik akan membangkak menjadi Rp8 trilun.