Kronologi Keterlambata Impor daging Sapi oleh Bulog

Kronologis Keterlambatan Impor Daging oleh Bulog

Sejak tiga tahun lalu, gejolak harga daging sapi sudah mulai terasa. Penyebabnya, Kementerian Pertanian memangkas kuota impor dari 120 ribu ton pada 2010, menjadi hanya 50 ribu ton. Pada semester pertama 2011, kuota impor diangkas lagi menjadi 25 ribu ton. Alasan pemangkasan untuk mempersiapkan menuju swasembada daging pada 2014. Persoalannya, pasokan daging dari dalam negeri tak mencukupi kebutuhan nasional, utamanya di kalangan industri olahan mapun sektro hotel, restoran, dan catering (horeka).

Sejak itu, harga terus membumbung hingga melewati angka Rp 80-90 ribu per kg dari normalnya hanya Rp 65 ribu/kg. Kalangan pengusaha dan asosiasi pun membentuk Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya untuk mencegah gejolak harga di pasaran dan mengupayakan pasokan dari pelosok Jawa hingga Nusa Tenggara.

2011

Hipmi DKI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI, Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asosiasi Pedagang Daging Se-Jabodetabek (APDS), Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Asosiasi Produsen Daging dan Feedloter Indonesia (Apfindo), membentuk Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya.

20 Desember 2012

Beberapa antara lain Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asosiasi Pedagang Daging Se-Jabodetabek (APDS), Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Asosiasi Produsen Daging dan Feedloter Indonesia (Apfindo), Komite Daging Sapi Jakarta Raya (KDS), dan Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia (APPHI) membentuk Komunike Ampera.

1 Maret 2013

Direktoral Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan menolak BUMN menjadi pengimpor daging sapi, sebab itu jatah para swasta pengusaha importer. Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) menolak lelang impor daging sapi.

5 April 2013

Menko Perekonomian Hatta Rajasa minta Bulog bersiap mendapat penugasan dari pemerintah untuk pengadaan daging. Tujuannya untuk menstabilkan harga pasar. Dulunya, tugas itu pernah dipegang Bulog. Namun dipangkas atas usulan IMF.

5 Juni 2013

Menteri Perdagangan menerbitkan surat Nomor Permendag No. 22/2013 tentang penugasan Bulog menjadi importer daging sapi.

7 Juni 2013

Menko Perekonomian Hatta Rajasa sesalkan lambatnya perizinan dari Kementan.

10 Juli 2013

Dirut Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan, Realisasikan impor daging sampai di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada 15 Juli dikapalkan, 25 Juli baru sampai tahap bongkar barang di pelabuhan Tanjung Priok.

11 Juli 2013

Menteri Perdagangan Gita Wiryawan: perizinan lambat karena Bulog tak memiliki lemari pendingin (cool storage).

16 Juli 2013

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan: Pemerintah tak berdaya kendalikan harga daging sapi.

17 Juli 2013

Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengaku kecewa dengan para pengusaha sapi potong dan importir terdaftar yang lambat mendistribusikan daging sapi di pasar, sehingga membuat stabilisasi harga belum membuahkan hasil. (saksono)

BERITA TERKAIT

Menang IMFA, Pemerintah Jangan Lengah - Oleh : Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)

Kemenangan Indonesia di India Metal Ferro Alloys (IMFA) boleh diapresiasi dan sambut baik. Tapi,  pemerintah Indonesia tidak boleh lengah atas…

Ritual Impor Jelang Bulan Puasa, Bisakah Dihapus?

Oleh: Sarwani Pemerintah kembali menggelar ritual mengimpor bahan pangan menjelang Ramadan dan Lebaran. Kali ini yang direncanakan untuk didatangkan dari…

Panen Raya di Karawang, Hary Tanoe: Perindo Menang, Petani Punya Sawah, Modal & Diproteksi dari Impor

KARAWANG, Partai Perindo akan berjuang untuk menyejahterakan petani agar punya sawah, modal dan diproteksi dari gempuran impor. Hal tersebut disampaikan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Yang Bangkit Pasca Bencana Alam

Keseriusan pemerintah pusat untuk menyemarakkan kembali sektor pariwisata pantai dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya mencabut larangan…

Membahas Upaya Pemulihan Pariwisata Lombok

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) dari 16 provinsi mengikuti rapat kerja nasional di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan salah…

Bangkit Pasca Bencana Alam

Keseriusan pemerintah pusat untuk menyemarakkan kembali sektor pariwisata pantai dengan memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya mencabut larangan…