NERACA

Jakarta – Suswono dan Gita Wirjawan harus dicopot dari posisinya sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan karena telah gagal meredam lonjakan harga pangan sehingga membuat masyarakat kesusahan.

“Mereka layak dicopot. Sudah waktunya presiden mengevaluasi menteri. Tentu residen punya kewenangan itu, untuk mengganti. Yang jelas saya melihat Pak Menteri sudah tidak memperhatikan instruksi presiden,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo kepada Neraca, Rabu (17/7).

Menurut Firman, Pemerintah hanya berwacana saja, berdiskusi di media. Pemerintah bilang, ini sedang dalam proses, tapi tidak selesai-selesai. Padahal tiga bulan lalu, presiden sudah menginstruksikan untuk memberikan Bulog izin impor. “Kok tidak dijalankan menteri. Ini kan ada unsur kesengajaan,” ujar dia.

Sebetulnya, imbuh Firman, carut marut sembako terutama daging, termasuk persoalan klasik yang terjadi tiap tahun. Firman mengaku, dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR, dia sudah mengingatkan hal tersebut kepada pemerintah tahun lalu, tentang kebutuhan pokok pangan menjelang lebaran termasuk Ramadhan.

“Yang terkait swasembada itu sulit tercapai, karena pemerintah tidak punya rencana strategi yang matang. Itu terlihat dari data statistik tentang sapi yang menunjukkan bahwa swasembada daging sulit dicapai,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut dia, belum mempunyai pemetaan kebutuhan nasional dan ketersediaan sapi lokal. Dari data saja tidak ada, lantas bagaimana mungkin dapat mengatasi masalah. Swasembada yang dicita-citakan sejak lama menjadi sulit tercapai.

Di tempat terpisah, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok sky Khadafi mengatakan dengan melihat fenomena kenaikan harga yang terus melonjak dan kebijakan pemerintah yang tidak bisa mengatasi masalah ini, maka selayaknya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian dicopot dari jabatannya. Apabila Presiden ingin bertanggungjawab atas kenaikan harga pangan yang merugikan masyarakat maka sudah sepatutnya menterinya ditindak tegas dengan dicopot jabatannya.

“Kedua Menteri ini tidak becus dalam melakukan kebijakan untuk menstabilkan harga barang pokok yang melonjak naik dalam beberapa hari, bahkan sampai beberapa bulan belakangan ini,” tandasnya.

Apabila kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian ada yang salah, maka harus diberikan sanksi atau hukuman. Misalnya, dengan menurunkan anggarannya di kementerian.

Namun, lanjut Uchok, anggaran kedua kementerian tersebut jangan diganggu gugat karena anggaran kedua kementerian itu sangat penting untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia.

“Berikan sanksi tegas kepada kedua menteri yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik ini, kemudian Presiden harus tegas menindak keduanya, bahkan dengan sanksi yang sangat tegas melalui pencopotan jabatan sebagai menteri,” ungkapnya.

Kemudian, Uchok mencontohkan, salah satu kebijakan pemerintah untuk meredam lonjakan harga barang yang dinilai tidak efektif adalah operasi pasar atau sidak. Seharusnya sidak ini bisa mengendalikan harga barang yang terjadi di pasar tapi hasilnya malah berbeda dimana harga barang tidak dapat dikendalikan, bahkan harganya semakin naik. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pemerintahan yang terdahulu dimana operasi pasar bisa meredam kenaikan harga barang di pasar dan bisa menurunkan harga barang.

“Oleh karenanya, kebijakan pemerintah seperti ini tidak dapat mengatasi masalah kenaikan harga barang ini dan masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang tidak sanggup menangani gejolak harga ini,” ujarnya.

Uchok pun menandaskan, dengan lonjakan kenaikan harga barang pokok ini maka terlihat jelas bahwa pemerintah tidak sanggup menstabilkan harga barang pokok. Pada saat ini, harga barang pokok masyarakat terus mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, terlebih selama bulan Ramadan ini, harga bahan pokok diluar batas psikologis.

“Hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah gagal dalam menjalankan kebijakan untuk menstabilkan harga bahan pokok yang melonjak ini, pemerintah harus mempunyai kebijakan yang bisa meredam harga barang pokok ini sehingga masyarakat Indonesia tidak merasa dirugikan dan diberatkan atas lonjakan harga ini,” tambahnya.

Sementara itu, Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengungkap, gejolak harga pangan tidak terkendali karena pemerintah, khususnya menteri yang terkait Kemendag dan Kementan tidak bekerja sungguh sungguh untuk menyelesaikannya.

“Kinerja mereka itu apa? produktivitas komoditas pertanian tidak pernah tercapai, sedikit sedikit impor, cuaca buruk selalu jadi alasan,” keluh Bungaran kepada Neraca.

Bungaran memaparkan, gejolak harga seperti ini merupakan siklus tahunan. Untuk  menyelesaikannya, butuh kerja keras dan keberpihakan pemerintah. “Kalau Mendag dan Mentan tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini lebih baik Presiden mengambil tindakan yang tegas dengan mengganti mereka,” jelas Bungaran.

Kalau kita telisik lebih dalam, sambung Bungaran, selama ini pengembangan pertanian di dalam negeri seperti jalan di tempat, bahkan terlihat acak-acakan. Komoditas pangan yang ada hampir semuanya impor, tidak pernah ada yang surplus.

“Sampai kapanpun kalau pemerintah masih mengimpor pangan dalam jumlah besar, harga akan sulit turun. Hal tersebut didasari atas impor yang dilakukan pemerintah dan harga yang ditentukan oleh negara lain,” terang Bungaran.

Bungaran juga mengomentari kinerja Mendag. \"Yang saya amati, Mendag tidak kerja malah sibuk pergi ke sana ke mari. Kenaikan harga bahan pokok di pasaran, menjadi bukti yang nyata kalau Mendag tidak bekerja,” pungkas Bungaran.

Dari kalangan dunia usaha, juga menilai perlunya ada sanksi terhadap Mentan dan Mendag. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansur meminta agar Kementerian teknis yang menangani masalah pangan seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar dikenakan sanksi lantaran tidak becus dalam mengelola kebijakan pangan sehingga menyebabkan beberapa komoditas bahan pangan naik tidak wajar.

Menurut dia, manajemen pangan nasional masih sangat lemah apabila dilihat dari aspek produksi, distribusi dan perdagangannya. Pasalnya, kebijakan pangan yang dikelola oleh Pemerintah pusat masih sentralistik yang mana Kemendag, Kemenperin, dan Kementan tidak ikhlas menyerahkan kebijakan tata niaga pangan ke Pemerintah Daerah yang sebenarnya lebih mengetahui kebutuhan di daerahnya.

“Tak hanya itu, kontrol DPR sebagai pengawas Pemerintah juga masih lemah. Sehingga sangat perlu dilakukan agar Kementeran-Kementerian tersebut dikenakan sanksi lantaran tidak dapat menjaga harga pangan yang melonjak tinggi dan berdampak kepada rakyat. Sanksinya bisa berupa pengurangan anggaran di Kementerian terkait,\" ungkap Natsir.

Natsir menjelaskan bahwa tidak adanya logistik pangan ikut menyebabkan persoalan pangan nasional sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan Kemendag dan Kementan cenderung  spekulatif dan pada gilirannya data pangan tidak bisa tepat dan akurat. \"Jadi wajar kalau presiden kita marah terhadap Kemendag dan Kementan karena tidak mampu mengatur pangan nasional yang juga kerap kali terjadi kelangkaan,\" ungkap Natsir

Untuk itu, Dia berharap agar Menko Perekonomian bisa merombak tata niaga pangan ke arah yang  tepat, terutama komoditas pangan yang strategis seperti gula komsumsi/rafinasi yang perlu dibuka pabrik-pabrik baru, kedelai,  jagung, daging sapi, ayam, hingga bawang putih.