Utang Luar Negeri Bukan untuk Kegiatan Rutin

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Padjajaran Ina Primiana mengatakan bahwa utang luar negeri seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan rutin, tetapi utuk kegiatan-kegiatan jangka panjang yang memiliki benefit lebih. “Utang luar negeri bukan untuk kegiatan rutin,” kata Ina kepada Neraca, Rabu (17/7).

Menurut Ina, selama ini utang luar negeri Indonesia tidak jelas digunakan untuk kegiatan apa. Hasil utang tersebut dicampur dengan pendapatan dari pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah yang kebanyakan adalah kegiatan rutin.

“Selama ini tidak dipisahkan. Tidak kelihatan utang luar negeri untuk apa yang lebih urgent. Misalnya untuk membangun tol sehingga masyarakat di suatu wilayah lebih meningkat perekonomiannya. Atau untuk mengurangi kemiskinan. Tidak ada target-target khusus semacam itu untuk penggunaan utang luar negeri,” jelas Ina.

Utang luar negeri yang dilakukan pemerintah, lanjut Ina, semakin aneh karena ternyata serapan pemerintah tidak maksimal. Jadi berutang untuk kemudian disimpan saja menjadi sisa anggaran. Sama sekali tidak produktif.

“Banyak anggaran tidak terserap. Harusnya tidak perlu berutang, apalagi utang luar negeri. Hanya memunculkan beban bunga,” kata Ina.

Serapan Rendah Masalah Klasik

Laporan dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menyatakan bahwa permasalahan klasik APBN pascareformasi adalah masalah penyerapan anggaran. Sebelum reformasi, hampir setiap tahun APBN Indonesia terserap dengan cukup baik, bahkan melebihi dari rencana belanja. Kondisi tersebut berbalik sejak tahun 2000 ketika realisasi belanja negara mengalami masalah dalam hal penyerapan. Tercatat hanya pada 2007 saja realisasi belanja negara melampaui APBN, sedangkan sisanya selalu terdapat sisa anggaran.

Rendahnya penyerapan anggaran menjadi potret anomali dengan kebijakan defisit fiskal. Pemerintah menyusun anggaran belanja lebih besar daripada pendapatannya. Akibatnya, kekurangan pembiayaan harus ditutup dengan utang.

Tambahan utang baru pada 2013 hampir mencapai Rp380 triliun. Jika anggaran yang disusun tidak pernah terserap, maka pertanyaan mendasarnya adalah untuk apa negara harus berhutang untuk anggaran yang pada akhirnya berlebih.

Ironi lainnya adalah komposisi belanja Pemerintah Pusat sebagian besar dihabiskan untuk pos-pos yang kurang produktif. Pengeluaran terbesar Pemerintah Pusat digunakan untuk belanja subsidi, belanja pegawai, dan pembayaran bunga utang. Ketiga pos belanja ini menghabiskan anggaran Pemerintah Pusat rata-rata sekitar 60% dari total belanja selama 2005-2013.

Tren belanja subsidi secara umum cenderung fluktuatif, menghabiskan sekitar 20-40% dari total belanja Pemerintah Pusat, sedangkan belanja pegawai trennya terus meningkat sekitar 15-20%, dan pembayaran bunga utang terus menurun. [iqbal]

Related posts