Wacana Subsidi BBM Tetap Bergulir Kembali - Jaga Fiskal

NERACA

Jakarta – Pemerintah kembali mengangkat wacana pemberlakuan subsidi tetap untuk BBM. Tujuannya adalah menjaga fiskal agar tetap terjaga dan tidak tergerus akibat kenaikan harga minyak dunia. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan bahwa langkah tersebut bagus asal diantisipasi dengan matang. “Subsidi tetap ini bagus untuk menjaga keamanan fiskal kita,” kata Eko kepada Neraca, Rabu (17/7).

Model subsidi tetap ini nantinya akan membuat harga BBM di masyarakat naik turun. Misalkan kondisinya sekarang harga asli bensin adalah Rp10.000/liter, tapi pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp3.500/liter, sehingga harga bensin di masyarakat adalah Rp6.500/liter. Namun ketika harga minyak dunia naik lantas menaikkan harga asli bensin menjadi Rp11.000/liter, maka subsidi dari pemerintah akan tetap sebesar Rp3.500, sehingga harga bensin di masyarakat sebesar Rp7.500.

Menurut Eko, dari sudut pandang kepastian fiskal, maka konsep subsidi tetap adalah suatu hal yang baik. Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa masyarakat Indonesia belum siap dengan naik turunnya harga seperti itu, perlu sosialisasi yang baik agar masyarakat dapat menerimanya.

“Chaos pasti ada. Kenapa dulu yang disubsidi harga, apakah masy bs menerima dgn perubahan harga sering. Dulu asumsinya kenapa subsidi ke harga adalah karena masyarakat tidak siap dengan perubahan harga yang terlalu sering. Ini harus jadi pertimbangan,” jelas Eko.

Dia mencontohkan seperti yang terjadi di warung makan. Tidak mungkin perubahan harga terjadi setiap hari akibat harga-harga bahan makanan yang tak tentu. Bisa-bisa pelanggan pergi dan tidak mau datang kembali.

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga potensi terjadinya spekulasi akibat harga yang naik turun. “Penjual di pengecer bisa berbeda-beda harganya. Bisa muncul aksi spekulasi,” kata Eko.

Naik turunnya harga juga bisa menyebabkan inflasi, kata Eko. Jangan sampai efek yang timbul dari inflasi tersebut lebih besar daripada manfaat pemerintah menggunakan konsep subsidi tetap.

Lebih jauh lagi, Eko mengingatkan, bahwa hal yang cukup penting untuk dipecahkan bukanlah menentukan konsep subsidi tetap atau tidak tetap, tetapi menyelesaikan masalah-masalah yang sudah menahun, seperti penggunaan BBM bersubsidi oleh industri.

“Perlu dipikirkan, bagaimana BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelundupan. Bagaimana dijaga agar industri tidak menggunakan BBM bersubsidi. Penegakan hukumnya perlu ditingkatkan,” jelas Eko.

Menurut Eko, terlampauinya kuota penggunaan BBM bersubsidi bisa dideteksi sejak awal, bukan ketika di akhir tahun baru kebingungan. “Terlampauinya kuota itu kan terpantau dari bulan ke bulan. Harusnya dapat terlihat kalau terlampaui,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa masih enggan mengomentari pemberlakuan subsidi tetap. “Kan masih pembahasan dengan DPR, sudah biarkan dibahas dulu,” kata Hatta. Rencana memberlakukan subsidi BBM secara tetap setiap liternya, apakah bisa diterapkan atau tidak itu tergantung dari pembahasan yang dilakukan dengan DPR.

Hatta juga enggan berkomentar mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari rencana pemberlakuan subsidi tetap tersebut. Menurutnya, rencana memberlakukan subsidi tetap ini belum final di DPR. “Saya jangan komentar dulu,” ujar dia.

Namun, Hatta menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menyediakan BBM bersubsidi kepada masyarakat untuk mencegah lonjakan defisit akibat peningkatan konsumsi. “Intinya pemerintah tetap berikan subsidi kepada masyarakat, BBM tetap diberikan subsidi tidak boleh ada harga pasar,” kata dia. [iqbal]

Related posts