Birokrasi vs Impor Daging Sapi

Menjelang Idul Fitri tahun ini ditandai oleh lonjakan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok, dan masyarakat yang akhirnya menerima kesulitan ekonomi menghadapi kondisi lonjakan harga tersebut. Khususnya untuk daging sapi, kenaikan harga dipastikan terjadi akibat meningkatnya volume permintaan, sementara pasokan dari dalam negeri relatif tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat itu.

Harga daging sapi memang tidak pernah turun sejak beberapa bulan lalu. Tetap bertahan di kisaran Rp 100 ribu per kg. Memasuki Ramadan, posisinya kian menguat sehingga mengundang komentar sangat pedas dari Kepala Negara. Dua kementerian yang dinilai paling bertanggung jawab, yakni Kementerian Pertanian dan Perdagangan, diminta segera bertindak sebelum menimbulkan keresahan yang lebih luas.

Ternyata, birokrasi izin impor daging yang dianggap masih berbelit-belit itu mendapat sorotan presiden. Akibat pasokan daging sapi tak bertambah dan harga sulit turun, memunculkan kesan terjadi saling lempar tanggung jawab antara Kementerian Pertanian dan Perdagangan. Mendag Gita Wirjawan sempat meminta maaf kepada masyarakat terkait dengan lonjakan harga pangan. Namun apa arti permintaan maaf itu?

Karena saat ini harga daging sapi berada tetap di level Rp 90 ribu-Rp 95 ribu per kg. Meski harga itu dianggap suatu penurunan dari harga tertinggi Rp 150 ribu beberapa waktu lalu, berbagai kalangan memperkirakan menjelang Idul Fitri yang makin dekat, lonjakan harga daging sapi bisa menembus angka Rp 120 ribu per kg!

Apabila perkiraan harga itu jadi kenyataan maka sangat memberatkan ekonomi masyarakat. Padahal dengan harga sekarang ini saja konsumen masih menganggap terlalu tinggi. Perlu ada campur tangan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga tersebut.

Dan, untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Lebaran, pemerintah kembali membuka keran impor daging sapi yang sementara dihentikan pada awal 2013. Pemerintah, melalui Menteri Perdagangan, telah menugaskan Bulog mengimpor daging sapi guna menstabilkan harga dan menjaga stok konsumsi selama Ramadan.

Namun, rencana pemerintah kembali membuka keran impor daging sapi pasti berdampak negatif pada peternak sapi potong yang tersebar di berbagai daerah. Padahal saat ini mereka sedang bergairah menikmati harga yang membaik. Begitu juga kegiatan pendukungnya, seperti bergairahnya aktivitas pemotongan ternak di berbagai rumah potong hewan (RPH).

Dibukanya kembali keran impor daging sapi oleh pemerintah memang sebuah keniscayaan dalam rangka menstabilkan harga dan menjaga stok daging sapi agar cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen, terlebih terkait dengan Lebaran.

Terkait dengan besaran volumeimpor, pemerintah sebaiknya perlu duduk bersama dengan kalangan asosiasi seperti Aspidi, Lembaga Perlindungan Konsumen dan lain-lain untuk menetapkan angka ideal volume impor, pendistribusian dan berbagai masalah lainnya. Ini bertujuan agar dapat menjaga harga daging yang realistis di pasar, namun tak menurunkan harga ternak sapi, sehingga merugikan peternak lokal.

Bagaimanapun, khusus distribusi daging impor khusus untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan katering (horeka) seharusnya tidak perlu masuk pasar tradisional agar tidak berdampak secara langsung pada harga jual sapi peternak yang saat ini tengah bergairah. Untuk itu, pelibatan sejumlah pihak asosiasi terkait niscaya membuat kebijakan yang diambil akurat dan dapat dipahami, serta mendorong kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Pemerintah harus menyiapkan kebijakan antisipasi jika peternak pada akhirnya tetap merugi sebagai dampak kebijakan impor daging sapi. Ini untuk menyelamatkan nasib kredit miliaran rupiah peternak sapi, yang bila tidak mampu membayar cicilan ke bank akan menimbulkan kerugian besar bagi bank pemberi kredit. Misalnya pemerintah perlu menyiapkan pola subsidi pakan, seperti halnya subsidi pupuk. Semoga!

Related posts