NERACA

Medan - Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo mengatakan ancaman pembekuan aset bagi perusahaan yang bermasalah dengan pembayaran pajak bukan solusi tepat.

\"Tidak tepat karena dampak negatif pembekuan usaha itu cukup banyak, mulai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), citra jelek bagi calon investor yang akhirnya berujung juga pada kerugian pemerintah,\" katanya di Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/7).

Dia mengatakan itu mengomentari berbagai kasus perpajakan di perusahaan termasuk ancaman yang menakutkan dari Direktorrat Pajak dan juga pihak penegak hukum yang menangani perkara itu.

Menurut dia, solusi yang tepat adalah \'duduk satu meja\' lalu diselesaikan secara \'win-win solution\' sembari mengevaluasi kinerja aparat pajak dan termasuk menekan adannya korupsi dan mempercepat pembangunan.

\"Alasan pengusaha dan termasuk keberatan atau protes perlu didengar dan dipelajari cermat dan Pemerintah harusnya menyambut baik kalau sudah ada niat baik pengusaha untuk menyelesaikan permasalahannya,\" katanya.

Ingat, kata dia, Pemerintah memerlukan pajak dari pengusaha dan masyarakat untuk pemasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

\"Kalaupun harus dibekukan juga, itu merupakan langkah terakhir yang harus diputuskan dengan segala perhitungan cermat karena putusan itu memang bukan solusi yang tepat dan baik bahkan merugikan banyak pihak termausk Pemerintah,\" katanya.

Jangan hanya karena mengejar target penerimaan pajak, lalu mengambil tindakan/kebijakan yang tidak populer yang akan merugikan perekonomian secara makro.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu menyebutkan, sepanjang tingkat korupsi masih tinggi, maka tingkat kerelaan masyarakat membayar pajak masih akan rendah.

Hasil pembangunan yang yang lambat juga berperan pada keengganan masyarakat membayar pajak karena warga dan pengusaha akhirnya merasa sia-sia membayar pajak karena tidak menikmati pembangunan.

Ditjen Pajak harus melakukan peneltian objektf mengapa mereka tidak optimal dapat pajak.

\"Perlu evaluasi, bagaimana optimalisasi investigasi pajak dapat dijalankan agar tidak ada kebocoran atau peluang negosiasi antara fiskus dan wajib pajak serta mengapa tingkat keengganan membayar pajak di tengah masyarakat masih tinggi,\" kata Wahyu.

Belum lama ini Kejaksaaan Agung (Kejagung) mengungkapkan, pihaknya memblokir aset perusahaan Asian Agri Group terkait kasus pajak senilai Rp2,5 triliun.

Berdasarkan keputusan MA pada 18 Desember 2012, AAG dinyatakan kurang membayar pajak pada periode 2002-2005 senilai Rp1,25 triliun dan denda Rp1,25 triliun sehingga total yang harus dibayarkan Rp 2,5 triliun.

Sebelumnya (Jumat lalu) saat berbuka puasa bersama dengan para wartawan, Head SSL Asian Agri Supriadi, menyebutkan, hingga kini 14 perusahaannya masih tetap beroperasi karena kasus pajak yang menimpa mereka juga sedang dalam proses pengajuan banding atau peninjauan kembali atas Keputusun Mahkamah Agung itu.

\"Tidak benar 14 perusahaan Asian Agri tutup terkait dengan kasus putusan kilat MA yang memutuskan perusahaan kurang membayar pajak pada 2002-2005,\" katanya. [ant]