Kebijakan LTV Untuk Jaga Kesehatan Bank

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi UGM Toni A Prasetiantono menilai pengetatan aturan \"loan to value\" yang akan dikeluarkan Bank Indonesia sudah tepat untuk menjaga kesehatan perbankan. \"Saya pikir kebijakan LTV tersebut sudah benar. Memang akan ada perlambatan kredit, namun (bank) akan lebih sehat,\" kata Toni di Jakarta, Selasa (16/7).

\"Loan to value\" adalah rasio nilai kredit yang dapat diberikan bank terhadap nilai agunan pada kredit pemilikan rumah. Toni sepakat dengan Bank Indonesia yang menyatakan sektor properti yang dijadikan ajang spekulasi dapat membahayakan sektor perbankan karena akan meningkatkan risiko gagal bayar dan membuat kenaikan harga properti melampaui fundamentalnya.

\"Properti sudah dipakai sebagai instrumen investasi dan spekulasi, seperti halnya saham. Karena itu BI membatasi ruang gerak bagi kepemilikan properti yang kedua, ketiga, dan seterusnya, tapi bagi pembelian pertama masih longgar,\" tutur Toni.

Pengetatan aturan LTV sendiri akan mulai diberlakukan 1 September 2013 dengan masa transisi selama tiga bulan sebelum tanggal tersebut.

Sejumlah pengetatan yang dilakukan bank sentral antara lain pengenaan rasio LTV yang berbeda untuk KPR kedua, dan seterusnya. Aturan itu juga berlaku untuk kredit pemilikan apartemen (KPA), yang untuk tipe kecil sampai dengan tipe 70 akan dikenakan LTV yang berbeda.

Kepemilikan kedua untuk KPR dan KPA tipe 70 ke atas ditetapkan rasio LTV maksimal 60%, untuk kepemilikan ketiga dan seterusnya ditetapkan maksimal LTV 50%. Sementara untuk KPA tipe 22-70, ditetapkan maksimal LTV 80% untuk pembiayaan pertama, namun untuk pembiayaan kedua maksimal LTV ditetapkan sebesar 70%, serta untuk pembiayaan ketiga dan seterusnya maksimal LTV 50%.

Pengetatan aturan LTV tersebut dikeluarkan oleh BI karena banyaknya debitur yang mengambil KPR atau KPA lebih dari dua. Jumlah nasabah yang memiliki KPR atau KPA lebih dari dua pun cukup besar yakni mencapai 35,2 ribu debitur. Bahkan, dari jumlah tersebut ada sekitar 3.800 debitur yang memiliki tugas hingga sembilan KPR.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, pihaknya akan segera merilis regulasi baru soal Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik berjenis rumah tapak, rumah susun, maupun apartemen. Regulasi ini dikeluarkan karena ingin membatasi pembiayaan kredit properti perbankan yang melonjak signifikan.

Saat ini, uang muka minimal untuk mendapatkan KPR adalah 30%. Nantinya, aturan ini akan diperketat untuk pembelian rumah kedua dan seterusnya. \"Setelah kami amati, memang memiliki perhatian terhadap pertumbuhan kredit properti, khususnya untuk tipe-tipe tertentu. Untuk itu kita ingin pertumbuhan kredit properti dijaga di tingkat yang sehat. Jadi, aturan DP ini kita pertajam,\" kata Agus Marto, pekan lalu. [ardi]

Related posts