Otonomi Daerah Jadi Bumerang

Sejak otonomi daerah dijalankan tahun 2005 hingga sekarang, ternyata angka kemiskinan tetap di kisaran 30 juta jiwa. Indeks pembangunan manusia Indonesia pun hanya “merangkak” dari 69 hingga 71 selama lima tahun belakangan.Artinya korelasi positif dari desentralisasi terhadap kesejahteraan terlihat amat kecil dan tidak signifikan.

Otonomi daerah yang bercirikan desentralistik sebenarnya wajah baru sistem pemerintahan Indonesia menuju penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Proses transisi demokrasi dan desentralisasi pada gilirannya akan berimplikasi pada signifikansi terhadap kebijakan publik dalam arti, seiring dengan proses demokratisasi dan desentralisasi.

Kebijakan publik semestinya lebih berbasis kepentingan publik, atau lebih mampu menjawab kepentingan publik, yang ujung-ujungnya pada upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, menuju tercapainya cita-cita bangsa.

Otonomi daerah juga ditandai dengan meningkatnya alokasi anggaran ke daerah setiap tahunnya, ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Ini tentu ada yang salah dalam manajemen tata kelola pemerintahan daerah.

Sejak diterapkannya UU No. 22/1999 lalu UU No. 32/2004, banyak problem lahir. Di antara ketidaksiapan menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi yang memuat nilai demokrasi. Cita-cita ideal dari otonomi daerah belum sepenuhnya tegas, dan dampaknya penyimpangan dan penyempitan makna dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sering sekali terjadi.

Bahkan ironisnya, kondisi itu terjadi ketika anggaran transfer untuk daerah terus meningkat, setiap daerah otonom mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang diambil dari APBN. Menurut data Kemenkeu, dana perimbangan pemerintah pusat meningkat setiap tahunnya, dari Rp148 triliun pada 2005 menjadi Rp393 triliun pada 2011. Namun mengapa desentralisasi fiskal tidak mampu memakmurkan daerah?

Kita melihat belanja pemerintah daerah mayoritas hanya untuk belanja pegawai, rumah dinas, kantor instansi, dan lain-lain. Kecil sekali investasi yang dikeluarkan untuk belanja produktif dan pelayanan publik. Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2010, komposisi pendapatan pemda 85% di antaranya diperoleh dari dana perimbangan pusat ke daerah.

Hanya 15% dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) dan lain-lain. Sebaliknya belanja pemda lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, termasuk gaji (48%), diikuti belanja modal (27%), belanja barang dan jasa (17%), serta belanja lain (8%). Hal itu semakin diperparah dengan buruknya tata kelola anggaran yang dilakukan pemda.

Selain pemborosan, saat ini banyak warga merasakan kondisi yang tidak nyaman, yang disebabkan oleh tidak berjalannya kebijakan publik secara tepat. Kebijakan publik yang berjalan justeru banyak menciptakan kondisi ketidakpastian khususnya yang menyangkut pada kebijakan publik bidang ekonomi.

Jalannya negara ini seperti tidak mempunyai arah tertentu untuk kepentingan ekonomi jangka panjang. Kebijakan publik yang berjalan seperti kebijakan “tutup lubang gali lubang”, menyelesaikan masalah yang menyangkut hal hal yang berlaku sesaat saja. Sebenarnya hal seperti ini tidak boleh terjadi karena dapat mengurangi manfaat dari kebijakan itu sendiri. Antara satu kebijakan publik dengan kebijakan lainnya harus mempunyai kaitan yang saling menudukung. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri.

BERITA TERKAIT

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

LBH-GTI: Balon Kepala Daerah Berijazah Palsu Sebaiknya Mundur

LBH-GTI: Balon Kepala Daerah Berijazah Palsu Sebaiknya Mundur NERACA Jakarta - Ketua Lembaga Bantuan Hukum Garda Tipikor Indonesia (LBH-GTI), Prof.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Peran Pers dalam Mewujudkan Stabilitas di Tahun Politik

  Oleh : Stevanus Sulu, Mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Kupang Pers sebagai media komunikasi massa berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat…

Menolak Isu Pencopotan Kepala BIN

  Oleh: Dodik Prasetyo, Peneliti Senior LSISI   Belakangan ini, masyarakat Indonesia diramaikan oleh berita penganiayaan tokoh agama seperti yang…

Matinya Edisi Cetak ?

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo Realitas industrialisasi media berdampak sistemik…