Otonomi Daerah Jadi Bumerang

Sejak otonomi daerah dijalankan tahun 2005 hingga sekarang, ternyata angka kemiskinan tetap di kisaran 30 juta jiwa. Indeks pembangunan manusia Indonesia pun hanya “merangkak” dari 69 hingga 71 selama lima tahun belakangan.Artinya korelasi positif dari desentralisasi terhadap kesejahteraan terlihat amat kecil dan tidak signifikan.

Otonomi daerah yang bercirikan desentralistik sebenarnya wajah baru sistem pemerintahan Indonesia menuju penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Proses transisi demokrasi dan desentralisasi pada gilirannya akan berimplikasi pada signifikansi terhadap kebijakan publik dalam arti, seiring dengan proses demokratisasi dan desentralisasi.

Kebijakan publik semestinya lebih berbasis kepentingan publik, atau lebih mampu menjawab kepentingan publik, yang ujung-ujungnya pada upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, menuju tercapainya cita-cita bangsa.

Otonomi daerah juga ditandai dengan meningkatnya alokasi anggaran ke daerah setiap tahunnya, ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Ini tentu ada yang salah dalam manajemen tata kelola pemerintahan daerah.

Sejak diterapkannya UU No. 22/1999 lalu UU No. 32/2004, banyak problem lahir. Di antara ketidaksiapan menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi yang memuat nilai demokrasi. Cita-cita ideal dari otonomi daerah belum sepenuhnya tegas, dan dampaknya penyimpangan dan penyempitan makna dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sering sekali terjadi.

Bahkan ironisnya, kondisi itu terjadi ketika anggaran transfer untuk daerah terus meningkat, setiap daerah otonom mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang diambil dari APBN. Menurut data Kemenkeu, dana perimbangan pemerintah pusat meningkat setiap tahunnya, dari Rp148 triliun pada 2005 menjadi Rp393 triliun pada 2011. Namun mengapa desentralisasi fiskal tidak mampu memakmurkan daerah?

Kita melihat belanja pemerintah daerah mayoritas hanya untuk belanja pegawai, rumah dinas, kantor instansi, dan lain-lain. Kecil sekali investasi yang dikeluarkan untuk belanja produktif dan pelayanan publik. Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2010, komposisi pendapatan pemda 85% di antaranya diperoleh dari dana perimbangan pusat ke daerah.

Hanya 15% dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) dan lain-lain. Sebaliknya belanja pemda lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, termasuk gaji (48%), diikuti belanja modal (27%), belanja barang dan jasa (17%), serta belanja lain (8%). Hal itu semakin diperparah dengan buruknya tata kelola anggaran yang dilakukan pemda.

Selain pemborosan, saat ini banyak warga merasakan kondisi yang tidak nyaman, yang disebabkan oleh tidak berjalannya kebijakan publik secara tepat. Kebijakan publik yang berjalan justeru banyak menciptakan kondisi ketidakpastian khususnya yang menyangkut pada kebijakan publik bidang ekonomi.

Jalannya negara ini seperti tidak mempunyai arah tertentu untuk kepentingan ekonomi jangka panjang. Kebijakan publik yang berjalan seperti kebijakan “tutup lubang gali lubang”, menyelesaikan masalah yang menyangkut hal hal yang berlaku sesaat saja. Sebenarnya hal seperti ini tidak boleh terjadi karena dapat mengurangi manfaat dari kebijakan itu sendiri. Antara satu kebijakan publik dengan kebijakan lainnya harus mempunyai kaitan yang saling menudukung. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri.

BERITA TERKAIT

Reformasi Dana Insentif Daerah

Oleh: Joko Tri Haryanto, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *) Dalam APBN, kerangka hubungan pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diterjemahkan…

Optimalisasi LKM/LKMS dalam Pembangunan Daerah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Semenjak diundangkannya Undang – Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro …

Banten Salah Satu Daerah Rawan Pungutan Liar

Banten Salah Satu Daerah Rawan Pungutan Liar NERACA Serang - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menilai Provinsi…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Solusi Alami Kendalikan Pemanasan Global di Indonesia

Oleh: Genta Tenri Mawangi Pemanasan global telah menjadi masalah masyarakat dunia, karena dampaknya dianggap tengah terjadi di banyak negara. Dalam beberapa…

Budaya Kerja Ala Jokowi

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Peneliti di Lembaga Kajian Arus Pembangunan  Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa…