Jakarta – Pantas saja Presiden Yudhoyono berang atas leletnya kinerja para menteri, khususnya yang terkait dengan masalah melangitnya harga daging sapi di pasaran. Pasalnya, izin impor Badan Urusan Logistik (Bulog) “berkutat” di birokrasi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan baru keluar belakangan ini. Padahal, keputusan memberi izin Bulog tersebut sudah ada beberapa bulan lalu. Tujuannya, untuk meredam liarnya harga daging sapi. Tak pelak, impor daging sapi yang dilakukan Bulog sebesar 12 ribu ton, dianggap seperti menggarami air laut.

NERACA

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran, hal itu tidak akan memberikan dampak terhadap penurunan harga daging yang sudah terlampau mahal. “Impor yang dilakukan masih terlalu sedikit dibandingkan kebutuhan dan konsumsi daging per hari. Untuk di Jakarta saja kebutuhan daging mencapai 1.000 ton per tahun. Jadi, apabila dibandingkan dengan 12 ton, maka tidak akan berdampak pada penurunan harga,\" ujarnya kepada Neraca, Selasa (16/7).

Ngadiran menuturkan bahwa pemerintah masih lambat dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan yang kenaikannya hampir dua kali lipat ini. Jika diukur dengan momentum Ramadan dan Lebaran, kenaikan harga memang terasa biasa saja, namun jika kenaikan pada saat ini tergolong sudah tidak wajar. Dia pun mengaku tidak bisa memastikan bahwa kenaikan tersebut akan berakhir sampai kapan.

Untuk itu, Ngadiran mengharapkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Terlebih sudah masuk bulan Ramadan dan menjelang Lebaran yang mana akan ada peningkatan konsumsi. \"Kami ingin pemerintah terbuka kepada para importir tentang biaya dan harga, misalnya untuk biaya impor dan harga beli merek. Selain itu, kami juga ingin pemerintah menetapkan HET (harga eceran tertinggi, red.),\" ujar dia.

Ngadiran menjelaskan bahwa beberapa bahan pangan seperti cabai, daging sapi, daging ayam, telur dan bawang merah masih tergolong tinggi. Misalnya saja harga cabai keriting yang telah mencapai Rp70 ribu per kg, cabai rawit Rp46 ribu per kg, harga daging masih di level Rp100 ribu per kg, telur ayam Rp21 ribu per kg, dan daging ayam yang telah mengalami penurunan sebesar Rp1.000 menjadi Rp33 ribu per kg.

Lebih lanjut dikatakan Ngadiran, para pedagang pasar terus mengeluhkan penghasilan yang mereka terima tidak sebanding dengan tingginya harga pangan saat ini. \"Ya, kalau dari sisi pedagang, tidak ada untungnya. Yang ada, justru menjadi beban uang untuk tambah modal,\" ujarnya.

Misalnya saat harga cabai masih seharga Rp15 ribu per kg, mereka menjualnya dengan harga Rp17-Rp18 ribu per kg. Lalu, saat harga mencapai Rp28 ribu, mereka jual cabai dengan harga Rp28-31 ribu. Kemudian, saat harga menjadi Rp68 ribu per kg, mereka menjualnya dengan harga Rp70-71 ribu. \"Saat harga cabai sebesar Rp28 ribu, kami membayar bunga sebesar dua kali lipat dari bunga modal saat cabai seharga Rp15 ribu. Sementara itu, kami hanya mendapatkan untung sebesar Rp3 ribu rupiah per kg. Untungnya segitu-gitu saja,\" kata dia.

Modal yang dipinjamnya itu, menurut Ngadiran, tentunya dari koperasi dan rentenir. Akibat, keterbatasan para pedagang untuk meminjam dana dari bank. \"Ya, kami meminjam dari rentenir dan koperasi karena modalnya kecil. Kalau ke bank kan, modalnya jutaan hingga miliaran rupiah. Lagi pula, bank mana mau melayani yang hanya meminjam modal kecil,\" tegas dia.

Hal senada dipaparkan anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi. Dia  menilai, atas kebijakan pemerintah dimana Bulog siap melakukan operasi pasar guna menurunkan harga daging dengan mengelontorkan 12 ton daging sapi impor melalui Bandara Soekarno Hatta, ini tidak akan menyelesaikan sumber masalah dari kenaikan harga pangan selama ini.

Karena, lanjut dia, Indonesia membutuhkan swasembada pangan untuk mengatasi permasalahan pangan. “Kebijakan ini bisa dibilang hanya kebijakan \"sakit kepala\" saja yang hanya menyelesaikan masalah hanya sesaat saja. Namun permasalahan pokok dalam mengatasi kenaikan harga pangan yaitu peningkatan produktifitas produk pangan ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah,” ujar Viva.

Di mata dia, pemerintah telah gagal untuk menstabilkan harga pangan yang semakin naik ini, meskipun sudah melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan harga pangan ini. Bahkan, Indonesia mengalami krisis pangan dimana kebijakan pemerintah yang lebih mengandalkan impor dalam mengatasi gejolak harga pangan daripada melakukan kebijakan yang mementingkan produksi bahan pangan lokal.

“Kondisi ini akibat dari pemerintah yang tidak melakukan reformasi di bidang pertanian sehingga produktifitas pangan menjadi menurun dan mengandalkan barang impor. Padahal barang impor ini telah merusak harga pasar dimana barang impor lebih murah dibandingkan barang lokal yang mengakibatkan barang lokal menjadi tersingkir,” ujarnya.

Viva menjelaskan bahwa pemerintah lamban dalam penanganan kenaikan harga barang pangan setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi terjadi. Kebijakan pemerintah lamban ini memaksa para pengusaha untuk menaikkan harga barang pangan. “Pemerintah tidak bisa mengantisipasi kenaikan harga pangan setelah kenaikan BBM sehingga kenaikan ini berimbas sampai sekarang ini dan sangat merugikan masyarakat,” tuturnya.

Lebih dari itu, pengamat pertanian Bustanul Arifin menilai pemerintah  gagal mengendalikan sejumlah harga pangan, terlebih lagi harga daging sapi. \"Pemerintah lebih suka impor dari pada memacu produktifitas pangan dan daging sapi di dalam negeri. Padahal, kalau pemerintah mau, sebenarnya tidak begitu sulit untuk dilakukan,\" jelas dia, kemarin.

Guru Besar Universitas lampung ini memaparkan, harga pangan dan daging akan terus bergejolak setiap tahunnya karena pemerintah memang engan untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan masalah harga pangan, mau tidak mau pemerintah harus memacu produksi dalam negeri dengan berbagai cara.

Bustanul berpendapat, sampai kapanpun kalau pemerintah masih mengimpor daging dalam jumlah besar, harga daging sapi akan sulit turun. Hal tersebut didasari atas impor yang dilakukan pemerintah dan harga yang ditentukan oleh negara lain.

Bustanul juga memaparkan tingginya harga daging sapi disebabkan ketidaksamaannya data kebutuhan pemerintah dan pedagang daging sapi. \"Pemerintah sudah bergeser swasembadanya, yang awalnya 2014 tapi 2010. kita masih besar ketergantungan impor, sehingga diperlukan kesamaan data pedagang dan pemerintah. Kalau tidak sama akan sulit,\" papar dia,

Izin Lambat

Sementara Kabulog Sutarto Alimuso mengakui, proses impor daging sapi dari luar memang harus sesuai dengan perizinan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Dan prosesnya memakan waktu yang cukup.  “Sebenarnya, kalau dari Kementan dan Kemendag bisa cepat mengurus surat perijinannya, waktunya tidak berjalan lama,” kata dia.

Kabulog juga mengakui bahwa stok daging sapi yang ada saat ini memang kurang sehingga Bulog meminta penambahan. ”Kami akan mendatangkan sebanyak-banyaknya pasokan daging sapi,” kata dia lagi. Dan seharusnya setelah impor daging sapi yang tiga ribu ton sudah didatangkan semua, maka harga jual daging dipasar tidak terlalu tinggi dan bisa ditekan. \"Setibanya daging di Indonesia maka bisa intervensi pasar, dan harga jual daging bisa ditekan,\" ujarnya.

Sedangkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menjelaskan bahwa  keterlambatan pasokan daging di pasar saat ini, memang dari Kementerian Pertanian memberikan ultimatum memending izin kepada Bulog untuk mendatangkan impor daging. Karena Bulog dianggap belum bisa membuktikan kapasitas cool storage-nya.  “Tapi, Bulog saat ini sudah bisa membuktikannya. Maka dari itu, Kementerian Pertanian sudah memberikan izin Bulog untuk mulai mendatangkan impor daging, “ ujarnya beberapa waktu lalu. bari/agus/iwan/mohar/rin