Kenaikan Upah Sebaiknya Dihitung dari Inflasi

NERACA

Jakarta - Pemerintah sudah mendengar tuntutan beberapa serikat pekerja tingkat nasional yang bersiap menuntut kenaikan upah lebih dari 50% tahun depan. Aspirasi buruh itu dirasa terlalu membebani perekonomian nasional, dan akan coba ditanggulangi.

Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengaku akan menyikapi isu tersebut dan membawanya ke rapat kabinet. Dia mengaku sudah mempunyai rumusan agar upah buruk, jika harus naik, tidak sampai 40 % seperti tahun lalu.

\"Saya dengar konsolidasi SP militan, sekarang merancang usulan kenaikan upah 50% , tapi belum tentu substansi tuntutannya baik untuk ekonomi nasional. Saya berjanji akan mengambil inisiatif dalam rapat kabinet,\" ujarnya lewat siaran pers yang diterima Neraca, Selasa (16/7).

Menurut Hidayat, yang paling rasional adalah menaikkan upah mengikuti tingkat inflasi ditambah angka kesepakatan buruh pengusaha. Dengan demikian, bisa saja kenaikan upah ditahan di level 10% saja.

\"Rumusannya kalau mau wajar dan normal adalah inflation rate, sekarang kan 7,2%. Plus sekian persen, paling kalau saya maunya 3 %. Plusnya itu yang bisa diperdebatkan SP dengan pemerintah,\" paparnya.

Hambatan utama justru situasi 2014 yang merupakan tahun pemilihan umum. Dia khawatir banyak politikus mendukung tuntutan buruh buat mencari popularitas.\"Akan ada perjuangan buruh yang tidak proporsional, dan dimasuki tahun populis, banyak pihak menunggangi isu ini,\" tandasnya.

Hidayat juga sependapat dengan keluhan pengusaha bahwa kawasan industri di Jabodetabek terlalu padat, mengerek seluruh kebutuhan hidup. Imbasnya sering terjadi konflik antara pengusaha dan serikat pekerja.

Lepas dari persoalan kepadatan wilayah itu, dia juga menambahkan masalah lain. Yaitu sikap serikat pekerja yang kini semakin politis dan bergerak bukan lagi karena untuk menuntut haknya.

Dia mendesak kepolisian maupun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengendalikan aktivitas serikat buruh .\"Dalam menjaga keamanan industrial, fokus kita sebaiknya bagaimana menjaga SP yang sering dipolitisasi, sehingga tuntutannya tidak rasional dan tidak murni lagi,\" ujar Hidayat.

Pembahasan Intensif

Mantan Ketua Kadin ini menuturkan, solusi permasalahan ini idealnya adalah pembahasan intensif antara buruh dan perusahaan lewat forum Bipartit. \"Karena lewat bipartit kita dapat menemukan solusi masalah ketenagakerjaan dan mendapat musyawarah mufakat,\" tandasnya.

Politisasi dan intimidasi serikat pekerja diakui pula oleh Direktur Jenderal Penyelesaian Hubungan Industrial Kemenakertrans Irianto Simbolon. Dia menilai aktivitas buruh bukan lagi dari perusahaan asli.\"Jadi yang demo seharusnya buruh dari perusahaan A, tapi nanti serikat pekerja C ikut masuk,\" ungkapnya.

Irianto berharap agar perusahaan mengaktifkan forum bipartit di internal. Harapannya agar dialog intensif dilakukan pekerja dengan manajemen, tanpa disusupi pihak luar.

Banyak buruh akhirnya bergabung dengan serikat pekerja di luar perusahaan lantaran tidak ada forum itu. \"Ke depan perlu diperkuat hubungan bipartit, forum LKS itu wajib dibentuk di perusahaan yang mempekerjakan minimal 50 orang,\" kata Irianto.

Kawasan Bekasi dan Karawang, menjadi konsentrasi utama kawasan industri. Terdapat 23 lingkungan pabrik, mencakup lahan 11.881 hektar atau 39 % dari total kawasan industri nasional.

Khusus kawasan Jababeka, ada 750.000 pekerja yang terserap dari industri di sana. Kepadatan yang membuat segala kebutuhan meningkat inilah yang disinyalir pelaku usaha mudah memicu gesekan industrial antara perusahaan dan buruh.

Irianto juga membenarkan bahwa tuntutan kenaikan 50 % memberatkan perusahaan.\"Iyalah terlalu tinggi (50 %), untuk apa ditetapkan tinggi, tapi tidak ada yang bisa membayar,\" ungkapnya.

Irianto menjamin bahwa Komponen Hidup Layak (KHL) yang menentukan kenaikan upah tidak akan bertambah, yaitu tetap 60%. \"Kan sudah naik 2012 kemarin dari 40 jadi 60, pemerintah belum mempertimbangkan naik,\" kata Irianto.

Sementara itu buruh tidak pernah lepas dari tuntutan kesejahteraan dan kenaikan upah. Setiap turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa, yang selalu diteriakan adalah kenaikan gaji. Setelah kenaikan upah minimum regional (UMR) di berbagai daerah ditetapkan oleh pemerintah, buruh masih juga menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah agar lebih sesuai.

Timbul pertanyaan kenapa buruh selalu tuntut kenaikan gaji? Padatnya kawasan industri di wilayah Jabodetabek memicu pertumbuhan populasi dan kebutuhan hidup. Hal ini, menurut pelaku usaha, menjadi pemicu tuntutan kenaikan gaji.

Presiden Direktur PT Jababeka S.D Darmono mengakui, industri di Bekasi sudah terlalu padat. Namun itu tidak bisa dihindari lantaran infrastruktur terbaik negara ini berada di kawasan tersebut.

\"Kita tahu, pasokan listrik, air, jalan dan energi paling bagus seluruh nusantara ada di sini. Sehingga kawasan industri terkonsentrasi di koridor Cikampek, sebab pertumbuhan infrastruktur di tempat lain tidak sejalan dengan kebutuhan industri,\" ujarnya.

Related posts