PNS Berpendidikan Rendah Jadi “Target”

Terkait Program Pensiun Dini

PNS Berpendidikan Rendah Jadi “Target”

Jakarta---Kementrian Keuangan menegaskan penerapan program pensiun dini lebih disebabkan kelebihan pegawai. Selain itu juga factor usia dan latar belakang pendidikan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Otomatis terjadi kelebihan pegawai. Nah kelebihan pegawai itu, kebetulan karena usianya, background pendidikannya, itu tidak dimungkinkan ditempatkan di posisi-posisi yang lain," ungkap Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo kepada wartawan di Jakarta, Kamis(30/6)

Lebih jauh kata mantan Dirut Bank Mandiri ini, program pensiun dini ditujukan pada PNS yang memang sudah saatnya untuk pensiun. Hanya saja, dalam bagiannya terjadi transformasi penggunaan sistem yang full otomatis seperti teknologi informasi, proses maker, checker dan approval, maka perampingan jumlah pegawai tak terhindarkan.

Yang jelas, lanjut Agus, hal tersebut nantinya akan dijadikan inisiatif program pensiun dini sebagai satu paket yang diajukan pada KemenPAN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Yaitu menawarkan program pensiun dini sukarela," terangnya.

Program pensiun dini, lanjut Agus, diperlukan kesepakatan antara dua pihak, yakni pegawai dan instansi. Namun memang opsi untuk melakukan ini ada di tangan pemerintah. "Kalau ada yang ingin berpartisipasi dan kita melihat ternyata ada yang masih diperlukan tenaganya, tentu kita tidak ijinkan,” jelasnya.

Karena itu, kata Agus lagi, ini tergantung dari posisi yang ditawarkan pemerintah terhadap PNS tersebut. “Tapi seandainya ada yang ingin partisipasi tapi kita tidak ada posisi yang bisa ditawarkan pada yang bersangkutan, ya kita lepaskan," paparnya.

Ditempat terpisah, ekonom UGM, Anggito Abimanyu mengatakan program pensiun dini yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan ternyata telah digodok sejak zaman Menkeu Sri Mulyani. Pensiun dini harus dilakukan karena banyaknya PNS yang bekerja tak efektif. "Ini sudah ada dari zaman Bu Sri Mulyani. Gagasan pensiun dini karena sudah banyak kantor-kantor di Ditjen Perbendaharaan yang saat itu mengalami modernisasi," ujarnya.

Bahkan kata mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini, modernisasi di berbagai kantor Kementerian Keuangan membuat kebutuhan pegawai menjadi berkurang. Akibatnya terjadi kelebihan jumlah pegawai di tingkat menengah ke bawah. “Gagasan pensiun dini memang awalnya terjadi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan juga Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu,” tandasnya

Soal penerusan gagasan pensiun dini PNS oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ini, menurut Anggito memang perlu dilakukan. "(Pensiun dini) perlu karena memang tidak ada mekanisme memberhentikan banyak pegawai tidak produktif sampai saat ini karena ada modernisasi," jelas Anggito.

Namun, untuk pelaksanaannya memang pemrintah memerlukan anggaran yang besar. Sebab PNS yang terkena pensiun dini harus mendapatkan insentif dan bonus. "Jadi kalau mau ada program pensiun dini, harus ada anggaran yang besar di depan. Misalkan ada PNS yang pensiunnya dipercepat 5 tahun sebelum usia pensiunnya, itu harus ada insentif dan bonus," tutur Anggito.

Lalu ke depannya anggaran tersebut akan makin berkurang."Jadi perlu anggaran besar di depan," imbuh Anggito.

Dia menyayangkan wacana pensiun dini ini sudah dikeluarkan Kemenkeu terlalu cepat sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan PNS. Padahal program ini belum matang digodok. “Saya kira terlalu cepat diwacanakan, Karena konsepnya belum matang,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Target Penjualan Agung Podomoro Stagnan - Mengandalkan Proyek Eksisting

NERACA Jakarta – Tahun ini, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menargetkan marketing sales atau prapenjualan senilai Rp 4,9 triliun.…

PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi Over Target - Sekitar 53 persen Kontribusi ke PAD

PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi Over Target Sekitar 53 persen Kontribusi ke PAD NERACA Sukabumi - Realisasi Pajak Bumi dan…

PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi Over Target - Sekitar 53 persen Kontribusi ke PAD

PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi Over Target Sekitar 53 persen Kontribusi ke PAD NERACA Sukabumi - Realisasi Pajak Bumi dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…