Subsidi Listrik Bisa Bengkak Rp8 Triliun - Rencana Kenaikan Gas 40%

NERACA

Jakarta - Rencana kenaikan harga gas bumi di hulu sebesar 40% yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) ternyata berdampak besar pada subsidi listrik. Kepala Divisi Gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) PLN Suryadi Mardjoek mengaku bahwa subsidi listrik akan membangkak menjadi Rp8 trilun.

Menurut dia, kenaikan harga gas sangat berpengaruh besar pada sektor ketenagalistrikan. \"Rencana kenaikan harga gas well head (kepala sumur gas) dari US$ 5,8 per mmbtu menjadi US$ 8 mmbtu berpotensi menaikkan kebutuhan subsidi listrik sebesar Rp 8 triliun per tahun,\" ucap Suryadi di Jakarta, Selasa (16/7).

Ia menjelaskan bahwa estimasi harga gas rata-rata tanpa LNG dari FSRU Nusantara Regas (NR) saat ini adalah US$ 6,54 per mmbtu. Dengan harga sebesar itu, maka belanja gas PLN sebesar Rp 21,16 triliun/tahun. \"Jika harga gas well head naik menjadi US$ 8 per mmbtu, maka harga gas rata-rata tanpa LNG akan menjadi US$ 9,08 per mmbtu sehingga biaya pembelian gas pipa naik menjadi Rp 29,39 triliun atau membutuhkan tambahan biaya Rp 8,23 triliun,\" ungkapnya.

Ditambahkan Suryadi, estimasi harga gas rata-rata termasuk LNG dari FSRU NR saat ini adalah US$ 8,53 per mmbtu. Dengan harga gas sebesar itu, maka biaya pembelian gas PLN sebesar Rp 32,42 triliun per tahun. \"Jika harga gas well head menjadi US$ 8 per mmbtu, maka harga gas rata-rata termasuk LNG menjadi US$ 10,58 per mmbtu maka biaya pembelian gas pipa naik menjadi Rp 40,28 triliun atau membutuhkan tambahan biaya Rp 7,86 triliun,\" rincinya.

Sementara itu, Biaya pokok penyediaan (BPP) listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang semula Rp 1.210, 35 per kWh akan menjadi Rp 1.455,1 per kWh. Sekadar informasi, kontribusi pembangkit listrik PLN menggunakan energi gas sebesar 22-24% dari seluruh kapasitas pembangkit milik PLN.

Sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman sudah mewanti-wanti bahwa subsidi listrik diproyeksikan akan semakin meningkat seiring dengan kenakan harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) dan nilai tukar rupiah yang mempengaruhi besaran subsidi. \"Kami memerkirakan pada 2014 subsidi listrik berkisar Rp81,97 triliun-Rp91,10 triliun. Kalau ICP naik, harga BBM akan naik. Ini pengaruh harga subsidi, khususnya dari energi primer,\" katanya.

Untuk energi campuran pembangkit tenaga listrik PLN pada 2014, porsi BBM untuk energi primer akan dikurangi menjadi 9,70% dari sebelumnya 10,87% dalam RAPBN-P 2013. Paralel dengan itu, pemerintah akan menaikkan porsi energi lain seperti batu bara dari 55,15% menjadi 57,24%. Energi lain seperti gas, hidro, panas bumi, dan energi terbarukan relatif sama. Pada saat yang sama, pemerintah berusaha meningkatkan rasio elektrifikasi dari sekarang yang sebesar 79,3% menjadi 81,4%. \"Akhir 2013 tidak ada lagi daerah yang rasio elektrifikasinya di bawah 40%,\" kata dia.

Batasi Penggunaan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta agar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengendalikan pertumbuhan konsumsi listrik untuk mengantisipasi meningkatnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik.

Ia mengatakan PLN harus melakukan pembatasan terhadap konsumsi listrik pelanggan golongan rumah tangga. Alasannya, konsumsi dari sektor tersebut melonjak paling tinggi diantara sektor lain, sementara rumah tangga tidak produktif. \"Peningkatan konsumsi listrik pelanggan rumah tangga beberapa tahun belakangan besar, itu yang harus dibatasi dengan penghematan. Apalagi golongan itu tidak produktif,\" katanya.

Fabby mengungkapkan dengan pola konsumsi listrik saat ini penggunaan BBM untuk pembangkit listrik sepanjang 2013 dapat mencapai 6,5 juta kilo liter. Apalagi, saat ini masih ada beberapa proyek pengurangan konsumsi BBM untuk pembangkit tidak selesai sesuai jadwal.

Fabby mencontohkan proyek pemipaan Arun-Belawan yang tidak selesai pada 2013, sehingga kebutuhan listrik di Belawan harus dipenuhi dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan BBM sebagai sumber energinya.

Selain itu, Fabby juga menyoroti kinerja pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) yang terkesan tidak serius dalam membangun pembangkit listrik. \"IPP ini kan tidak dapat dikendalikan PLN, padahal mereka itu paling sering terhambat oleh persoalan perizinan untuk membangun pembangkit non-BBM,\" ungkapnya.

Untuk itu, Pemerintah juga harus menjaga iklim investasi sektor kelistrikan agar iklim investasi tetap terjaga. Bahkan jika perlu, Pemerintah harus membuat kesepakatan dengan IPP agar realistis dan sungguh-sungguh dalam membangun pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Sebelumnya, Pemerintah Kementerian ESDM menyatakan mundurnya sejumlah proyek pembangkit listrik pada akhir 2012 lalu berimbas pada proyeksi konsumsi BBM untuk pembangkit tahun ini. Proyeksi kenaikkan konsumsi BBM itu juga telah dimasukkan pemerintah dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik ( RUPTL) yang telah disetujui Menteri ESDM.

Dalam RUPTL Kementerian ESDM sendiri disebutkan penggunaan BBM dalam bauran energi primer sepanjang tahun ini mencapai 10,8%. Padahal, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disebutkan konsumsi BBM sekitar 9,7% dari total bauran energi primer tahun ini.

Related posts