Menyimak hasil kajian National Intelligence Council (NIC) AS tentang ramalan The 2020 Global Landscape, bahwa masa depan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara bisa naik kelas seperti negara-negara besar Eropa dan menjadi kekuatan tengah setelah AS, China, Uni Eropa, dan India. Namun ada syarat mutlak yang harus terpenuhi dulu untuk naik kelas seperti itu.

Ada sejumlah  syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu,  setiap tahun mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang tinggi,  menurunkan utang negara dan tingkat kemiskinan, menguatkan demokrasi dan kepastian hukum,  melindungi hak azasi manusia, memodernisasikan susunan tata negara dan mampu memberantas korupsi tuntas.

Beberapa tahun lalu tingkat produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh sekitar 5%. Ini tentu positif yang patut dipertahankan. Meski demikian, laju pertumbuhan itu masih di bawah keperluan negara. Hingga tahun 2020, perekonomian dunia diprediksi akan bertumbuh sekitar  80%.  

Walau ada beberapa  negara yang perkembangan PDB-nya terlambat, bahkan turun. Akibatnya, kepentingan mereka pun turun. Hal inilah yang mestinya mendorong Indonesia harus mencapai laju pertumbuhan PDB tinggi. Dengan demikian, Indonesia bisa menciptakan tempat kerja bagi banyak orang. Hanya dengan cara ini negara bisa menghindarkan kerusuhan sosial masyarakat.

Laju pertumbuhan tinggi juga menjadi prasyarat untuk menurunkan utang negara. Sebab, berbahaya kalau  utang yang tinggi sekali waktu dapat menjatuhkan Indonesia ke dalam kemelut ekonomi, terlebih  jika tingkat suku bunga internasional  bergerak naik cepat. Menurunkan utang luar negeri berarti menurunkan ketergantungan ekonomi Indonesia kepada pasar modal internasional.

Memang sebagian utang Indonesia warisan rezim Orde Baru, namun sebaiknya utang tersebut harus terus dikurangi secara bertahap, bukan makin bertambah hingga lebih Rp 2.000 Triliun. Jika Argentina berhasil dengan konversi utangnya, tiada pemerintah luar negeri atau lembaga multinasional yang bisa menentang hak Indonesia atas pengurangan utang luar negerinya.

Bagaimanapun, kalau jadi negara maju, PDB Indonesia harus tumbuh paling sedikit 7% setiap tahun. Mampukah kemungkinan Indonesia berkembang demikian  cepat? Sesuai perkiraan  NIC, hanya negara-negara yang berhasil menguasai dan menggunakan teknologi baru yang akan mencapai laju pertumbuhan PDB tinggi. Teknologi baru itu misalnya teknologi informasi (IT), teknologi material, bioteknologi, dan nanoteknologi.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu mendayagunakan kebutuhan impor Jepang dan dua kekuatan besar baru yaitu China dan India. Mereka harus mengimpor bahan baku agar bisa tumbuh serta bahan makanan agar penduduknya yang lebih dari satu miliar menjadi terpenuhi setiap saat.

Indonesia pada hakikatnya memiliki kemampuan ekspor karena kaya bahan baku baik kayu, ikan, hasil pertanian, dan lain-lain. Inilah kesempatan emas Indonesia untuk memperoleh  harga produk ekspor yang bernilai tinggi, bukan mengandalkan ekspor bahan mentah.

Memang ada perbedaan antara bahan baku dan bahan makanan atau kayu. Jumlah kekayaan alam yang ada di dalam bumi misalnya minyak bumi, terbatas dan suatu saat akan habis. Berbeda dengan hasil pengolahan pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan, yang dapat menghasilkan produksi tanpa batas waktu. Dan, sepenuhnya dapat dioptimalkan tanpa bantuan asing.

Di sisi lain, pemerintah harus dan mutlak menjaga kepastian hukum, karena  syarat penting  untuk para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Institusi yang dinilai terkorup di Indonesia oleh Transparency International justru lembaga pengadilan. Bila benar, maka  tiada kepastian hukum dan tak banyak investor yang mau berinvestasi. Tetapi, tanpa penanaman modal besar  (foreign direct investment) Indonesia tak bisa menjadi negara maju dengan cepat. Siapkah Indonesia?