Hatta Persilahkan Kemenkeu Minta Persetujuan DPR - Terkait Saham NNT

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mempersilahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta persetujuan DPR terkait divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). \"Kita mendukung pemerintah pusat untuk mengambil itu. Tapi persoalan muncul karena tidak boleh menggunakan APBN, jadi dari PIP itu harus meminta izin dengan DPR. Kalau DPR mengizinkan, jalankan saja,\" ujarnya di Jakarta, Senin (15/7).

Dia mengakui pemerintah pusat merupakan pihak pertama yang berhak untuk saham NNT, karena hal tersebut telah diatur dalam UU No 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. \"Yang membeli divestasi itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta, begitu urutannya. Kita harus tertib, kalau memang pemerintah pusat mau mengambil, bicarakan baik-baik dengan DPR,\" ujarnya.

Namun, Hatta menegaskan apabila DPR menolak pembelian saham oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), maka pemerintah daerah berhak untuk membeli saham perusahaan mineral tersebut. \"Kalau pemerintah pusat tidak disetujui oleh DPR, nanti baru ke pemerintah daerah, jangan langsung ke BUMN, karena itu tidak prosedural dan tidak tertib. Apalagi pemerintah daerah NTB, relatif tidak punya apa-apa, kecuali itu,\" kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah akan meminta izin DPR terkait penggunaan dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk pembelian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. \"Pemerintah secara serius mempertimbangkan untuk membeli saham Newmont, dan mengikuti keputusan MK untuk pergi ke DPR,\" ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Chatib memastikan pemerintah akan menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemerintah harus meminta persetujuan DPR, sebelum menggunakan dana dari APBN. Sejak kesepakatan divestasi saham Newmont ditandatangani pada Mei 2011, hingga saat ini perjanjian tersebut belum dieksekusi, karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembelian itu harus melalui izin DPR. Pemerintah kemudian mengajukan masalah tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK memutuskan bahwa pemerintah harus meminta izin DPR sebelum membeli saham perusahaan tambang tersebut. [ardi]

BERITA TERKAIT

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan NERACA Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan masyarakat…

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE NERACA Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menandatangani…

TOWR Terima Pengalihan Saham dari KIN

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) melakui anak usahanya PT iforte Solusi Infotek (Iforte) menginformasikan telah menerima pengalihan hak atas…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…