Asumsi Dasar RAPBN 2014 Mulai Dibahas DPR

NERACA

Jakarta – Pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal dan rencana asumsi dasar ekonomi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2014 mulai dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie saat membacakan pidato penutupan masa sidang IV DPR RI tahun persidangan 2012-2013 di Jakarta. Oleh sebab itu, lanjutnya, DPR mengingatkan pemerintah agar RAPBN tahun 2014 benar-benar disusun dan direncanakan dengan baik. Dia berharap, RAPBN Tahun 2014 lebih difokuskan pada stimulus fiskal. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 6%.

Sementara itu, terkait penyampaian pandangan fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012, dalam rapat paripurna sebelumnya, juru bicara masing-masing fraksi telah menyerahkan pandangan secara tertulis kepada pimpinan sidang, yaitu Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. Dia menjelaskan, berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, tanggapan pemerintah terkait pandangan fraksi-fraksi akan dijadwalkan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014. Menurut rencana, rapat tersebut akan digelar pada 20 Agustus 2013 mendatang.

Sementara Marzuki menitikberatkan agar pemerintah tidak menaikkan besaran belanja perjalanan dinas. “Dewan mendesak Pemerintah untuk tidak menaikkan besaran anggaran belanja negara dalam RAPBN Tahun 2014 yang tidak produktif, seperti belanja perjalanan dinas pusat dan daerah, belanja barang dan jasa, dan lain-lain. Hal ini mengingat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja negara justru meningkat dari Rp1.683 triliun menjadi Rp1.726 triliun, dengan porsi terbesar adalah belanja pemerintah pusat,\\\\\\\" kata dia.[iqbal]

BERITA TERKAIT

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur NERACA Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian…

Mulai Wajib Dilaporkan ke Pajak - REKENING NASABAH DI ATAS Rp 1 MILIAR

Jakarta-Kalangan perbankan, lembaga keuangan dan manajer investasi mulai hari ini (20/2) dapat mendaftarkan data rekening nasabah minimal Rp 1 miliar…

Ketua DPR - Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR

Bambang Soesatyo Ketua DPR  Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa kritik yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…