NERACA

Jakarta - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah kongkret dalam mengendalikan harga bahan pokok yang melonjak drastis. Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menegaskan, bukan saatnya bagi pemerintah terus berwacana mengatasi kenaikan harga pangan semata, namun masyarakat membutuhkan kebijakan nyata.

\"(Pemerintah) Harus segera mengambil langkah kongkret terhadap melonjaknya harga kebutuhan pokok yang makin memberatkan masyarakat,\" kata Firman di Jakarta, Senin  (15/7). Menurut dia, kenaikan harga bahan pokok terjadi beruntun setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Terlebih, distribusi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM tidak tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial bagi sebagian kalangan masyarakat kelas bawah di berbagai daerah.

\"Untuk itu saya minta kepada pemerintah harus menyusun rencana kerjanya untuk jangan pendek menengah, dan jangka panjang,\" ujarnya. Lebih jauh, dia berpendapat, langkah itu harus dilakukan pemerintah, agar persoalan kenaikan harga bahan pangan tidak selalu terjadi menjelang bulan ramadhan dan lebaran.

Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan agar Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) diberikan kewenangan yang cukup untuk mengintervensi pasar. \"Beri kepercayaan pada Bulog untuk stabilkan harga itu. Sebab, dalam hukum pasar bebas, barang kurang, harga naik,\" ungkapnya.

Pasalnya, saat ini Indonesia menganut pasar bebas, sehingga jika ingin melindungi rakyat, harus ada instrumen yang bisa melindungi, yaitu Bulog. \"Pemerintah harus ambil kebijakan, bagaimana situasi yang dirasakan rakyat tidak berkelanjutan. Bulog itu harusnya tidak hanya beras dan kedelai, tetapi yang menyangkut kebutuhan pokok rakyat seperti daging. Baru, nanti rakyat terlindungi,” jelas dia.

Saat ini, harga daging sapi terus melonjak. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai menegur dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan karena saling melempar tanggung jawab dan kesalahan dalam kenaikan harga daging sapi.

Menurut Marzuki, sikap Presiden itu sangat wajar. Sebab, tugas pemerintah itu memang menstabilkan harga. \"Kewajiban Presiden memang menegur menterinya, Presiden sendiri, sangat marah dan kecewa karena kebijakan harga daging sudah lama dibahas, tetapi belum menghasilkan perbaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kadin Indonesia menilai kebijakan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk kebutuhan pangan nasional adalah kebijakan spekulatif karena harga pangan tetap tinggi dan kebutuhan pangan nasional tidak seimbang antara permintaan dan pasokan.

\"Suplai kecil, sementara kebutuhan besar sehingga rentan dengan spekulatif,\" kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur. Menurut dia, persoalan paling mendasar seperti persoalan produksi-distribusi-perdagangan masih tidak bisa ditangani dan diatur dengan baik oleh kedua otoritas perdagangan dan pertanian tersebut.

\"Dari tahun ke tahun, harga gula, daging sapi, ayam, bawang putih, kedelai, cabe, produk hortikultura menjadi persoalan mendasar, tapi masih saja mengeluarkan kebijakan spekulatif, buktinya harga tetap tinggi dan barangnya langka,” ulas Natsir.

Kemudian Kadin menyayangkan kedua Kementerian tersebut belum memahami politik pangan, sementara manajemen logistik pangan tidak berpihak kepada rakyat, sehingga kebijakan pangan nasional masih saja carut marut.

Natsir menambahkan, Komisi VI dan Komisi IV DPR mempunyai peran strategis dalam kebijakan pangan, namun peran strategis itu mandul karena kontrol DPR terhadap “supply and demand” pangan kepada rakyat kurang. \"Kami juga menyayangkan DPR karena tidak pernah menggunakan hak budget-nya,\" tegasnya.

Dia juga mengungkapkan, seharusnya DPR memberikan sanksi kepada kedua Kementerian untuk mengurangi anggarannya, karena tidak bisa mengendalikan produksi-distribusi-perdagangan pangan nasional, sehingga berdampak kepada rakyat dengan kurangnya pasokan, kelangkaan dan harga tinggi. “Ke depan, kebijakan pangan nasional seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang lebih tahu plus-minus kebutuhan pangannya,” pungkas Natsir. [mohar]